Sinergitas Baitul Mal dan Kebijakan Fiskal | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Sinergitas Baitul Mal dan Kebijakan Fiskal

Sinergitas Baitul Mal dan Kebijakan Fiskal
Foto Sinergitas Baitul Mal dan Kebijakan Fiskal

Oleh Hafas Furqani

BERDASARKAN UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Aceh diberikan kewenangan khusus dalam mengelola zakat. Dalam Pasal 180 ayat (1) huruf d disebutkan, “Aceh mempunyai kewenangan khusus dalam bidang zakat, di mana zakat di Aceh adalah termasuk sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (PAD)”.

Zakat dalam hal ini sama seperti pajak, dianggap sebagai bagian integral sistem perekonomian daerah. Dana zakat yang terkumpul akan dikelola dalam kerangka kebijakan ekonomi makro yang ditargetkan mempunyai implikasi ganda pada permintaan aggregat untuk meningkatkan kinerja kegiatan ekonomi dan menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah, di samping mengatasi permasalahan jurang distribusi pendapatan dan kekayaan.

Sebagai pengelola zakat, Baitul Mal Aceh (BMA) sebenarnya memainkan peran fiskal dalam menstimulus ekonomi makro Aceh. Pertumbuhan ekonomi Aceh saat ini masih relatif rendah. Data BPS untuk triwulan I 2016, tingkat pertumbuhan Aceh hanya 3,66%, di bawah provinsi Bengkulu 4,99%, dan Sumatera Barat 5,48%. Demikian pula dengan kemiskinan dan kesenjangan sosio-ekonomi masih merupakan tantangan terbesar ekonomi Aceh.

Terus meningkat
Kenyataan hari ini menunjukkan, zakat yang terkumpul memang terus meningkat, namun kemiskinan dan kesenjangan juga meningkat. Pada 2015 lalu, misalnya, data BMA menunjukkan bahwa jumlah zakat yang terkumpul lebih Rp 218 miliar dengan potensi mencapai Rp 1,3 triliun. Namun, Aceh menempati peringkat ke-7 provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia yaitu 859 ribu jiwa atau 17,11% (BPS 2016).

Demikian pula, kesenjangan sosial ekonomi terus meningkat. Pada 2013 rasio Gini Aceh meningkat menjadi 0,341 (BPS 2016). Padahal pada 2009 rasio Gini Aceh adalah 0,29. Walaupun ketimpangan tidak terlalu ekstrim di mana rasio gini Aceh lebih mendekati 0 (semakin merata) ketimbang 1 (semakin timpang) dan di bawah rasio Gini Nasional 0,413, namun kesenjangan tersebut sangat dirasakan antara kota dan desa.

Tentu kita tidak bisa berharap hanya kepada Baitul Mal untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Aceh. Tugas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masih merupakan tanggung jawab Pemerintah Aceh secara keseluruhan. Namun, dana zakat yang dianggap sebagai PAD seharusnya bisa diatur untuk membantu kebijakan ekonomi Pemerintah Aceh.

Walaupun dana zakat bukanlah solusi satu-satunya untuk perekonomian Aceh, namun kita percaya zakat bersama dengan harta negara lainnya yang terakumulasi dalam anggaran pemerintah Islam akan menjadi modal yang akan menggerakkan perekonomian secara masif dalam struktur perekonomian Islam.

BMA dengan kewenangan yang berbeda dengan lembaga umat lainnya di Indonesia diharap memainkan peranan tersebut. Proses penyaluran zakat tidak bisa bersifat sporadis, populis dan segmentatif. Sebaliknya, zakat harus disalurkan secara terencana, sistematis, tepat sasaran dan melihat keseluruhan dimensi ekonomi sebuah negara.

Baitul Mal dalam sejarah peradaban Islam dianggap sebagai lembaga keuangan negara yang bertugas mengelola ekonomi negara secara keseluruhan. UUPA mencoba mengembalikan semangat itu dengan tidak memosisikan BMA mengelola dana zakat dalam segmentasi kecil, terpisah dan tidak terintegrasi dalam sistem ekonomi negara.

