Untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan

Untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan
Foto Untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan

Oleh Teuku Munandar

HARI ini, Presiden Jokowi dijadwalkan membuka Pekan Nasional Petani-Nelayan (Penas KTNA) XV, yang dipusatkan di Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya, Banda Aceh. Perhelatan akbar yang berlangsung pada 6-11 Mei 2017 itu oleh lebih dari 35.000 peserta dari seluruh provinsi di Indonesia. Tema Penas kali ini, Melalui Penas Petani dan Nelayan XV 2017 Kita Mantapkan Kelembagaan Tani Nelayan dan Petani Hutan sebagai Mitra Kerja Pemerintah dalam rangka Kemandirian, Ketahanan, dan Kedaulatan Pangan Menuju Kesejahteraan Petani Nelayan Indonesia.

Kegiatan Penas merupakan forum pertemuan yang telah berlangsung sejak 1971 serta menjadi bagian yang sangat strategis dalam upaya membangun kesepahaman di antara berbagai stakeholder (pemangku kepentingan) sektor pertanian maupun perikanan. Ini adalah wadah kegiatan belajar-mengajar, tukar-menukar informasi, serta pengembangan kemitraan dan jejaring kerja sama antara petani, nelayan, petani hutan, peneliti, penyuluh, pihak swasta dan pemerintah. Diharapkan, Penas XV 2017 ini semakin membangkitkan semangat sektor pertanian menuju kemandirian, ketahanan, serta kedaulatan pangan Indonesia (bppsdmp.pertanian.go.id).

Penas XV yang digelar di Aceh kali ini hendaknya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menjadikan pertanian sebagai leading sector (sektor unggulan) dalam perekonomian, khususnya di Aceh, sehingga pada akhirnya akan membawa kesejahteraan dalam kehidupan para petani. Saat ini sektor pertanian di Aceh belum menunjukkan kontribusi yang optimal dalam perekonomian. Demikian pula kehidupan para petani juga masih belum sejahtera, bahkan banyak di antaranya yang tergolong sebagai masyarakat miskin.

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh 2016, dari pertumbuhan ekonomi Aceh 2016 yang sebesar 4,31% (tanpa migas), sektor pertanian hanya tumbuh sebesar 3,88%, masih dibawah sektor konstruksi (12,81%), pendidikan (9,99%), jasa keuangan (9,85%). Selanjutnya bila melihat Nilai Tukar Petani (NTP), data BPS pada Maret 2017 menunjukkan indeks NTP Aceh sebesar 95,11, menurun bila dibandingkan indeks Februari 2017 sebesar 95,44. Bahkan, selama dua tahun terakhir, NTP terus menurun yaitu masing-masing pada 2015 dan 2016 yang sebesar 96,64 dan 96,26.

Alami penurunan
Data tersebut mengindikasikan bahwa kesejahteraan petani Aceh mengalami penurunan setiap tahunnya. NTP adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. NTP merupakan satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraannya. Apabila NTP lebih besar dari 100, maka petani mengalami surplus atau pendapatan lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani mengalami perbaikan. Sementara bila NTP sama dengan 100, maka petani mengalami impas (break even), yang artinya tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan. Sedangkan apabila NTP lebih kecil dari 100, berarti petani mengalami defisit, maknanya tingkat kesejahteraan petani mengalami penurunan bila dibandingkan periode sebelumnya.

Melihat kondisi tersebut, maka sudah sepatutnya Pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kepentingan yang terkait di sektor pertanian melakukan terobosan yang inovatif melalui berbagai program kerja yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan. Seluruh potensi yang dimiliki seperti anggaran, SDM, serta kesediaan lahan yang dimiliki Aceh harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Setidaknya terdapat dua kendala utama yang selama ini telah kita ketahui bersama menjadi penghambat berkembangnya sektor pertanian di Aceh maupun di Indonesia pada umumnya. Pertama, rendahnya harga jual dan daya serap di pasaran terhadap produk pertanian lokal. Penyebab sulitnya petani lokal memasarkan hasil produksinya selama ini, antara lain disebabkan melimpahnya hasil produksi petani lokal pada saat tertentu (over supply), panjangnya rantai distribusi yang membuat selisih harga di tingkat petani dan konsumen menjadi besar, serta tingginya angka impor produk pertanian dengan harga yang relatif lebih rendah dari produk lokal.

Untuk mengatasi hal tersebut, satu cara yang dapat ditempuh yaitu melalui kehadiran pemerintah dalam proses penyerapan hasil produksi pertanian, sehingga dapat memberikan kepastian harga jual kepada petani. Dalam hal ini peranan lembaga seperti Badan Usaha Logistik (Bulog) dapat dioptimalkan guna menampung hasil produksi petani, sehingga harga jual produk pertanian dapat lebih stabil dan tidak merugikan petani. Di sisi lain kehadiran Bulog juga dapat memangkas rantai distribusi.

