Penas KTNA dan Pertanian Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Penas KTNA dan Pertanian Aceh

Penas KTNA dan Pertanian Aceh
Foto Penas KTNA dan Pertanian Aceh

Oleh Rustam Effendi

PEKAN Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) XV telah dibuka oleh Presiden Jokowi pada Sabtu, 6 Mei 2017 yang lalu. Ajang yang memamerkan capaian di bidang pertanian ini (dengan seluruh subsektornya) dihadiri oleh puluhan ribu peserta utusan dari berbagai daerah di Tanah Air. Presiden Jokowi memberi apresiasi yang tinggi terhadap ajang ini. Dalam sambutannya, Pak Presiden mengapresiasi peran dan kerja keras petani dan nelayan. “Kalau nggak ada petani, kita makan apa? Kalau nggak ada nelayan, kita mau makan apa?” ujar beliau.

Bagi Aceh, menjadi tuan rumah Penas KTNA memberi banyak manfaat, terutama secara ekonomi. Puluhan ribu tamu yang datang sangat membantu memberi daya dorong bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa lapangan usaha seperti akomodasi (hotel/penginapan) dan makan-minum, transportasi, perdagangan, dan komunikasi dipastikan berdenyut lebih bergairah karena adanya tambahan suntikan “darah”.

Suntikan atau injeksi melalui peningkatan demand (permintaan) ini penting bagi ekonomi daerah, apalagi di saat terbatasnya daya dorong internal. Hingga saat ini pencairan anggaran proyek (baca: kegiatan) yang bersumber dari APBA dan APBK masih amat minim. Adanya even Penas KTNA sedikit banyak akan membantu mendenyutkan nadi ekonomi yang sedang lesu darah. Perkiraan saya, pada Triwulan II 2017 ini ekonomi Aceh akan terbantu, tumbuh lebih tinggi karena didorong lebih signifikan oleh komponen konsumsi yang selama ini menjadi lokomotif utama.

Bernilai strategis
Penas KTNA bernilai strategis bagi Pemerintah Aceh (juga pelaku usaha taninya) untuk bahan bandingan, cermin, dan sekaligus masukan bagi penajaman strategi pembangunan sektor pertanian Aceh ke depan. Penting kita pahami bahwa strategi yang tepat akan melahirkan formulasi kebijakan dan program (juga proyek/kegiatan) yang tepat pula.

Perhatian yang serius terhadap rancangan strategi pembangunan pertanian ini bukanlah tanpa sebab. Tidak dapat dipungkiri, kendati kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Aceh hampir mencapai 30,0% (tepatnya 29,41% pada 2016), namun pertumbuhannya masih relatif rendah. Pada 2016 lalu, pertanian hanya tumbuh dibawah 4,0% (3,88%), tidak berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan tertinggi justru terjadi di lapangan usaha konstruksi (12,81%), yang kontribusinya mendekati sepertiga dari pertanian, sementara daya serap sumber daya lokalnya sangat terbatas. Kendati pertumbuhan sektor kontruksi ini tinggi, namun daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kurang berefek bagi pelaku usaha di daerah. Jasa pendidikan, jasa keuangan, pengadaan listrik dan gas, administrasi pemerintahan, serta pengadaan air, adalah juga lapangan usaha yang tinggi pertumbuhannya.

Tingginya pertumbuhan lapangan usaha non pertanian, disamping belum bangkitnya sektor industri pengolahan adalah hal yang merisaukan, khususnya jika dikaitkan dengan ketahanan struktur ekonomi Aceh ke depan. Upaya peningkatan nilai tambah hampir tidak berkembang. Mengandalkan komoditas pertanian, di pasaran menjadi kurang kompetitif dan rendah posisi tawar dikarenakan struktur pasarnya yang oligopsoni (hanya beberapa pembeli), di samping juga sifat komoditasnya tidak tahan lama.

Rendahnya pertumbuhan pertanian sebagai kontributor terbesar dalam struktur ekonomi daerah selama ini amat berpengaruh pada capaian pertumbuhan ekonomi Aceh, khususnya dalam empat tahun terakhir. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menunjukkan, ekonomi Aceh tanpa memasukkan migas selama 2013-2016 hanya tumbuh rata-rata 4,19% per tahun. Kecuali 2016, tumbuh sedikit lebih tinggi, yakni 4,31%. Tahun-tahun sebelumnya hanya tumbuh masing-masing 4,27% (2015), 4,02% (2014), dan 4,15% (2013).

