Wali kota Minta BKN Bentuk UPT | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Wali kota Minta BKN Bentuk UPT

Wali kota Minta BKN Bentuk UPT
Foto Wali kota Minta BKN Bentuk UPT

* Untuk Memperpendek Rentang Kendali

SUBULUSSALAM – Wali Kota Subulussalam H Merah Sakti meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kota Subulussalam untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan PNS di wilayah pantai barat selatan Aceh.

”Selama ini kami harus menempuh perjalanan hingga belasan jam ke kantor BKN di Banda Aceh,” kata Merah Sakti saat berpidato pada HUT Ke-69 BKN yang dipusatkan di Gedung Serbaguna Pendapa Wali Kota Subulussalam, Jumat (5/5). Merah Sakti menegaskan jauhnya rentang kendali menuju ibukota provinsi membuat pelayanan terhadap kebutuhan PNS kurang maksimal.

Karenanya, dia berharap agar BKN pusat dapat membentuk UPT di Kota Subulussalam. Dikatakan, UPT tersebut nantinya dapat melayani beberapa kabupaten/kota di Aceh bagian selatan seperti Aceh Singkil, Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya. Sementara itu Kepala Kantor Regional XIII BKN Aceh, Makmur Ibrahim SH MHum yang berkesempatan berbicara pada acara HUT Ke-69 BKN menyahuti permintaan pembentukan UPT di Subulussalam.

Menurut Makmur, jika Pemko Subulussalam bersedia menyiapkan lahan atau tanah hibah untuk keperluan kantor UPT dapat menjadi pertimbangan. Diakui, di tiga kabupaten/kota tersebut terdapat 10.000 ribuan PNS.

Selama ini, pelayanan untuk keperluan para PNS di tiga wilayah itu harus melalui Banda Aceh dengan jarak tempuh sangat jauh. Tiga kabupaten/kota itu adalah Subulussalam dengan jumlah PNS 2.000 lebih, Aceh Selatan 5.000 lebih dan Aceh Singkil 3.000 lebih. Untuk itu, Makmur menyampaikan bahwa Pemko Subulussalam dapat menyiapkan lahan meskipun nanti pembentukan Kantor UPT BKN ini sepenuhnya menjadi kewenangan BKN Pusat.

Lebih Baik Rekrut PPPK
Sementara itu Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengusulkan agar ke depan pemerintah mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bukan PNS. ”Kami sudah sampaikan kepada Menteri PAN, karena dengan sistem PPPK ini kinerja pegawai lebih baik,” kata Kepala BKN Pusat DR Bima Aria Wibisana dalam sambutannya dalam rangka HUT Ke-69 BKN di Gedung Serbaguna Pendapa Wali Kota Subulussalam, Jumat (5/5).

Menurut Kepala BKN Bima, beberapa formasi lebih tepat diisi oleh PPPK dibanding PNS seperti guru, dokter dan instansi lainnya. Hal ini untuk memaksimalkan pelayanan publik. Menurutnya berkaca dari pengalaman selama ini banyak orang yang justru minta pindah atau kurang maksimal melaksanakan pelayanan sebagai abdi negara setelah diangkat menjadi PNS.

Ia mencontohkan sejumlah guru yang direkrut untuk daerah tertinggal di Kalimantan, Sulawesi atau daerah timur lainnya. Para tenaga guru dan kesehatan yang direkrut itu pada umumnya berasal dari Jawa sebab di daerah terpencil tidak tersedia orang yang memiliki kemampuan tersebut. Setelah mengabdi lima tahun lebih, lanjut Bima, mereka pun diangkat jadi PNS.

”Tapi apa yang terjadi, begitu lulus jadi PNS lalu meminta pindah tugas, inilah masalahnya akhirnya daerah tertinggal tetap mengalami kekosongan, makanya kita akan pertimbangkan lebih mengutamakan penerimaan PPPK,” ujar Bima. Ia juga menjelaskan untuk yang telah PNS akan diteruskan hingga pensiun setelah itu baru akan direkrut PPPK termasuk jika ada penambahan formasi. Sebenarnya, kata Bima, PPPK ini tidak ada bedanya dengan PNS sebab gaji dan pendapatan lainnya sama kecuali pensiun.(lid) (uri/ilati/sra/MU)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id