KIP Subulussalam Minta Disdukpencapil Tuntaskan e-KTP | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

KIP Subulussalam Minta Disdukpencapil Tuntaskan e-KTP

KIP Subulussalam Minta Disdukpencapil Tuntaskan e-KTP
Foto KIP Subulussalam Minta Disdukpencapil Tuntaskan e-KTP

SUBULUSSALAM – KIP Kota Subulussalam mengharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukpencapil) agar memprioritaskan penuntasan perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Hal itu terkait agenda Pilkada 2018 mendatang.

Komisioner KIP Subulussalam, Alamin, kepada Serambi, Minggu (7/5), mengatakan, sesuai informasi yang mereka peroleh, masih banyak masyarakat Subulussalam yang belum memiliki KTP elektronik meski telah terekam.

Selain itu, tak sedikit pula masyarakat yang sama sekali belum mengikuti perekaman. Oleh sebab itu, pihaknya mengharapkan Disdukpencapil Subulussalam jemput bola untuk memberikan pelayanan cepat ke daerah tertentu. “Kami menyarankan agar proses perekaman dengan turun ke kecamatan,” pinta Alamin.

Prioritas perekaman KTP elektronik ini menurut pihak KIP, sangat penting agar pilkada mendatang lebih berkualitas. Pasalnya, sebagaimana sering terjadi, pilkada kerap dicekcoki oleh daftar pemilih bermasalah. Lantaran itu, selain persoalan e-KTP, KIP Subulussalam juga meminta agar Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dan Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) juga dikoordinasikan sebelum dikirim ke Kementerian Dalam Negeri.

Jumlah pemilih di Kota Subulussalam, sebagaimana DPT Pilgub Aceh Februari lalu sebanyak 51.636 orang. Namun berdasarkan informasi dari pemerintah, jumlah ini akan bertambah hingga 55.000-an pemilih. KIP Subulussalam pun berharap, dengan pematangan DP4 nantinya bisa meminimalisir jumlah pemilih menggunakan KTP. “Karena sebenarnya pemilih yang menggunakan KTP itu sedikit,” ujar Alamin.

Menyangkut anggaran, KIP Subulussalam juga telah melakukan pertemuan dengan Wali Kota Subulussalam terasuk Kepala Bappeda setempat. Sebab sebagaimana disampaikan Komisioner KIP Subulussalam, Sumardi, biaya yang dibutuhkan sebesar Rp 20 miliar.

Menurut Sumardi, anggaran yang telah disusun berkisar Rp 17,5 miliar. Dana tersebut meliputi untuk kegiatan persiapan sebesar Rp 7,1 miliar, Rp 3,6 miliar untuk operasional dan administrasi perkantoran, serta Rp 6,8 miliar untuk honorium pelaksana hingga KPPS. Namun, lanjut Sumardi dana itu diperkirakan akan membutuhkan penambahan dan perbaikan, sehingga total kebutuhan ditaksir mencapai Rp 20 miliar.

Sumardi berharap dana yang diusulkan tersebut bisa diakomodir pemerintah daerah tanpa memangkas secara habis-habisan. Jikapun harus ada rasionalisasi, tanpa harus menghilangkan kegiatan penting. “Pilkada kali ini berbeda dengan sebelumnya, di mana biaya sosialisasi dan kampanye calon ditangani oleh KIP,” ujarnya.(lid) (uri/itri/elmeizar/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id