Integrasi Zakat dan Pajak, Mungkinkah? | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Integrasi Zakat dan Pajak, Mungkinkah?

Integrasi Zakat dan Pajak, Mungkinkah?
Foto Integrasi Zakat dan Pajak, Mungkinkah?

Oleh Agus Fianuddin

LAHIRNYA UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dapat memungkinkan pembayaran zakat menjadi faktor pengurang jumlah pajak penghasilan terhutang dari seorang wajib pajak. Ini perlu pengkajian agar dapat diterapkan dalam pemerintahan di Aceh melalui suatu sistem efektif dan efisien agar undang-undang yang sudah sepuluh tahun disahkan dapat diimplementasikan sehingga para pembayar zakat bisa mendapat keringanan pajak. Pasalnya hal itu turut membatu berjalannya pembangunan sosial masyarakat yang lebih luas.

Penulis mengajukan ide agar ada suatu sistem integrasi terhadap kedua sumber pendapatan Negara tersebut, sehingga semua wajib zakat (muzakki) yang telah membayar zakatnya di Baitul Mal dan semua wajib pajak yang telah membayar pajaknya di Dirjen Pajak akan terintegrasi laporan pembayarannya dalam suatu laporan keuangan negara yang sistematis dan akuntabilitas, yang dalam hal ini dikelola oleh Kementerian Keuangan karena kedua komponen tersebut merupakan pendapatan asli daerah (PAD).

Sampai sekarang, zakat baru ditetapkan sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak (PTKP). Dalam beberapa tahun terakhir ini, issu zakat sebagai pengurang pajak terus menguat. Pasalnya, zakat memiliki peran yang hampir sama dengan pajak yaitu untuk mengentaskan kemiskinan, pembangunan ekonomi dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, sebagian masyarakat berpendapat bahwa sudah selayaknya zakat bisa dijadikan sebagai pengurang pajak, bukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Apalagi setelah lahirnya UUPA dalam Pasal 192 menyatakan bahwa pembayaran zakat menjadi faktor pengurang jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak.

Memiliki kesamaan
Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), KH Didin Hafiduddin berpandangan bahwa usulan zakat sebagai pengurang pajak penting direalisasikan, sebab kedua instrumen tersebut memiliki kesamaan yakni untuk kepentingan bersama. Karenanya bisa saling mendukung tanpa harus menjadi beban ganda bagi muslim di Indonesia.

Seandainya potensi zakat digali secara maksimal dengan dorongan pemerintah, maka dalam program pengentasan kemiskinan, pemerintah tidak perlu berhutang ke luar negeri karena hanya dari zakat profesi saja dalam setahun bisa mencapai triliun rupiah (Didin Hafiduddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, 2002).

Dalam UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian dipertegas oleh UU Zakat yang terbaru, menggantikan UU lama, yaitu UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat hanya berfungsi sebagai faktor pengurang dalam pembayaran pajak. Dalam hal ini pajak penghasilan yakni dalam Pasal 22 UU No.23 Tahun 2011 yang berbunyi, “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada Baznas atau LAZ dikurangi dari penghasilan kena pajak.”

Mekanisme pengurangan zakat dari penghasilan bruto tersebut tercantm dalam peraturan Dirjen Pajak No.PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto dan Pasal 1 ayat (1) PP No.60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto meliputi:

Pertama, zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan/atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Kedua, sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi wajib pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama islam dan/atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama islam yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Akan tetapi dalam peraturan tersebut baru menyebutkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan bukan sebagai faktor pengurang pajak itu sendiri. Oleh karena itu jika zakat sudah terintegrasi dengan sistem pajak maka secara otomatis pembayar zakat akan mendapat keringanan sehingga seorang wajib pajak tidak merasa khawatir dengan beban pembayaran zakat.

Jika seorang wajib pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka seorang wajib zakat akan diberikan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Permasalahan ini sangat penting untuk dikaji dan ditindaklanjuti sebagai langkah keadilan bagi masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya masyarakat Aceh karena telah memiliki payung hukum yaitu UUPA.

Di sini dapat dipahami bahwa zakat merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya dan pihak lembaga dalam hal ini Baitul Mal Aceh dapat melakukan program-program baru untuk memberdayakan masyarakat baik di bidang pendidikan, sosial, budaya dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Sangat urgen
Integrasi zakat dan pajak atau antara Ditjen Pajak dan Baitul Mal sangat urgen untuk dilakukan mengingat beban dari masyarakat yang harus membayar double payment kepada kedua lembaga tersebut.

Masalahnya dapatkah zakat yang telah dibayar oleh para muzakki manjadi faktor pengurang pajak? Ini sebenarnya sangatlah penting untuk di kaji dan ditelaah lebih lanjut sehingga tujuan-tujuan dari maqasyid syariah yaitu: Menjaga agama (hifz ad-din), menjaga jiwa (hifz an-nafs), menjaga akal (hifz al-’aql), menjaga keturunan (hifz an-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal) (Prof Dr Al Yasa Abubakar, Metode Istishlahiah, 2012). Menjaga harta (hifzil mal) inilah yang harus diselamatkan, sehingga dapat memberikan pemahaman konkret dan akurat kepada masyarakat.

Jika melihat UUPA dalam Pasal 192 menyatakan bahwa pembayaran zakat menjadi faktor pengurang jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak, maka pasal ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Aceh untuk menerapkan kebijakan tersebut. Seperti diketahui, UUPA lahir dari amanat MoU Helsinki, tetapi hal ini belum terlaksana. Padahal UUPA telah disahkan 10 tahun lalu dan ini berlawanan dengan peraturan yang ada, mengingat Aceh merupakan lex spesialis terhadap UUPA tersebut.

Kewajiban tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, di mana masyarakat diharuskan membayar ganda dan tidak sesuai dengan dengan maqashid syariah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan saran-saran bagi para stakeholder dalam mengambil kebijakan yang lebih baik dan bijaksana pada masa yang akan datang, sehingga masyarakat tidak terbebani dengan double payment (membayar ganda) yang diwajibkan ke atas diri mereka.

Suatu tantangan dan harapan yang besar bagi pemerintahan yang akan datang agar dapat membangun ekonomi selaras dengan ideologi agamanya, yaitu dengan memberi kemudahan kepada para pembayar zakat agar tidak harus membayar ganda, sehingga tercapai tujuan dari maqasyid syariah yang adil dan bijaksana. Wallahu a’lam.

* Agus Fianuddin, SHI, ST., mahasiswa Program Magister Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, saat ini juga bekerja di satu lembaga perbankan di Aceh. Email: [email protected] (uri/atih/artanto/RH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id