Samsul Bahri Diberhentikan dari Ketua Panwaslih Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Samsul Bahri Diberhentikan dari Ketua Panwaslih Aceh

Samsul Bahri Diberhentikan dari Ketua Panwaslih Aceh
Foto Samsul Bahri Diberhentikan dari Ketua Panwaslih Aceh

JAKARTA – Samsul Bahri MM diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh. Tapi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara itu tetap sebagai Anggota Komisioner Panswaslih Aceh.

Pemberhentian Samsul diputuskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang disampaikan dalam sidang pengucapan putusan, Rabu (10/5), di Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jakarta.

Sidang dipimpin Ketua Majelis DKPP, Prof Dr Jimly Asshiddiqie, dihadiri anggota majelis DKPP, Nur Hidayat Sardini, Saut H Sirait, Endang Wihdatingtyas, Valina Singka Subekti, dan Ida Budhiati.

Menurut majelis, Samsul Bahri terbukti melanggar Pasal 10, 14, dan Pasal 16 Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Samsul diadukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tengah atas pernyataannya pada saat rekapitulasi suara hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh pada 25 Februari silam di Gedung DPR Aceh.

Ketika itu teradu Samsul Bahri menyampaikan bahwa hasil rekap KIP Aceh Tengah berbeda dengan hasil rekap Panwaslih Aceh. Teradu mengklaim terjadi perbedaan selisih suara mencapai 10.000 suara yang dialihkan ke salah satu pasangan calon lain.

KIP Aceh Tengah menyatakan hal itu tidak benar dan kemudian mengadukan Samsul ke DKPP. Pihak DKPP akhirnya menyatakan Samsul bersalah melanggar tiga pasal Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sehingga diberhentikan dari jabatan Ketua Panwaslih Aceh.

Risiko jabatan
Sementara itu, Samsul Bahri yang dihubungi Serambi di Banda Aceh, Kamis (11/5) sore, mengaku sudah mendapat kabar tentang pemberhentiannya dari jabatan Ketua Panwaslih Aceh. “Ya, saya sudah dengar itu. Kebetulan saya tak bisa hadir karena pada waktu bersamaan saya juga sidang pascasarjana di USU Medan,” ujarnya.

Terhadap laporan KIP Aceh Tengah itu, menurut Samsul, ia sudah memberi tanggapan pada sidang DKPP. Bahwa apa yang ia lakukan pada saat pleno rekapitulasi KIP Aceh itu merupakan tugas dan wewenang Panwaslih Aceh sesuai dengan Peraturan Bawaslu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

“Namun, menurut hakim saya dianggap melanggar kode etik. Ya, saya terima, karena itu merupakan risiko jabatan yang saya emban, diberhentikan sebagai ketua, namun saya masih anggota Panwaslih Aceh,” tukasnya.

Samsul menambahkan bahwa pemberhentian oleh DKPP itu tidak akan membuatnya kapok. “Kalau nanti saya dipercaya lagi, tetap saya suarakan yang benar itu benar, yang salah itu tetap salah,” ucapnya.

Sanksi lainnya
Ketua Panwaslih Aceh itu bersama-sama dengan Komisioner Panwaslih lainnya, Tharmizi, Irhamsyah, dan Ismunazar, juga dijatuhi sanksi peringatan oleh DKPP dalam perkara lain yang diadukan Tim Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah.

Pada sidang itu, Ketua Majelis DKPP Jimly Asshidiqie sempat mempertanyakan kepada Tim Hukum Irwandi-Nova, alasan diadukannya Panwasli Aceh ke DKPP, mengingat pasangan Irwandi Yusuf-Niva Iriansyah sudah memenangi Pilkada Gubernur Aceh.

“Kami mengadukan Panwaslih pada saat masih dalam masa persidangan di MK. Waktu itu kami belum tahu apakah menang atau kalah,” jawab Iqbal Farabi SH, kuasa hukum Irwandi-Nova.

Iqbal juga menambahkan bahwa pihaknya ingin adanya penegakan hukum. Sebagai daerah bekas konflik, maka penyelenggara dan pengawas pemilu/pilkada harus independen dan adil, apa pun pandangan politiknya.

“Kami ingin menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu/pilkada,” ujar Iqbal Farabi.

Seusai sidang, Iqbal Farabi kepada Serambi mengatakan bahwa semua elemen harus bersatu dan memiliki komitmen melakukan penegakan hukum. “Demokrasi membutuhkan kepercayaan masyarakat,” ujarnya. (fik/dik) (uri/atrya/ratama/SP)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id