Lagi, Nelayan Lancarkan Aksi Damai | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Lagi, Nelayan Lancarkan Aksi Damai

Lagi, Nelayan Lancarkan Aksi Damai
Foto Lagi, Nelayan Lancarkan Aksi Damai

* Tuntut Enam Nelayan Dibebaskan

MEULABOH – Sekitar 30 nelayan Meulaboh kembali melancarkan aksi damai di depan Kejari Aceh Barat kemarin. Massa yang diterima Kajari Ahmad Sahruddin juga menyerahkan surat erdaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1/SJ/PL.610/I/2017 tentang Pendampingan Penggantian Alat Penangkapan Ikan yang Dilarang Beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI.

Selain itu massa turut juga menyerahkan pernyataan sikap tiga elemen sipil yakni Kontan, LBH Pos Meulaboh dan SmuR Aceh Barat. Pernyataan sikap tersebut antara lain meminta jaksa menghentikan menuntut para tersangka karena tindakan penangkapan nelayan oleh Polair Polda Aceh tersebut dinilai melanggar surat Menteri Kelautan dan Perikanan serta meminta penguatan lembaga Panglima Laot di Aceh sebagai wadah nelayan agar diatur dalam Undang-undang Pemerintah Aceh.

ejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Barat menyatakan akan melakukan konsultasi hukum ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh terkait isi surat edaran (SE) Menteri Kelautan dan Perikanan. Konsultasi dilakukan untuk memastikan kembali proses hukum terhadap enam nelayan Aceh Barat yang kini masih ditahan dalam kasus penggunaan alat tangkap trawl yang dilarang pemerintah.

Menurut Kajari Aceh Barat Ahmad Sahruddin MH pihaknya langsung mengutus tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Aceh Barat ke Kejati Aceh karena JPU dalam kasus nelayan tersebut selain dari Kejari juga dari Kejati Aceh. Dia sebutkan setelah ada hasil dari konsultasi tersebut baru diketahui langkah yang akan diambil Kejari Aceh Barat dalam kasus itu.

“Nanti akan kita ketahui apakah akan tetap diproses melalui persidangan di PN Meulaboh atau ada langkah lainnya. Jadi akan dipelajari kembali isi surat itu,” katanya. Setelah mendengar penjelasan Kajari, massa nelayan kembali membubarkan diri. Seperti diberitakan Kejari Aceh Barat telah menyerahkan perkara kasus pelanggaran Undang-undang (UU) Perikanan enam nelayan Aceh Barat ke Pengadilan Negeri Meulaboh. Sedangkan sidang perdana enam nelayan tersebut akan digelar pada 8 Mei 2017 di PN Meulaboh. Sedangkan para tersangka kini masih ditahan di LP Meulaboh.

Minta Segera Dilepaskan
Koordinator aksi nelayan Indra Jeumpa kepada wartawan kemarin meminta enam nelayan yang kini masih ditahan di LP Meulaboh segera dibebaskan dari jeratan hukum. Sebab, katanya, dalam surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan menjelaskan bahwa tidak dibenarkan kasus tersebut diproses hukum, tetapi lebih pada langkah untuk mengalihkan kepada alat tangkap yang ramah lingkungan dengan masa waktu 6 bulan dimulai 3 Januari-3 Juli 2017. “Oleh karena itu kita serahkan surat edaran itu kepada jaksa sebagai dasarnya. Karena Polair Polda Aceh mengabaikan surat itu,” kata Indra.(riz) (uri/omario/alah/RF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id