Jaksa Bantah Tudingan MaTA  Terkait Kasus Korupsi Dana Migas   | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Jaksa Bantah Tudingan MaTA  Terkait Kasus Korupsi Dana Migas  

Jaksa Bantah Tudingan MaTA  Terkait Kasus Korupsi Dana Migas   
Foto Jaksa Bantah Tudingan MaTA  Terkait Kasus Korupsi Dana Migas  

BANDA ACEH – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh membantah tudingan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) yang menyebutkan masih ada tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi dana bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh tahun 2010-2011 (sekarang sudah dimekarkan), dengan kerugian Rp 22 miliar lebih.

“Nggak ada (tersangka lain),” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh, Amir Hamzah, kepada Serambi, Sabtu (20/5) yang disampaikan melalui WhatsApp.

Keterangan ini mempertegas bahwa tidak ada lagi tersangka lain yang terlibat dalam kasus rasuah ini sebagaimana disebutkan MaTA.

Sebelumnya, penyidik Kejati telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini yaitu Hidayat selaku mantan Kuasa Bendahara Umum (KBU) Aceh dan Mukhtaruddin selaku staf KBU. Selain itu juga mantan kepala DPKKA sekaligus Bendahara Umum Aceh, Paradis (almarhum), dan Husni Bahri TOB, mantan Sekretaris Daerah Aceh.

Dua nama pertama saat ini sudah masuk tahapan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh. Sementara terhadap Paradis, kasusnya saat ini sudah ditutup penyidik karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia pada 23 Februari lalu. Sedangkan berkas perkara Husni Bahri TOB masih dalam pemberkasan.

Sementara Koordinator MaTA, Alfian, dalam berita sebelumnya mengungkapkan bahwa tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana bagi hasil migas tidak hanya empat orang, tetapi masih ada yang lain. “Kasus ini tidak hanya berdiri pada empat orang saja, tapi lebih dari itu,” ungkap Alfian kepada Serambi, Jumat (19/5).

Ia meminta jaksa untuk mengusut tersangka lain, tetapi apabila pengusutan kasus berhenti hanya pada empat orang dimaksud, MaTA berencana meminta supervisi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kalau kasus ini hanya berdiri pada 4 orang itu saja, kami minta supervisi KPK untuk mengusutnya,” pungkas Alfian lagi.

Terkait tanggapan MaTA tersebut, Amir Hamzah mengaku tidak mau mengomentarinya lebih jauh. “Tidak ada tanggapan dek,” ujarnya. Ia menyarankan agar lembaga antirasuah itu untuk mengikuti saja proses hukum terhadap para tersangka yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh.(mas) (uri/anni/addad/BH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id