Nego soal Saham belum Selesai | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Nego soal Saham belum Selesai

Foto Nego soal Saham belum Selesai

 
* Itu Sebab Aceh belum Setor Terkait Proyek Gas Arun

BANDA ACEH – Negosiasi belum selesai antara Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) dengan Pertamina soal saham 30 persen yang harus diserahkan Pemerintah Aceh kepada PT Pertamina atau PT Pertagas dalam proyek regasifikasi terminal gas Arun, Lhokseumawe. Karena itu, Pemerintah Aceh belum menyetor saham tersebut dan Pertamina tentu juga belum bisa menyerahkan keuntungan dari proyek ini untuk Aceh.

Asisten II Setda Aceh, Azhari Hasan menyampaikan hal ini kepada Serambi kemarin, menanggapi Presiden Direktur PT Perta Arun Gas (PAG), Teuku Khaidir yang menyatakan dalam pertemuan dengan Komisi III DPRA di Jakarta dua hari lalu bahwa Pemerintah Aceh belum menyetorkan saham 30 persen untuk proyek itu, seperti diberitakan Serambi kemarin.

Azhari mengakui selama ini PT Pertamina yang membiayai operasional proyek ini melalui PT Pertagas. Pasalnya, Pemerintah Pusat melalui Pertamina selaku induk atau holding company BUMN migas nasional, menunjuk PT Pertagas untuk mengelola proyek tersebut. Sedangkan untuk operator di lapangan, Pertagas menyerahkannya kepada PT PAG.

“Karena proyek itu memanfaatkan gas Arun di Aceh, maka agar kehadirannya bermanfaat kepada Pemerintah Aceh dan masyarakat daerah ini, maka pemerintah pusat memberikan peluang bagi Pemerintah Aceh untuk memiliki saham proyek regasifikas terminal gas Arun itu sebesar 30 persen,” kata Azhari Hasan, Jumat (11/3).

Menurut Azhari, Pemerintah Aceh menunjuk Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) untuk bekerja sama dengan PT Pertagas, sehingga pelaksanaan kerja sama dalam proses pembelian saham proyek dimaksud sudah dilakukan dua tahun lalu. Namun, karena saat itu, kepengurusan PDPA ada pergantian ditambah adanya gugatan dirut lama terhadap Gubernur Aceh, maka proses pembelian saham proyek tersebut terkendala. Untuk menghadapi proses hukum sudah diserahkan ke Biro Hukum Setda Aceh dan ke pihak Kejati Aceh selaku pengacara negara.

Kemudian, kata Azhari setelah Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah membenahi manajemen PDPA dan menjaring tiga pejabat baru pada 2015, yaitu Muhsin cs, maka proses negosiasi pembelian saham proyek itu dilanjutkan kembali. Tetapi karena kerja sama Pertagas dengan PDPA sudah dua tahun stagnan, maka membutuhkan waktu untuk pemulihan kembali. “Banyak persyaratan yang perlu dipenuhi PDPA dalam kerja sama dengan Pertagas,” kata Azhari.

Karena itu, Azhari menambahkan Pemerintah Aceh dan PDPA, perlu menelaah dan mempelajari kembali beberapa persyaratan kerjasama yang disampaikan Pertagas dan persyaratan itu diharapkan tak terlalu memberatkan, terutama untuk finansial.

Donatur Sudah Ada
ASISTEN II Setda Aceh, Azhari Hasan juga mengungkapkan sudah ada donatur (funding) atau perusahaan yang akan menyediakan dana untuk menyerahkan saham tersebut, sehingga selesai proses nego mengenai besaran saham 30 persen yang harus disetor Pemerintah Aceh melalui PDPA kepada Pertamina atau Pertagas, maka pihak funding sudah siap mentransfer dana itu ke Pertamina atau Pertagas. (her) (uri/strid/lleonora/AE)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id