Tingkat kesejahteraan petani di Aceh juga terlihat tidak ada kemajuan yang berarti. Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator yang dinilai mendekati tolok ukur kesejahteraan, menurun dalam dua tahun terakhir ini (di bawah 100). Padahal pada 2013 nilainya masih 103,32 (di atas 100). NTP terakhir di Aceh (Maret 2017), melorot nilainya menjadi 95,11 (121,01 dibagi 125,94, dikali 100). Kondisi ini jauh lebih buruk dibanding 2016 yang hanya 95,20 dan 2015 sebesar 95,83.

NTP lebih kecil dari 100 ini mencerminkan petani kita selalu berada dalam keadaan defisit. Artinya, pendapatan yang diterima petani lebih rendah dibanding dengan pengeluaran yang harus dibiayainya. Dalam arti yang lain, menunjukkan bahwa kenaikan harga dari produksinya lebih kecil bila dibanding kenaikan harga barang-barang yang dikonsumsi petani. Tentu, banyak faktor yang ikut berpengaruh pada rendahnya NTP. Antaranya adalah produktivitas, selain harga beli gabah yang belum memuaskan.

Produktivitas ditentukan oleh banyak hal, jika ingin ditingkatkan. Akses input untuk produksi harus dipermudah, mulai pupuk, benih unggul, peralatan, dan lainnya, hingga mudah dijangkau tempatnya dan murah harganya. Pemerintah daerah melalui SKPD teknisnya benar-benar mengerti persoalan dan hadir setiap petani mengalami kesulitan di lapangan.

Pengalaman praktis
Ajang Penas KTNA XV ini harus dimanfaatkan oleh Pemerintah Aceh (SKPD teknis dan serumpun), termasuk unsur legislatif (DPRA dan DPRK) dan pelaku usaha tani untuk belajar pengalaman praktis (juga pengetahun) dari provinsi lain. Belajar bagaimana mereka memformulasi strategi pembangunan pertanian daerahnya?

Bagaimana mereka merancang kebijakan, program pembangunan, juga usulan proyek/kegiatan? Apa kiat mereka dalam memadukan subsistem mulai hulu, budidaya (on-farm), pendukung, hingga hilirnya? Adakah keterpaduan itu berjalan harmoni? Jika ya, apa yang diutamakan dan mana yang dijadikan fokus terlebih dulu?

Kita juga harus tahu bagaimana komitmen mereka (para pemegang mandat politik) dalam kebijakan anggaran? Memadaikah alokasi anggaran untuk membiayai proyek/kegiatan di sektor pertanian? Adakah itu dijadikan prioritas tiap tahunnya? Jika ada, berapa persen dari total APBD yang dianggarkan untuk memajukan sektor pertanian?

Para pelaku usaha tani daerah kita juga dapat menimba pengalaman (terutama yang praktis) dari rekan-rekan petani-nelayan dari provinsi lain, baik secara personal maupun kelembagaan. Dapat dipelajari bagaimana teknik budidaya yang mereka lakoni? Jenis teknologi yang diadopsi dan diterapkan? Kemudahan/fasilitas dan binaan apa yang disediakan pemerintah daerahnya?

Adakah pemerintah daerah hadir dalam menyahuti kebutuhan mereka, misalnya, kemudahan mengakses input, fasilitas, teknologi, juga modal, atau lainnya? Bagaimana pula eksistensi kelembagaan petani di daerah mereka, berkembangkah, atau hanya sekadar ada saja? Adakah SKPD/dinas teknis ikut aktif membina lembaga petani-nelayan ini?

Penas KTNA XV ini diharapkan dapat membawa manfaat, tidak hanya bagi Pemerintah Aceh, tetapi juga bagi para pelaku usaha tani yang sedang bergelut memperbaiki kesejahteraannya. Semoga saja, harapan itu masih ada!

* Rustam Effendi, pengamat ekonomi, Lektor Kepala pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam, Banda Aceh. Email: [email protected] (uri/nton/ariana/AM)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id