Agar Aceh tak Ketinggalan Kereta | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Agar Aceh tak Ketinggalan Kereta

Agar Aceh tak Ketinggalan Kereta
Foto Agar Aceh tak Ketinggalan Kereta

Oleh Adnan Ganto

KITA perlu waspada bahwa pada 2020 akan diberlakukan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). khusus sektor perbankan di sepuluh negara ASEAN. Selanjutnya, bank-bank di negara tersebut diperbolehkan membuka cabangnya di negara ASEAN, termasuk di Aceh yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh karena itu, bank syariah sejak dini sudah harus merespons era ini dengan meningkatkan sumber daya insani yang lebih profesional serta modal yang lebih besar, mengingat MEA sektor perbankan tinggal tiga tahun lagi dari sekarang.

Apabila hal ini tidak diantisipasi sejak kini, maka bank-bank syariah, termasuk Bank Aceh Syariah (BAS), akan ketinggalan kereta. Yakinlah.

Menjadi model
BAS saat ini satu-satunya Bank Pembangunan Daerah dari 34 provinsi di Indonesia yang telah mengonversi sistemnya secara utuh menjadi bank syariah pada 16 September 2016. Oleh karena itu, BAS harus berupaya menjadi model untuk meningkatkan penyaluran dana ke sektor produktif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut laporan Bank Indonesia akhir tahun 2016, sektor UMKM relatif lebih tahan pada saat krisis ekonomi dan mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Oleh karena itu, agar tercipta keadilan sosial bagi rakyat Aceh, maka keadilan ekonomi harus dapat terwujud.

Kita tahu, ekonomi di Indonesia mayoritas masih berjalan konvensional dan dikuasai oleh orang-orang yang mampu secara finansial dan jumlahnya sedikit. Di sisi lain, modal merupakan faktor yang sangat penting bagi dunia perbankan demi memperbesar jangkauan lending (pinjaman)-nya dan untuk memperoleh untung yang lebih besar.

Untuk itu, struktur organisasi perbankan pun harus berorientasi pada pasar, sehingga unit operasional dan unit operasi lainnya berfungsi dengan baik dan produktif. Dalam kaitan ini, keberadaan Bank Pembangunan Aceh yang berstatus hukum sebagai Bank Aceh Syariah (BAS) harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara maksimal.

Komposisi pembiayaan BAS per 31 Desember 2016 tercatat Rp 12,205 triliun, di mana pembiayaan sektor konsumtif sebesar Rp 10,894 triliun dan sektor produktif Rp 1,314 triliun atau 10,7% dari total pinjaman yang diberikan.

Selama lima tahun terakhir, penambahan modal bank ini selalu ditingkatkan oleh pemegang saham. Kita harapkan pada 2017 pun, bank pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota ini akan tetap meningkatkan modalnya.

Lima tahun terakhir Bank Aceh telah menunjukkan performance yang cukup bagus, rasio keuangan –seperti nonperformance loan/NPL yang terus turun, kesehatan bank yang tetap sehat, batas maksimal pemberian kredit (BMPK) yang tak pernah dilanggar– serta hasil audit yang tetap mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Pada 9 Mei 2017 di Jakarta, BAS bahkan mendapat penghargaan sebagai Magnificent Seven dan The Best Islamic Bank pada kategorinya.

Kita patut memberi apresiasi kepada Bank Aceh yang meski baru empat bulan menjadi BAS, tapi telah mencapai kinerja yang baik pada akhir 2016.

Laba BAS per 31 Desember 2016 mencapai Rp 369 miliar lebih. Semoga bank ini menjadi pionir bank syariah di Indonesia dan dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat Aceh.

Dari laba BAS per 31 Desember 2016 sebesar Rp 369 miliar lebih itu tentunya ada peruntukan dividen bagi pemegang saham, cadangan operasional, dan penambahan cadangan modal. Di luar laba setelah pajak tentunya ada pos-pos lain seperti tantiem, jasa produksi karyawan, dan corporate social responsibility (CSR).

Harus dicermati
Nah, pos-pos tersebut tentulah memerlukan persetujuan pemegang saham, terutama pemanfaatan CSR yang alokasinya untuk bantuan sosial, usaha produktif, berasiswa, dan lain-lain. Pengalokasian dari laba perusahaan tersebut harus betul-betul dicermati agar sesuai dengan aturan perundang-undangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan menteri, dan standard operating procedure (SOP) internal bank. Pendeknya, jangan sampai ada masalah di kemudian hari yang bisa berujung ke ranah hukum.

Untuk menghadapi tahun-tahun mendatang, terutama tahun 2020 sebagai era MEA sektor perbankan, direksi BAS perlu selalu memikirkan inovasi baru yang produktif dengan prinsip kehati-hatian guna menambah funding dan lending (pinjaman). Tidak hanya yang sifatnya individual, tetapi juga dari institusi demi memperbesar aset BAS di masa-masa mendatang.

Saya mengimbau direksi BAS agar mendorong efisiensi operasional untuk pertumbuhan laba bersih hingga akhir 2017. Ini penting diperhatikan demi menjaga kredibilitas bank dan kepercayaan masyarakat Aceh yang lebih besar setelah satu tahun penuh beroperasinya BAS.

Saya juga mengajak pemegang saham dan dewan komisaris agar bersungguh-sungguh memahami arti neraca dan laporan keuangan bank syariah secara utuh.

Sesungguhnya, semua kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, yang memiliki kelebihan harus menutupi yang lainnya. Pepatah mengatakan, “Malu bertanya sesat di jalan”.

Nah, dengan terus berkonsultasi atau bahkan berguru kepada figur yang layak, kita berharap semoga bank ini menjadi pionir bank syariah di Indonesia dan dapat meningkatkan kesejahteran rakyat Aceh.

* Adnan Ganto, Penasihat Menteri Pertahanan RI Bidang Ekonomi, mantan bankir di sejumlah negara, berasal dari Buloh Blang Ara, Aceh Utara, berdomisili di Jakarta. (uri/leny/andraini/GC)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id