MA Tolak PK Gubernur Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

MA Tolak PK Gubernur Aceh

Foto MA Tolak PK Gubernur Aceh

* Perkara Gugatan Syukri Ibrahim Terkait PDPA

BANDA AECH – Mahkamah Agung (MA) menolak berkas Peninjauan Kembali (PK) Gubernur Aceh terkait perkara gugatan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) yang sebelumnya dimenangkan Syukri Ibrahim selaku penggugat. Dalam putusan itu, MA meminta Gubernur Aceh mengembalikan Syukri Ibrahim sebagai Direktur Utama (Dirut) PDPA.

Petikan putusan tersebut diperoleh Serambi dari Kuasa Hukum Penggugat, Masri Gandara Marzuki SH, Kamis (10/3). Putusan itu diputusakan oleh majelis hakim yang diketuai Yosran SH MHum dibantu hakim anggota Is Sudaryono, SH MH, dan Dr H Supandi SH MHum pada 16 Februari 2016.

Masri mengatakan, Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah harus segera mengeksekusi putusan itu karena sudah berkekuatan tetap (inkrah). Putusan itu menguatkan putusan tingkat pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh dan PTUN Medan (banding). “Gubernur Aceh segera mengeksekusi putusan ini,” katanya.

Menurut dia, seharusnya Gubernur Aceh telah mengeksekusi putusan pengadilan sebelum mengajukan PK ke MA. “Dari tindakan upaya hukum luar biasa yang diambil oleh Gubernur Aceh, pada prinsipnya telah mengakui kalau perkara Syukri Ibrahim sudah inkrah. Tapi dengan ditolaknya PK, berarti upaya hukum yang dilakukan sudah selesai,” ujar dia.

Atas dasar itu, Masri meminta Gubernur Zaini untuk mengembalikan posisi kliennya sebagai Dirut PDPA. Saat ini jabatan Syukri Ibrahim masih tersisa sekitar 3,5 tahun lagi sejak dilantik pada Oktober 2012. “Gubernur Zaini atau siapapun gubernur yang menggantikan Zaini Abdullah nantinya harus menjalankan putusan ini,” kata Masri.

Diberitakan sebelumnya, Syukri Ibrahim dilantik sebagai Dirut PDPA pada 2 Oktober 2012. Ia dilantik oleh Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, untuk masa jabatan selama empat tahun. Namun, hanya berselang enam bulan, yaitu pada 13 Maret 2013, Syukri diberhentikan oleh Gubernur Zaini. Saat diberhentikan, Syukri sedang berada di Malaysia.

Atas pemecatan itu, pada 3 Oktober 2013 Syukri mengajukan gugatan melalui PTUN Banda Aceh. Gugatan itu dikabulkan. Dalam putusannya, PTUN meminta Gubernur Aceh mengembalikan jabatan Syukri Ibrahim sebagai Dirut PDPA. Putusan tersebut diperkuat lagi oleh putusan banding PTTUN Medan.

Tidak puas dengan putusan tersebut, kemudian Gubernur Aceh melalui timnya kembali mengajukan PK dengan nomor register 153 PK/TUN/2015 dengan tanggal masuk di Mahkamah Agung 7 Desember 2015 dan tanggal distribusi 23 Desember 2015. Pada 16 Februari 2016, MA kembali menolak PK dari Gubernur Aceh.

Begitupun, mantan dirut PDPA ini mengatakan bahwa ia menggugat Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, bukan untuk mengincar jabatan di PDPA, melainkan untuk membersihkan nama baiknya yang diberhentikan secara sepihak. Saya hanya ingin membersihkan nama baik saya serta menunjukkan bahwa pemecatan oleh Gubernur Aceh itu melanggar hukum,” kata Syukri Ibrahim.

Sementara Kabiro Hukum Pemerintahan Aceh, Edrian yang dikonfirmasi Serambi mengaku belum mengetahui perihal putusan tersebut. Dia mengatakan belum menerima petikan salinan putusan MA yang menolak PK Gubernur Aceh, karena yang menanggapi perkara tersebut adalah jaksa negara dari Kejaksaan Tinggi Aceh. “Coba hubungi jaksa negara dari Kejati Aceh, karena gubernur sudah memberikan kuasa khusus kepada jaksa negara untuk melakukan peninjauan kembali terhadap putusan PTUN Banda Aceh. Jika benar ada putusan, kita akan pelajari dulu. Tapi saat ini petikan putusan Mahkamah Agung belum sampai pada kami,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky SHI, meminta Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah untuk taat hukum agar segera mengembalikan posisi Syukri Ibrahim sebagai Dirut PDPA. Menurutnya, polemik PDPA memberi dua aspek pelajaran penting bagi para pihak di Aceh.

“Pertama, adalah aspek hukum di mana keputusan PTUN, PTTUN dan MA harusnya dihormati oleh para pihak di Aceh, terutama pejabat seperti gubernur dan para pembantunya di SKPA. Jangan kemudian ada upaya- upaya tak mematuhi putusan hukum,” kata mantan aktivis mahasiswa ini.

Sedangkan aspek kedua, kata Iskandar, persoalan bisnis Aceh yang terkantung-kantung sejak kasus ini diperkarakan. Artinya, semakin lama kasus ini dibiarkan, maka semakin lama pula bisnis Aceh tak tertangani. “Aceh terus merugi, yang menjadi korban di sini siapa? Tentu masyarakat Aceh,” ujarnya.

Padahal saat itu PDPA di bawah pimpinan Syukri sudah meletakkan pondasi bisnis. “Namun susahnya, selama ini kita tidak pernah diminta saran sedikit pun soal PDPA. Gubernur berjalan sendiri, yang dirugikan akibat hal ini, tentu masyarakat,” demikian katanya.(mas) (uri/omario/alah/RF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id