“Banyak Masalah Layanan Kesehatan di Aceh Barat”   | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

“Banyak Masalah Layanan Kesehatan di Aceh Barat”  

“Banyak Masalah Layanan Kesehatan di Aceh Barat”   
Foto “Banyak Masalah Layanan Kesehatan di Aceh Barat”  

BANDA ACEH – Pihak Ombudsman RI Perwakilan Aceh memberikan klarifikasi terkait berita ‘Kartu BPJS tak Bertuan’ sebagaimana dilansir Serambi, kemarin.

“Perlu kami luruskan bahwa Ombudsman RI adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan pengawasan pelayanan publik yang hadir berdasarkan UU 37/2007 tentang Ombudsman RI,” tulis Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin melalui email yang dikirim Komisioner Ombudsman, Muhammad Fadhil Rahmi.  Taqwaddin menjelaskan, kehadiran Ombudsman RI ke Aceh Barat dalam rangka agenda investigasi sistemik review (SR) terkait permasalahan pelayanan kesehatan di kabupaten itu, untuk jangka waktu tertentu. Bukan khusus karena temuan BPJS tak bertuan.

“Temuan kartu BPJS di rumah keuchik yang tidak bisa dipergunakan karena tidak bertuan tersebut adalah temuan lain yang tidak diduga sehingga menjadi salah satu sisi dari banyak temuan lainnya terkait pelayanan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat,” kata Taqwaddin.

Untuk diketahui, lanjutnya, saat itu kebetulan keuchik tidak ada di rumah, Tim Ombudsman RI hanya bertemu istri keuchik yang juga merupakan kader posyandu untuk dimintai keterangan terkait misi sistemic review.

Menurutnya, tim sudah meminta keterangan lebih lanjut dari keuchik melalui hp. Sementara Kepala Puskesmas Tangkeh tidak ada di tempat saat tim melakukan investigasi ke puskesmas. “Tim ini setiap hari rutin melaporkan perkembangan ke Kantor Perwakilan di Banda Aceh,” sebut Taqwaddin. 

Ia menjelaskan, Ombudsman RI secara resmi memang belum menindaklanjuti lebih jauh terhadap temuan kartu BPJS tak bertuan ini karena memang kegiatan SR belum selesai. “Temuan kartu BPJS itu bukan termasuk agenda prioritas dalam mencari data terkait SR dan Ombudsman RI sebagai lembaga negara punya aturan dan mekanisme klarifikasi secara formal,” katanya.

Bagi Ombudsman, tambah Taqwaddin, jika temuan seperti kartu BPJS yang sudah nyata buktinya, tak mesti adanya permintaan klarifikasi. “Maka menjadi aneh bila pihak BPJS Meulaboh dan puskesmas baru sekarang menyoal hal tersebut. Jika mereka sudah tahu ada kartu BPJS yang tidak didistribusi mengapa tidak ditarik dan diberikan kepada yang berhak,” tuturnya.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI ini pun meminta kepada kedua pihak dimaksud, serta para pelaksana pelayanan publik lainnya di Aceh secara umum untuk membaca kembali UU 37/2008 tentang Ombudsman RI dan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Sehingga lebih mengenal Ombudsman dan mengenal kewajiban sebagai pelaksana pelayanan publik yang langsung berhadapan dengan masyarakat pengguna layanan.

“Selanjutnya perlu diketahui bahwa pembuatan kartu dengan biaya negara. Jadi mengabaikan kartu yang sudah dicetak itu sama artinya dengan tindakan mubazir yang tidak efektif dan efesien menggunakan anggaran negara,” ujarnya. 

Ia juga mengatakan, selain di desa yang telah disebutkan dalam laporan sebelumnya, tim Ombudsman juga menemukan hal yang sama di rumah Keuchik Juru Mudi, Kecamatan Arongan Lambalek.(nal) (uri/ilati/sra/MU)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id