Korban Lakalantas Tertunda Operasi Seminggu | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Korban Lakalantas Tertunda Operasi Seminggu

Foto Korban Lakalantas Tertunda Operasi Seminggu

* Tak ada Surat Keterangan Polisi

BANDA ACEH – Mustafa, warga Gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, mengeluhkan kebijakan yang terkesan mempersulit masyarakat, dalam penanganan di RSUDZA terhadap korban kecelakaan lalulintas (Lakalantas). Karena tak ada surat keterangan dari kepolisian, sehingga korban lakalantas itu tertunda operasi hingga satu Minggu.

Mantan Keuchik Ceurih itu mengkritik kebijakan pemerintah berkaitan terhambatnya penanganan korban kecelakaan lalulintas di rumah sakit. Sebab, jika tak ada surat keterangan dari kepolisian pihak rumah sakit tak mau menanganinya. “Pihak BPJS tak menangani korban kecelakaan, karena hal itu ditanggung pihak Jasa Raharja. Kalau Jasa Raharja harus ada surat keterangan dari polisi,” ujarnya.

Dijelaskan Mustafa, kecelakaan yang menimpa anaknya Muhammad Auji Mustafa (21), pada Kamis (3/3) sekitar pukul 19.30 WIB di Gampong Lamreung, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar. “Malam itu sepeda motor yang dikendarai anak saya bertabrakan dengan sepeda yang dikendarai Pak Yahya, warga Lamreung. Akibatnya Pak Yahya patah paha,” cerita Mustafa.

Korban pun kata Mustafa langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA), Banda Aceh dan diperoleh keterangan korban harus segera dioperasi. “Pihak rumah sakit meminta pihak keluarga agar mengurus surat keterangan polisi, karena korban lakalantas ditanggung Jasa Raharja,” ujar Mustafa.

Keesokan harinya Jumat (4/3) pihak keluarga langsung melaporkan hal itu ke Polresta Banda Aceh. Kebetulan pihak keluarga tidak membawa saksi, kendaraan, sehingga tidak bisa ditangani. Selanjutnya pada Sabtu libur. Pada Seni dan hari selanjutnya pihak keluarga tak datang melaporkan lagi ke Polresta. Akiabtanya, surat keterangan polisi tak diperoleh keluarga sehingga operasi baru dapat dilakukan pada Kamis (10/3) sore setelah tertunta seminggu. Dan operasi itu dilakukan setelah pihak keluarga melapor kembali ke Polresta pada Kamis (10/3) pagi.

“Aturan ini benar-benar memberatkan masyarakat. Kalau pihak keluarga kapan sempat mengurus surat keterangan polisi, karena harus mengurus keluarganya yang menjadi korban terlebih dahulu,” ujar seorang tokoh pemuda Ceurih. Mustafa menegaskan, aturan pemerintah yang menyulitkan masyarakat itu seharusnya dicari jalan keluar, sehingga setiap korban lakalantas bisa cepat ditangani.(mir) (uri/nton/ariana/AM)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id