Zakat yang dianggap menjadi bagian dari PAD, menghendaki BMA bersinergi dengan dinas lainnya dalam proses pembangunan Aceh.

Dalam hal ini, mungkin BMA harus bersinergi dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) dalam konteks penerimaan zakat sebagai bagian dari PAD dan juga dengan lembaga lainnya seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Bappeda, dan lain-lain dalam konteks penyelenggaraan program penyaluran zakat untuk memacu ekonomi makro Aceh.

Kebijakan fiskal
Dalam diskursus ekonomi syariah, wacana zakat menjadi bagian dalam kebijakan ekonomi negara ramai dikaji. Zakat yang dikelola oleh Baitul mal dianggap dapat menjadi instrumen kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengelola pemasukan dan belanjanya utuk mencapai target ekonomi makro tertentu seperti kestabilan harga, tingkat pengangguran rendah dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pajak dan APBN/APBA adalah instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Kebijakan fiskal biasanya disusun setiap tahun dengan memperhatikan kondisi terkini perekonomian dan ekspektasi perekonomian tahun depan. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan untuk mengeluarkan ekonomi dari resesi dan menggenjot tingkat pertumbuhan tinggi. Dalam hal ini, pengeluaran negara akan ditingkatkan. Pendanaannya berasal daripendapatan pajak atau dari sumber-sumber lain, seperti utang dalam negeri dan luar negeri.

Kebijakan fiskal kontraktif dilakukan untuk mengontrol dan menstabilkan harga akibat inflasi tinggi yang terjadi ketika pertumbuhan ekonomi negara tinggi. Pengeluaran negara akan dikurangkan dan tingkat pajak dinaikkan agar laju permintaan agregat dapat direm sehingga inflasi menjadi terkawal.

Zakat yang sudah terintegrasi dalam sistem perekonomian bisa dijadikan instrumen strategi ekonomi makro dalam kebijakan fiskal. Pengeluaran (distribusi) dana zakat bisa dilakukan dengan melihat keadaan ekonomi daerah. Sebagai alat kebijakan fiskal, dana zakat bisa dialokasikan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan ekspektasi perkembangan ekonomi tahun depan. Dengan kata lain zakat mungkin tidak perlu habis dikeluarkan dalam waktu satu tahun tersebut.

Dana zakat, misalnya dapat ditahan selama periode pertumbuhan ekonomi tinggi (ditandai juga dengan tingkat permintaan agregat atau tingkat kesejahteraan tinggi). Alokasi dana zakat pada waktu tersebut hanya akan menambah laju inflasi yang disebabkan oleh tarikan permintaan agregat (demand pull inflation). Sebaliknya, dana zakat yang disimpan tadi bisa digunakan pada periode resesi untuk meningkatkan kinerja ekonomi. Dana zakat yang digunakan pada masa ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan konsumsi agregat.

Bagi Aceh usaha ini sebenarnya bukan hal baru. Aceh sedang menghidupkan kembali institusi kesultanan Islam yang hilang, yaitu Balee Baitul Mal, yang dipimpin oleh Orang Kaya Seri Maharaja Bendahara Raja Wazir Dirham. Balai tersebut berwenang mengurus hal ihwal kekayaan dan perbendaharaan negara, pendapatan, dan pemasukannya (Prof. Ali Hasjmy, 1977: 132).

Untuk konteks Aceh kontemporer, harapan kita sinergisitas harus diusahakan antara Baitul Mal, DPKKA, dan dinas-dinas lainnya dalam sistem perekonomian Aceh. Sinergisitas juga harus diusahakan antara PAD dari zakat dan sumber lainnya dalam APBA. Kita percaya, tanpa menafikan beberapa masalah seperti fleksibilitas Baitul Mal dalam mengelola anggaran dan kebijakan zakat sebagai faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak, kalau semuanya sudah menemukan rentak yang pas, perekonomian Aceh akan lebih mantap, makmur, adil dan merata. Wallahu a’lam bish-shawab.

* Dr. Hafas Furqani, M.Ec., Direktur CENTRIEFP (Pusat Kajian dan Pelatihan Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Publik Islam) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Email: [email protected] (uri/omario/alah/RF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id