YARA: Bubarkan KKR | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

YARA: Bubarkan KKR

YARA: Bubarkan KKR
Foto YARA: Bubarkan KKR

BANDA ACEH – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) meminta Pemerintah Aceh agar membubarkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Lembaga ini dianggap tidak lagi memiliki kepastian hukum, karena tidak lagi memiliki landasan atau payung hukum yang sah sesuai undang-undang.

Menurut Ketua YARA, Safaruddin SH, tidak adanya lagi payung hukum keberadaan KKR Aceh karena UU Nomor 27 tahun 2004 tetang KKR telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi melalui keputusan perkara nomor 006/PUU-

IV/2006. Dengan demikian, KKR dianggap tidak sah dan tidak sesuai undang-undang.

“Dalam UUPA, pembentukan KKR Aceh disebut harus mengacu pada UU KKR (nasional), tapi sekarang UU KKR-nya sudah dicabut. Jadi KKR ini baru bisa aktif lagi sampai disahkan kembali UU KKR tersebut, untuk sementara harus dibubarkan,” kata Safaruddin kepada Serambi, Jumat (5/5).

Dijelaskan, Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKRAceh pada dasarnya telah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Di mana dalam Pasal 229 ayat (3) disebutkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh Bekerja Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

“Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam hal
ini adalah ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR. Nah, UU ini telah dicabut oleh MK. Dengan dicabutnya UU itu, maka Aceh telah kehilangan payung hukumnya dalam membentuk KKR di Aceh. Payung hukum terhadap KKR Aceh merupakan syarat penting,” kata Safaruddin mengulang penjelasan hukumnya.

Jika sudah tidak ada payung hukum, lanjutnya, bagaimana bisa landasan untuk penganggaran dan kinerjanya? Tentunya, ini akan akan menimbulkan permasalahan hukum lainnya di kemudian hari, kecuali ketentuan penjelasan dalam pasal 229 ayat (3) tersebut dihapus atau diajukan judicial review (JR) ke MK.

“Saat akan dibentuk KKR di Aceh, kami telah menyampaikan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA agar memperhatikan landasan hukum dalam menyusun Qanun KKR Aceh, namun tidak ditanggapi,” sebutnya.

YARA yakin, kondisi ini akan menimbulkan masalah bagi KKR Aceh. Menurut Safaruddin, bagaimana mungkin KKR Aceh mau mengurusi tentang pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi konflik di Aceh apabila lembaganya sendiri tidak ada payung hukum yang kuat.

“Ini memang harus segera dibubarkan. Untuk pemenuhan hak korban konflik, pemerintah dapat mengoptimalkan lembaga Badan Reintegrasi Aceh sambil menungguterbentuknya KKR Aceh yang konstitusional,” pungkas Safaruddin.(dan) (uri/nton/ariana/AM)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id