Tanggapi Rekomendasi KASN, Baperjakat Buat Telaah Staf | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Tanggapi Rekomendasi KASN, Baperjakat Buat Telaah Staf

Tanggapi Rekomendasi KASN, Baperjakat Buat Telaah Staf
Foto Tanggapi Rekomendasi KASN, Baperjakat Buat Telaah Staf

BANDA ACEH – Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Aceh telah membuat telahaan staf terhadap isi surat Ketua Komisi Aparatur Sipili Negara (KASN) Nomor: B-1086/KASN/4/2017 Tanggal 17 April 2017 yang dikirimkan kepada gubernur.

Baperjakat membuat telaahan staf perihal rekomendasi KASN atas pengaduan 18 dari 20 pejabat eselon II yang diberhentikan oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Pemberhentian itu sendiri dinilai belum inprosedural dan melanggar PP Nomor 53/2010, Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2010, UU Nomor 30 Tahun 2014, dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Sekda Aceh, Dermawan yang dikonfirmasi Serambi usai acara RUPS Bank Aceh Syariah di Pendopo Gubernur, Senin (15/5) mengatakan, setiap surat yang ditujukan kepada gubernur dan membutuhkan balasan atau pengambilan sikap dan kebijakan, harus dibuat telaahan staf sebelum dibalas.

Menurut Sekda Aceh, surat KASN tertanggal 11 April 2017 mengenai pengaduaan 18 dari 20 pejabat eselon II yang diberhentikan gubernur pada 10 Maret 2017, telaahan staf sudah dibuat, tapi sekda mengaku tak ingat lagi apa saja isi telaahan tersebut.

Mantan Kepala Inspektorat Aceh, Abdul Karim, salah seorang anggota Baperjakat yang dimintai konfirmasinya juga membenarkan Baperjakat sudah membuat telahaan staf terkait surat KASN yang ditujukan kepada Gubernur Aceh.

Abdul Karim mengatakan, menjelang pensiun dirinya tak mau bermasalah dengan pihak BKN dan KASN. Dia sendiri, pada mutasi 10 Maret 2017 dipindahkan menjadi staf ahli gubernur.

Menurut info yang didengar Abdul Karim, ada dua pejabat eselon II yang namanya masuk dalam 33 pejabat eselon II baru yang dilantik gubernur pada 10 Maret 2017, mengurus kenaikan pangkat tapi belum bisa diproses oleh pihak BKN karena pelantikan pejabat baru di lingkup Pemerintah Aceh belum mendapat izin Mendagri.

Sekda Aceh sebagai Ketua Baperjabat dan tiga anggota telah meneken surat telaahan staf yang dibuat 26 April terkait perintah surat KASN. Ada beberapa rekomendasi yang disampaikan KASN, di antaranya kalau ingin memberhentikan atau menonjobkan pejabat dari jabatannya dapat dilakukan jika ia melakukan pelanggaran tingkat berat sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan harus melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010. Sedangkan jika mengacu pada capaian nilai kinerjanya rendah yang tertuang dalam kontrak kerja satu tahun, masih diberikan kesempatan enam bulan untuk memperbaiki capaian kinerja dan apabila selama diberikan kesempatan ternyata tidak mampu mencapai kinerja yang dipersyaratkan, ini baru boleh diberhentikan dari jabatannya.(her) (uri/strid/lleonora/AE)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id