PT Ringankan Hukuman Mantan BUD Bireuen | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

PT Ringankan Hukuman Mantan BUD Bireuen

PT Ringankan Hukuman Mantan BUD Bireuen
Foto PT Ringankan Hukuman Mantan BUD Bireuen

* Dari 15 Tahun Jadi 6,5 Tahun

BANDA ACEH – Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (PT Tipikor) Banda Aceh memvonis mantan bendahara umum daerah (BUD) Pemkab Bireuen, Muslem Syamaun (52) selama 6,5 tahun penjara, denda Rp 300 juta atau bisa diganti kurungan tambahan (subsider) satu tahun, dan membayar uang pengganti (UP) Rp 8,8 miliar.

Ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menggelapkan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bireuen sejak 2007 hingga 2010 senilai Rp 27,6 miliar. Putusan itu dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai, Nurlela Katun SH MH dibantu dua hakim anggota, Maratua Rambe SH MH dan Sudirman SH MH pada Rabu, 22 Maret lalu.

Pengacara terdakwa Muslem Syamaun, Yahya Alinsa SH menyampaikan hal ini kepada Serambi kemarin yang memperlihatkan isi putusan banding itu. Putusan tersebut lebih ringan dibanding vonis di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Rabu 18 Januari 2017. Sebelumnya, ia divonis 15 tahun penjara denda Rp 500 juta subsider satu tahun serta UP sebesar Rp 23,3 miliar. Muslem Syamaun dinyatakan bersalah menurut Pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Terkait putusan itu, lalu terdakwa melakukan banding ke PT Tipikor Banda Aceh.

Adapun pertimbangan hakim meringankan hukuman terhadap Muslem Syamaun di antaranya karena setelah membaca keterangan saksi-saksi ahli dan terdakwa, majelis memperoleh keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama sangat berat begitu juga dengan jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa juga terlalu tinggi.

Selain alasan tersebut, ada satu alasan lagi yang dipandang sebagai suatu hal yang meringakan hukuman terdakwa. Yaitu, adanya niat baik dari terdakwa mengembalikan kerugian keuangan negara baik saat di tingkat penyidikan Rp 4.187.953.182,69 maupun di tingkat penuntutan atau persidangan Rp 110 juta. Total keseluruhan yang dikembalikan Rp 4.297.953.182,69.

Yahya Alinsa SH menyatakan pihaknya menerima putusan tersebut karena sudah mencerminkan rasa keadilan. Kendati demikian, ia mengakui kliennya salah karena telah menggelapkan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bireuen sejak 2007 hingga 2010. “Ya, terhadap putusan ditingkat banding kita terima. Putusannya sudah mencerminkan rasa keadilan bagi kita,” kata Yahya Alinsa SH kepada Serambi kemarin.

Kalaupun kemudian jaksa melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), maka pihaknya juga akan membuat kontra kasasi. “Kita tetap mempertahankan putusan di tingkat Pengadilan Tinggi. Tapi, hingga saat ini, saya belum menerima pemberitahuan kasasi dari pengadilan,” ungkapnya. (mas) (uri/strid/lleonora/AE)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id