KKR Aceh tidak Bisa Dibubarkan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

KKR Aceh tidak Bisa Dibubarkan

  • Reporter:
  • Minggu, Mei 7, 2017
KKR Aceh tidak Bisa Dibubarkan
Foto KKR Aceh tidak Bisa Dibubarkan

BANDA ACEH – Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada, mengatakan, pernyataan Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, yang meminta agar Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dibubarkan adalah sebuah pernyataan sesat.

KKR Aceh dia katakan, tidak bisa dibubarkan karena KKR adalah mandat dari perjanjian damai MoU Helsinki antara RI dengan GAM. KKR juga tertuang dalam UUPA serta perundang-undangan yang mengatur tentang HAM.

“KKR tidak bisa serta merta dibubarkan, pembentukannya ada landasan, yaitu MoU Helsinki, ikatan perjanjian damai antara GAM dengan Republik Indonesia,” kata Aryos kepada Serambi, Sabtu (6/5).

Sebelumnya, Ketua YARA, Safaruddin, meminta Pemerintah Aceh untuk segera membubarkan KKR Aceh karena tidak ada lagi landasan hukum yang sah, menyusul telah dicabutnya UU Nomor 27 tahun 2004 tetang KKR oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui keputusan perkara nomor 006/PUU-IV/2006.

Terkait hal itu, Aryos menjelaskan, meski payung hukum nasional yaitu UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR telah dibatalkan MK, tetapi Aceh masih tetap dapat mengacu kepada tiga instrumen hukum nasional. Ketiganya adalah TAP MPR N0 IV/1999, TAP MPR No.V/2000, dan UU Pengadilan HAM.

Karena itu ia sangat menyesalkan adanya wacana pembubaran KKR. Menurut dia, wacana itu tak lain untuk  melemahkan kelembagaan KKR Aceh. Desakan itu sengaja dihembuskan karena YARA sendiri dinilai tidak menghendaki adanya pemenuhan keadilan terhadap korban konflik Aceh masa silam. “Tidak berlebihan bila dikatakan, pihak yang ingin KKR dibubarkan, patut diragukan sense of Aceh-nya,” kata Aryos.

Aryos menambahkan, mereka yang menghendaki KKR dibubarkan berarti tidak memahami dan merasakan kepedihan yang dialami masyarakat Aceh saat konflik di masa silam. “Seharusnya pihak yang mendesak agar KKR dibubarkan dapat melakukan refleksi, terlebih wacana ini berhembus dari pihak yang konon aktif dalam kampanye advokasi rakyat Aceh,” ujarnya.

Terakhir, Aryos kembali menegaskan bahwa penandatanganan perjanjian damai pada 2005 silam menjadi titik balik dari seluruh rangkaian konflik dan kekerasan yang terjadi di Aceh selama lebih tiga dekade. Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu, UUPA mengamanatkan dan menegaskan pembentukan sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 229 UUPA. 

“Sedangkan teknis pelaksanaan KKR Aceh diatur dengan Qanun Aceh sebagaimana disebutkan pada Pasal 230 UUPA. Artinya, Pemerintah Pusat mau tidak mau harus mengakomodir hal tersebut,” pungkas Aryos Nivada.

Terpisah Serambi juga menerima tanggapan dari keluarga korban konflik, Murtala, yang disampaikan oleh Koordinator Kontras Aceh, Hendra Saputra dalam pers rilisnya. Dikatakan, pernyataan Ketua YARA telah melukai hati mereka yang merasa perihnya konflik di Aceh.

“Bagi kami, pernyataan YARA sama zalimnya dengan perbuatan para pelaku pelanggaran HAM terhadap rakyat Aceh, yang telah mengakibat ribuan nyawa melayang, anak-anak menjadi yatim, ibu-ibu menjadi janda. Lebih baik YARA dibubarkan, dari pada organisasi yang mengaku advokasi rakyat ini membuat keresahan di masyarakat,” kata Murtala yang mengaku sebagai Ketua Forum Korban dan Keluarga Korban Tragedi Simpang KKA.

Pihaknya meminta seluruh komponen masyarakat sipil dan jurnalis untuk ikut mengecam pernyataan YARA. Menurut dia, KKR Aceh adalah amanah MoU Helsinki dan perintah UUPA. KKR Aceh bisa dibentuk oleh UUPA tanpa harus menunggu UU KKR yang sudah dibatalkan.

“Kalau mau supaya KKR Aceh memiliki landasan hukum nasional, seharusnya YARA bersama keluarga korban mencari solusi mendorong kebijakan Pemerintah Pusat untuk memperkuat KKR Aceh, bukan malah mengusulkan KKR Aceh dibubarkan,” pungkas Murtala.

Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, meminta Pemerintah Aceh serius mendorong dan memperkuat KKR Aceh sehingga bisa berjalan maksimal dalam mengumpulkan kebenaran atas sesuatu pristiwa pelanggaran HAM di masa lalu.

“Selaku orang yang pernah merasakan konflik, miris rasanya kalau orang Aceh sendiri tidak punya niat untuk mendukung keberlanjutan KKR ini. Kadang memang pada kondisi tertentu kita merasa aneh, sesuatu yang sudah diberikan tidak kita manfaatkan atau kemudian kita mencemoohkan kewenangan yang sudah ada itu,” kata Iskandar Usman kepada Serambi, Sabtu (6/5).

Adapun persoalan yang sedang dihadapi komisioner KKR Aceh saat ini adalah, tidak memiliki sekretariat dan dana operasional kantor. Selain itu, dana pelaksanaan beberapa program sosilisasi yang sudah dialokasikan dalam RKA sebanyak Rp 5 miliar juga terancam tidak bisa dicairkan. Alasannya hanya karena tidak ada perintah pencairan dana dari Ketua Tim TAPA, Dermawan yang juga Sekda Aceh.

Ia meminta Pemerintah Aceh untuk bertanggungjawab terkait keberadaan lembaga yang dinanti keluarga korban konflik ini. “Perkuat KKR, BRA, dan lembaga yang bersifat khusus serta istimewa lainnya. Pemerintah Aceh tidak boleh hanya terpaku dan kaku. Cari jalan keluar bersama dengan memanggil semua pihak mempertanyakan apa kendala yang terjadi selama ini,” ujarnya.

Iskandar menjelaskan, memang KKR memiliki beberapa keterbatasan karena bukan badan hukum atau tidak mengandalkan judicial mechanism. Namun KKR memiliki kewenangan untuk melahirkan rekomendasi atau ketetapan yang mengikat secara hukum, karena lembaga ini resmi dibentuk oleh Negara. Karena itu, pemerintah harus serius mendorong penguatan lembaga ini dengan memberikan fasilitas penunjang.

“Seharusnya dari awal pemerintah bisa fokus mengalokasikan dana sehingga KKR bisa bekerja. KKR ini merupakan harapan korban konflik yang sangat penting keberadaannya untuk mengungkap kasus-kasus kekerasan sebelumnya di Aceh sehingga terwujud keadilan bagi korban konflik dan keluarganya,” katanya.

Iskandar juga menjelaskan bahwa lahirnya KKR Aceh atas dasar perintah Pasal 229 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Kehadiran lembaga ini diharapkan menjadi pemicu lahirnya berbagai kebijakan untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan Negara di masa lalu. Menurutnya, saat ini pusat juga sedang berupaya melahirkan KKR Nasional yang dimotori oleh Direktorat HAM.(dan/mas)  (uri/hon//JK)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id