Pegiat Lingkungan: Perusahaan Sawit yang Ingin Bersertifikasi ISPO Harus Bebas ‘Dosa’ | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pegiat Lingkungan: Perusahaan Sawit yang Ingin Bersertifikasi ISPO Harus Bebas ‘Dosa’

Pegiat Lingkungan: Perusahaan Sawit yang Ingin Bersertifikasi ISPO Harus Bebas ‘Dosa’
Foto Pegiat Lingkungan: Perusahaan Sawit yang Ingin Bersertifikasi ISPO Harus Bebas ‘Dosa’

URI.co.id, BANDA ACEH – Perusahaan kelapa sawit yang akan mendapatkan sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dari pemerintah ke depan diharuskan bebas dari pelanggaran atau dosa terhadap lingkungan.

Namun masalahnya, Perpres terkait ISPO yang diterbikan oleh Presiden mengenai sawit berkelanjutan masih belum berpihak kepada rakyat.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Yayasan Hutan Alam dan dan Lingkungan Aceh (HAkA), Shaivannur kepada URI.co.id, Selasa (9/5/2017).

Menurutnya, aturan penerbitan ISPO yang sedang digodok itu masih sangat berpihak kepada korporasi.

Seharusnya dalam kriterianya, perusahaan atau korporasi yang masih bermasalah dengan rakyat tidak boleh mendapatkan ISPO.

Ia mengatakan, sebelumnya ia bersama puluhan Aktivis lingkungan dari Organisasi Masyarakat Sipil dan Petani Kelapa Sawit di Regional Sumatera telah mengad akan pertemuan di Pekanbaru, Riau, pada 3-5 Mei 2017.

Dalam pertemuan itu, mereka membahastentang kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap keberlanjutan dan perbaikan tata kelola kelapa sawit yang harus dimulai sejak diterbitkannya ISPO.

“Di draf yang akan dikeluarkan masih banyak tidak berpihak pada masyarakat dan lingkungan, justru berpihak pada korporasi. Maka, dari itu kita dari Region Sumatra berkumpul selama dua hari membahas isi draf Perpres tersebut,” ujar Shaivannur.

Ditambahkan, hasil pertemuan itu mereka memberikan masukan tertulis berupa pembenahan menyeluruh terhadap ISPO sebagai sebuah sistem sertifikasi, menyiapkan pra kondisi, membenahi jaminan hukum bagi petani, prinsip dan kriteria ISPO.

Ia menambahkan, jika kriteria ISPO sudah sesuai dan berpihak pada rakyat, maka apabila ada perusahaan yang ti dak mengajukan ISPO ke depan, harus diberi denda berupa pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Sehingga perusahaan yang ingin memperoleh ISPO harus menyelesaikan semua masalah dengan masyarakat.

“Harapan kita, ISPO jangan hanya sebagai legalitas untuk korporasi ini, tetapi sebelum sertifikat ISPO ini diberikan ke korporasi, mereka juga harus menyelesaikan terlebih dahulu persoalan sengketa lahan dengan rakyat. Intinya perusahaan yang bisa mengantongi Sertifikasi ISPO harus bersih dari dosanya,” ujarnya.

Sementara perwakilan dari Aceh lainnya, Kepala Divisi Pendidikan Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK), Mahmudin mengatakan Perpres terkait ISPO ini diharapkan tidak memihak terhadap para pengusaha dan pejabat yang selama ini memiliki kebun sawit begitu luas. (uri/evo/stuti/RA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id