FKUB Aceh: Aksi Bakar Lilin tak Perlu | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

FKUB Aceh: Aksi Bakar Lilin tak Perlu

FKUB Aceh: Aksi Bakar Lilin tak Perlu
Foto FKUB Aceh: Aksi Bakar Lilin tak Perlu

* Terkait Maraknya Dukungan Solidaritas untuk Ahok

BANDA ACEH – Belakangan ini, aksi bakar lilin sebagai bentuk dukungan solidaritas untuk terdakwa penista agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mulai marak di sejumlah daerah. Di khawatirkan, aksi tersebut merembet ke Aceh dan bisa menimbulkan gangguan atau gesekan terhadap kerukunan umat beragama yang sudah berjalan sangat baik.

Untuk itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh menilai, aksi bakar lilin tersebut tidak perlu ada di Aceh, termasuk juga dukungan penyerahan KTP. “Tidak perlu ada dukungan (bakar lilin) untuk Ahok, karena kasus Ahok tidak ada hubungannya dengan ideologi Kristen,” kata pengurus FKUB Aceh yang mewakili Kristen Protestan, Idaman Sembiring, dalam konfrensi pers di Rumoh Aceh Kupi Luwak, Rabu (17/5).

Sejauh ini, pihaknya melihat belum ada riak-riak penggalangan dukungan untuk Ahok di Aceh. “Jika ada, akan kita cari siapa yang bermain,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Yuswar, pengurus FKUB yang mewakili agama Budha. Ia mengaku sempat melihat ada warga yang menggenakan kaos bertuliskan ‘KTP gue udah buat Ahok’. “Untuk apa pakai-pakai kaos itu? Memangnya KTP dia laku?” timpalnya.

Di Aceh, lanjut Yuswar, hubungan antar umat beragama sudah berjalan sangat baik dan harmonis. Aceh bahkan patut menjadi contoh bagi daerah lain. “Sejak dulu, di Aceh tidak pernah ada konflik yang murni karena agama.”.

Wakil Ketua FKUB Aceh, A Hamid Sarong, juga ikut menimpali aksi bakar lilin untuk Ahok. Ia justru bertanya apa tujuan dari aksi bakar lilin tersebut. “Memangnya dengan aksi bakar lilin tersebut masalah bisa selesai? Kalau tidak, itu berarti sandiwara,” ucapnya.

A Hamid Sarong sebelumnya memang sempat mengingatkan bahaya dari orang-orang yang suka bermain sandiwara, yang menurutnya bisa memicu konflik antara sesama umat beragama. Apalagi tidak semua masyarakat bisa berfikir menggunakan nalar logika yang sehat.

“Perlu kita ketahui, potensi konflik antarumat beragama itu ada dan bisa meledak. Maka kita ajak masyarakat agar jangan ikut-ikutan bermain sandiwara,” pintanya.

Di samping itu, ia juga mengharapkan kepada Pemerintah Aceh agar memberikan perhatian lebih kepada FKUB sehingga bisa lebih intens turun ke daerah-daerah dalam rangka memberi pemahaman kepada masyarakat. “Ini penting untuk membangun kesepahaman antarumat beragama,” ucap A Hamid Sarong.

Sementara Ketua FKUB Aceh, H Ziauddin Ahmad, dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa situasi kerukunan umat beragama di Aceh saat ini berjalan sangat baik, aman, dan damai. Untuk itu diimbau kepada seluruh umat beragama di Aceh untuk selalu mengembangkan sikap saling menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan antarumat beragama.

Dalam pertemuan itu, pengurus FKUB Aceh perwakilan dari Muhammadiyah, H Suardi Saidi, menyinggung tentang pelabelan ekstrem terhadap organisasi-organisasi Islam.

Dikatakannya, Pemerintah Pusat perlu cermat dalam memberi label ektrem terhadap organisasi Islam. Harus jelas disebutkan, organisasi mana yang disebut ekstrem tersebut. Disamping itu, menurutnya penggunaan istilah ekstrem juga perlu dikaji kembali.

“Kemarin kita diminta untuk mengamati organisasi ektrem. Tetapi siapa? Jelaskan? Jangan jadi hantu yang menakutkan,” pungkasnya. “Kalau kita beranjak pada Pilkada DKI, itu Ahok juga banyak didukung oleh umat Islam. Nah kenapa mesti ada ekses lain?” tanyanya lagi.

Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau kepada Pemerintah agar jangan memberikan sinyal menakutkan kepada masyarakat. “Sebutkan nama organisasinya, misalnya HTI, kan jelas. Tetapi organisasi lain tidak disebutkan. Jadi jangan meraba-raba sehingga bisa menimbulkan gesekan,” tambah Suardi.

Ia juga meminta kepada Pemerintah agar memberi perhatian yang sama terhadap semua organisasi Islam, jangan semata-mata hanya kepada Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah. “Organisasi Islam yang terdaftar itu sekitar 300-an, jadi kenapa mesti NU dan Muhammadiyah saja yang diberi perhatian,” ujarnya.

Meski demikian, sebagaimana disampaikan Ketua FKUB Aceh, Ziauddin Ahmad, FKUB Aceh dengan tegas menolak paham radikalisme, tindakan radikal, dan teroris yang mengatasnamakan agama.

Pancasila dan UUD 1945 ia katakan masih relevan dan diperlukan sebagai dasar untuk menyelesaikan setiap permasalahan bangsa. “Pancasila merupakan ideologi Negara Indonesia dan menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia,” tegas Ziauddin Ahmad.(yos) (uri/aradhia/ayanti/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id