Semestinya Pelantikan Gubernur Lebih Merakyat | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Semestinya Pelantikan Gubernur Lebih Merakyat

Semestinya Pelantikan Gubernur Lebih Merakyat
Foto Semestinya Pelantikan Gubernur Lebih Merakyat

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Presiden Joko Widodo melantik gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih, Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah, dalam Sidang Paripurna Istimewa DPR Aceh di Banda Aceh.

Permintaan itu diutarakan Ketua DPRA Tgk Muharuddin dalam rapat koordinasi dengan jajaran Kemendagri, Kemenkopolhukam, Sekretariat Negara dan Pemerintah Aceh. Permintaan itu didasari Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan UU No 10/2016 tentang Pilkada yang mengatur tata cara pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan gubernur dan wakil gubernur.

Pasal 69 UUPA, menyatakan bahwa, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan gubernur/wakil gubernur Aceh dilakukan Mendagri atas nama Presiden, di hadapan Ketua Mahkamah Syariah Aceh dalam Rapat Paripurna Istimewa DPR Aceh. Sedangkan UU No 10/2016, Pasal (1), (2), (3), mengatur bahwa pelantikan gubernur/wakil gubernur dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden atau Menteri Dalam Negeri di Ibukota Negara.

“Usulan kita, pelantikan dilakukan kombinasi UUPA dan UU Pilkada. Gubernur dan wakil gubernur dilantik Presiden, dalam Sidang Paripurna DPR Aceh di hadapan Ketua Mahkamah Syariah di Banda Aceh,” kata Tgk Muharuddin.

Alternatif lain, pelantikan dilakukan oleh Presiden di Ibukota Negara dalam Sidang Paripurna Istimewa DPR Aceh di hadapan Ketua Mahkamah Syariah. “Tapi, kami ingin pelantikan dilakukan di Aceh oleh Presiden. Lebih khidmat menyemangati rakyat Aceh,” kata Tgk Muharuddin.

Beberapa waktu lalu, gubernur ter[pilih, Irwandi Yusuf juga mengatakan dirinya ingin dilantik dua kali, yakni di Jakarta dan di Aceh. Terhadap keinginan ini, Irwandi mengaku sudah menyampaikannya kepada Presiden Jokowi.

Hingga kemarin, bukan hanya tempat pelantikan yang belum jelas, tanggal pasti pelantikan gubernur baru Aceh juga masih mungkin berubah-ubah. Demikian juga soal jadwal pelantikan para bupati dan wali kota terpilih, belum klop betul.

Bicara soal pempimpin baru, sebagai rakyat, kita tentu menginginkan pemimpin kita yang merakyat. Dan, pencitraan pemimpin yang merakyat, selain secara pribadi oleh pemimpin itu sendiri, juga melalui proses seremonia. Artinya, jika gubernur itu dilantik di Istana Negara Jakarta, tentu kesannya menjadi sangat eksklusif dan “jauh” dari rakyat. Lebih parah lagi, jika gubernur itu dilantik di Pusat atau ibu kota negara, maka akan sangat berkesan bahwa gubernur itu perwakilan pemerintah pusat di daerah. Padahal, kesan yang diciptakan adalah sebaliknya, yakni gubernur itu adalah perwakilan pemerintah daerah ke pusat.

Oleh kerena itulah, agar berkesan pemimpin rakyat, maka setiap pemimpin daerah mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota semestinya dilantik di depan sidang yang merakyat di daerah masing-masing. Ini pasti akan berkesan bahwa yang dilantik itu adalah pemimpin dari bawah sekaligus pemimpin pilihan rakyat. (uri/wi/ovi/ovianti/DNN)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id