Kebijakan tersebut saat ini dilakukan oleh Jepang dengan menetapkan harga pokok penjualan (HPP) terhadap produk pertanian. Seandainya harga pasar produk pertanian mengalami penurunan di bawah HPP yang ditetapkan, maka pemerintah memberi subsidi, sehingga harga tersebut setidaknya sama dengan HPP. Dengan kebijakan tersebut, para petani tidak akan rugi karena hasil produksinya tidak pernah berada di bawah HPP.

Sementara terkait serbuan produk impor dengan harga lebih murah dari produk lokal, kebijakan pemerintah dalam mengontrol harga dan jumlah kuota produk impor sangat diperlukan untuk menyikapi permasalahan ini. Pemerintah perlu menetapkan strategi yang tepat untuk melindungi petani lokal, namun tidak menimbulkan permasalahan lainnya terhadap hubungan perdagangan internasional terkait isu proteksionisme, seperti dilakukan Jepang.

Guna melindungi petani mereka dari serangan produk impor, pemerintah Jepang menetapkan harga jual produk impor tak boleh lebih murah dari harga jual produk lokal. Pengimpor boleh menjual barangnya di bawah harga produk lokal, dengan syarat selisih harga harus disetor ke pemerintah sebagai peneriman negara. Sebagai ilustrasi, seandainya importir menjual beras impor 1.000/kg, sementara harga beras lokal 1.200/kg, maka importir harus menyetor ke pemerintah sebesar 200. Kebijakan ini sangat membantu petani, karena harga jual produknya dapat bersaing dengan produk impor.

Kendala kedua yang menghambat berkembangnya sektor pertanian di Aceh adalah masih rendahnya produktivitas petani. Menurut data BPS 2015, produktivitas padi rata-rata petani Aceh sebesar 50,56 kuintal/hektare, masih di bawah Sumut (51,74 kuintal) dan Lampung (51,49 kuintal), serta di bawah rata-rata Nasional sebesar 53,41 kuintal/hektar. Kondisi yang sama juga terjadi pada tanaman jagung, dengan tingkat produktivitas petani Aceh hanya 42,76 kuintal/hektare, masih di bawah Sumut (62,33), Sumbar (68,61), Jambi (60,94), Bengkulu (52,67), Lampung (51,20), serta rata-rata nasional yang sebesar 51,78 kuintal/hektare.

Dapat diatasi
Masih rendahnya produktivitas petani Aceh bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya skill/pengetahuan petani, kurangnya permodalan, dan minimnya informasi dan penggunaan teknologi dalam proses produksi. Kendala-kendala tersebut tentunya dapat diatasi, sepanjang ada komitmen yang kuat serta kesungguhan pemerintah beserta pemangku kepentingan terkait lainnya untuk bersinergi dan berkolaborasi melalui berbagai program kerja masing-masing pihak yang diselaraskan.

Program bantuan teknis yang dimiliki pemerintah maupun instansi lainnya diharapkan dapat meningkatkan skill/wawasan petani, sehingga pengetahuan petani mengenai konsep, metode, dan inovasi terkini lainnya di sektor pertanian akan meningkat, dan terhindar dari belenggu ketidaktahuan/ketertinggalan. Perkembangan teknik menanam seperti teknik Hazton yang terbukti membuat tanaman lebih produktif, kiranya harus diketahui dan dipelajari oleh para petani Aceh.

Dari sisi permodalan, program-program ekonomi seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu lebih difokuskan pada sektor pertanian sebagai satu sektor produktif dan menyerap banyak tenaga kerja. Konsep KUR yang dicanangkan pemerintah sudah baik, namun tentunya masih memerlukan penajaman dan strategi yang lebih tepat. Langkah pemerintah untuk mendorong sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan industri pengolahan, melalui penetapan target 40% terhadap porsi penyaluran KUR pada 2017, merupakan keputusan yang tepat.

Penerapan teknologi dan mekanisasi pertanian juga dapat menjadi satu solusi dalam upaya meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Penggunaan traktor serta mesin dan teknologi lainnya dalam proses produksi mulai dari penanaman hingga pemanenan telah dilakukan oleh petani di berbagai negara seperti Jepang, Amerika, dan Thailand. Strategi ini telah menjadikan negara-negara tersebut semakin berkembang sektor pertaniannya.

Untuk mendorong peningkatan penggunaan teknologi dan mekanisasi pertanian di Indonesia diperlukan keseriusan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya melalui berbagai program riset, peningkatan kualitas SDM yang terkait sektor pertanian, pembiayaan murah untuk pembelian traktor/mesin oleh petani, serta program lainnya baik yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pertanian maupun sebagai pendukungnya.

Semoga saja dengan keseriusan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merealisasikan program pengembangan sektor pertanian secara berkesinambungan, nantinya akan menjadikan kesejahteraan para petani semakin baik. Momentum pelaksanaan Penas Petani-Nelayan XV di Aceh ini, dapat dijadikan satu momentum pembangkit semangat seluruh pihak untuk menciptakan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan menuju kesejahteraan petani nelayan Aceh dan Indonesia pada umumnya. Semoga!

Teuku Munandar, Asisten Direktur/Kepala Tim Pengembangan Ekonomi
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Email: [email protected] (uri/ndra/ndrianto/IA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id