LBH Ambil Alih Kasus Nelayan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

LBH Ambil Alih Kasus Nelayan

LBH Ambil Alih Kasus Nelayan
Foto LBH Ambil Alih Kasus Nelayan

* Hari Ini Sidang Perdana Digelar

MEULABOH – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pos Meulaboh mengambil alih pendampingan hukum bagi enam nelayan Aceh Barat yang akan menjalani sidang perdana, Senin hari ini (8/5) di Pengadilan Negeri Meulaboh.

Sebelumnya kasus penangkapan enam nelayan yang diduga menggunakan alat tangkap ikan (trawl) yang dilarang pemerintah tersebut didampingi penasehat hukum dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA). Koordinator Aksi Nelayan Indra Jeumpa mengatakan untuk penasehat hukum yang akan mendampingi nelayan dalam perkara dugaan pelanggaran UU Perikanan itu sudah sepenuhnya ditangani LBH. “Sudah tidak YARA lagi. Kini sudah ditangani LBH,” katanya kepada Serambi kemarin.

Hal ini juga dibenarkan Ketua YARA Aceh Barat dan Aceh Jaya, Hamdani. Ia mengatakan pihaknya sudah tidak terlibat lagi dalam mendampingi proses hukum para tersangka. “Kita juga sudah informasikan ke Bagian Hukum Pemkab Aceh Barat bahwa kasus itu bukan kita tangani lagi. Kita tidak ada urusan lagi soal kasus itu,” ujarnya. Koordinator LBH Pos Meulaboh Herman SH mengakui bahwa kasus tersebut sudah ditangani pihaknya.

Sejauh ini LBH masih menunggu perkembangan lanjutan dari Kejari Aceh Barat terkait surat edaran (SE) Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diserahkan perwakilan nelayan kepada Kejari Aceh Barat pada aksi damai Jumat lalu. “Sejauh ini untuk pendampingan hukum di pengadilan kita sudah siap,” ungkapnya.

Ia kembali meminta Kejari Aceh Barat untuk menindaklanjuti SE KKP tersebut yang menyatakan bahwa kasus ini tidak dapat limpahkan ke pengadilan, tetapi harus segera dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sebab, kata dia, penangkapan yang dilakukan Polair Polda Aceh mengabaikan surat edaran KKP sehingga mengorbankan nelayan tradisional.

Indra Jempa menambahkan nelayan tradisional di Aceh Barat sejauh ini juga masih menunggu sikap Kejari Aceh Barat terkait SE KKP yang dilayangkan nelayan pada Jumat lalu. “Kami meminta nelayan yang ditangkap segera dilepas dengan segera dikeluarkan SP3,” kata Indra.

Ia memastikan nelayan tradisional akan sangat kecewa apabila kasus tersebut tetap dipaksakan di proses hingga ke pengadilan. Bahkan, katanya, nelayan mengancam akan melancarkan aksi serupa ke pengadilan apabila persidangan yang sudah dijadwalkan pada Senin 8 Mei 2017 tetap digelar.

Seperti diberitakan sebelumnya Polair Polda Aceh menahan enam nelayan Aceh Barat pada 28 Maret 2017 . Keenam nelayan tersebut sebelumnya ditangkap Polair Polres Aceh Barat di perairan Meulaboh dalam kasus penggunaan alat tangkap yang diduga melanggar UU Perikanan. Selanjutnya pada 25 April 2017 kasus tersebut dilimpahkan Polair Polda Aceh ke Kejari Aceh Barat beserta tersangka tetap ditahan di Lembaga Permasyarakatan (LP) Meulaboh.

Kejari Aceh Barat tiga hari kemudian melimpahkan kasus ini ke PN Meulaboh dengan jadwal sidang perdana pada 8 Mei 2017. Kasus penangkapan nelayan ini sempat menuai protes masyarakat nelayan di Aceh Barat dengan melancarkan aksi mogok melaut serta melancarkan aksi damai ke DPRK serta ke Kejari Aceh Barat.

Kajari Aceh Barat Ahmad Sahruddin MH yang dikonfirmasi Serambi kemarin mengatakan SE KKP yang diserahkan nelayan pada Jumat (5/5) sudah diserahkan pihaknya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan masih dalam proses kajian jaksa. Namun, katanya, kasus tersebut sudah bergulir ke PN sehingga sesuai jadwal pada 8 Mei 2017 akan digelar sidang perdana pembacaan dakwaan. “Sidang tetap digelar karena sudah ada jadwal. Kalau langkah hukum itu masih dalam kajian JPU,” kata Kajari.(riz) (uri/nton/ariana/AM)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id