Pemerintah Harus Pertegas Komitmen Membantu Petani | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pemerintah Harus Pertegas Komitmen Membantu Petani

Pemerintah Harus Pertegas Komitmen Membantu Petani
Foto Pemerintah Harus Pertegas Komitmen Membantu Petani

Pekan Nasional (Penas) ke-15 Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) 2017, dijadwalkan dimulai hari ini. Pembukaannya direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam satu upacara di Stadion Harapan Bangsa Lhoong Raya, Banda Aceh. Namun, sempat terdengar kabar Presiden tidak hadir dalam pembukaan acara itu.

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin serta dua wakilnya Sulaiman Abda dan Dalimi mengatakan, DPR Aceh sangat berharap Presiden Joko Widodo bisa hadir dan membuka acara Penas KTNA ke 15 ini. “Kalau Presiden Joko Widodo tidak hadir, bisa mengecewakan 35.000 orang peserta yang datang dari 33 provinsi. Untuk datang ke Aceh saja, mereka harus mengeluarkan dana yang cukup besar, terutama peserta dari wilayah Indonesia Timur, seperti Papua, Papua Barat, Sulawesi, serta Kalimatan,” kata Muharuddin.

Kehadiran peserta dan tamu Penas KTNA ini sudah sangat terasa sejak tiga hari terakhir. Suasana di hotel-hotel, tempat-tempat makan, lokasi wisata sudah tampak ramai. Demikian pula di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, jumlah kedatangan pesawat jauh lebih ramai dari biasanya. Di jalan-jalan dalam kota Banda Aceh pun terasa lebih ramai.

Kita berharap semua agenda Penas KTNA ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi petani juga bagi masyarakat secara umum. Penas KTNA ini memang lebih fokus pada pengenalan teknologi bercocok tanam. Tujuannya kasarnya adalah agar petani tidak capek, tidak perlu lahan luas, tapi hasil produksinya lebih banyak. Teknologi itulah yang antara lain akan diperkenalkan kepada petani peserta Penas KTNA.

Kita mendukung itu. Akan tetapi, persoalan petani dan nelayan kita sekarang yang menonjol bukan soal ketidakpahaman tekonologi baru pertanian. Petani dan nelayan kita sekarang justru lebih “terbelenggu” oleh ketiadaan modal serta ketidakjelasan pasar dan harga produk-produk petani dan nelayan.

Lebih parah lagi, sarana produksi pertanian dan pupuk bersubsidi bantuan pemerintah untuk petani juga banyak diselewengkan. Akibatnya, petani sering ketiadaan pupuk. Dan, kasus penyelewengan pupuk bersubsidi itu masih terus dikeluhkan petani hingga kini.

Padahal, kita ingat, sebelumnya pemerintah telah berjanji tidak menolerir tindakan penyelewengan atas pupuk bersubsidi. Ikrar itu tercantum dalam nota kesepahaman (MoU) Deprindag, Depperin, Deptan, Kementerian BUMN, Kepolisian, dan Kejaksanaan Agung yang ditandatangani di Jakarta beberapa tahun lalu. Karenanya, kini kita berharap pemerintah menunjukkan komitmennya dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.

Apalagi, penyelewengan pupuk bersubsidi bukan hanya merugikan petani tapi juga pemerintah yang sudah mengeluarkan dana besar untuk kebijakan itu.

Program-program bantuan seperti bibit, saprodi, dan lain-lain untuk petani dan nelayan, penyalurannya harus betul-betul diawasi agar tidak hilang di tengah jalan. Atau bahkan difiktifkan oleh oknum-oknum pejabat yang korup. (uri/wi/ovi/ovianti/DNN)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id