LKPJ Bupati Ditanggapi Beragam | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

LKPJ Bupati Ditanggapi Beragam

LKPJ Bupati Ditanggapi Beragam
Foto LKPJ Bupati Ditanggapi Beragam

* Mulai dari Birokasi Sampai Pendapatan

REDELONG – Anggota Dewan Perwakila Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah memberi tanggapan beragam atas Laporan Ketarangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kinerja kepala daerah 2016. Mulai dari birokasi, pelayanan yang lemah, jalan kabupaten, provinsi dan nasional, termasuk obat-obatan di Puskesmas sampai pendapatan daerah yang tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

Hal itu terungkap dalam sidang paripurna DPRK Bener Meriah atas LKPJ Bupati 2016 di ruang sidang dewan, Selasa (9/5). Ketua DPRK Bener Meriah, Guntarayadi memimpin sidang paripurna didampingi Seketaris Dewan (Sekwan) Muhermansyah dan Plt Bupati Bener Meriah Drs H Rusli M Saleh.

Sidang tersebut juga dihadiri sejumlah anggota dewan, para kepala SKPK serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bener Meriah. Rusli M Saleh saat pembacaan laporan pertanggung jawaban menyatakan seluruh uraian dan rincian LKPJ 2016 akan disempurnakan lagi pada 2017 ini.

Dia menjelaskan mengenai pendapatan pengelolan keuangan belanja daerah, semuanya sudah terealisasi, walaupun tidak sesuai dengan target atau capaian. “Dari segi pendapatan ditargetkan Rp 1,02 triliun, tetapi realisasinya Rp 987 milliar lebih atau secara persentasai sebesar 95,94 persen,” ujar Rusli M Saleh.

Dia menyebutkan realisasi anggaran pendapatan daearah untuk penyelengaraan urusan wajib, seperti pendidikan, kesehatan, perencanaan pembangunan, lingkungan hidup, kehutanan, pertanian ketahanan pangan, perhubungan, Disdukcapil, sosial, keagamaan, perdagangan, ketenagakerjaan, pendampingan dan laina.

Disebutkan, penyelengaraan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh terhadap empat SKPK yakni Kehutanan, Transmigrasi, Disdukcapil dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah direalisasikan. Dikatakan, penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instasi.

“Saya harap, anggota dewan dapat memberikan saran dan pendapat untuk selanjutnya akan dilakukan penyempurnaan,” tutup Plt Bupati Bener Meriah ini yang akan mengakhiri tugas pada tahun ini. Selanjutnya, roda pemerintahan dipegang oleh Ahmadi bersama Tgk Sarkawi, pemenang Pilkada serentak 15 Februari 2017.

Ketua Tim Pansus I DPRK Bener Meriah, Sarmija dalam tanggapan atas LKPJ bupati menyatakan dari hasil temuan, masih banyak dinas yang bersinggungan dengan birokrasi dan kelemahan dalam pelayanan tehadap masyarakat. “Saya berharap, pemkab bisa memperbaiki sistem tersebut, sehingga proses birokrasi ataupun pelayanan bisa berjalan maksimal,” harap Sarmija.

Sarmija juga menyinggung mengenai pengelolaan dana desa yang harus sering diberikan pelatihan dan penyuluhan. Dia mengkhawatrikan akan banyak terdapat penyimpangan dan penyelewengan dalam penggunaan dana desa. “Oleh Tim Pansus I merekomendasikan RKPJ ini untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya,” jelasnya.

Lain halnya Ketua Tim Pansus II, Muhammad Amin yang menyatakan Plt Bupati yang membawahi eksekutif agar selektif dalam memberikan pemahaman kesetiap perangkat kerja. “Ada sebuah temuan bahwa Puskemas masih sering terjadi kelangkaan obat-obatan dan hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara pihak Puskesmas dengan Dinas Kesehatan,” jelas Muhammad Amin.

Muhammad Amin juga menyinggung jalur antarkabupaten dan provinsi sebanyak dua jalur, seperti jalan nasional Takengon-Bireuen dan jalur alternatif KKA antara Bener Meriah dengan Aceh Utara. Dia berharap harus ada pembenahan terhadap lintasan yang padat penduduk, agar rute tersebut tidak lagi semrawut atau macet.

“Seperti rute jalan KKA menuju Aceh Utara, seharusnya pemkab memfungsikan terminal di Kecamatan Bukit,” ujarnya. Dia menjelaskan Dinas Perhubungan juga harus proaktif memperbaiki jalan yang rusak atau juga yang semrawut di kecamatan.

Anggota DPRK Bener Meriah, Jawahir Putra, dari Tim Pansus I mengatakan, eksekutif harus bisa melakukan program yang bisa menargetkan pendapatan lebih tinggi lagi dari capaian yang sudah direalisasikan pada 2015. Dia menilai hasil capai pendapatan asli daerah (PAD) masih rendah. Dia menyataka realisasi pendapatan yang disebut 95,94 persen, sebenarnya hanya 77,22 persen.(c51) (uri/syrafi/orat/AG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id