KKR Protes Sikap Pemerintah Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

KKR Protes Sikap Pemerintah Aceh

KKR Protes Sikap Pemerintah Aceh
Foto KKR Protes Sikap Pemerintah Aceh

* Tak Beri Sekretariat dan Anggaran Ditahan

BANDA ACEH – Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh memprotes sikap Pemerintah Aceh yang dinilai telah menghambat eksistensi lembaga tersebut dalam menjalankan perannya.

Sejak dilantik pada 24 Oktober 2016 hingga saat ini, KKR Aceh belum memiliki kantor atau sekretariat. Begitu juga dengan anggaran operasinal yang terancam tidak bisa dicairkan. Padahal, pembentukan lembaga ini merupakan amanah dari MoU Helsinki.

“Hingga hari ini, sudah lebih dari 6 bulan proses kerja KKR. Janji pemerintah untuk memfasilitasi sebuah kantor atau sekretariat, tak kunjung terwujud,” kata Komisioner KKR Aceh, Fajran Zain kepada Serambi, Kamis (4/5).

Fajran menyatakan, pernyataan itu juga disampaikannya saat sosialisasi KKR Aceh di Desa Ujong Padang, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan, atas fasilitasi Kontras Aceh, kemarin. Kegiatan itu, diikuti sekitar 30 aparatur desa dari Desa Ujong Padang, Ujong Gunong Rayuek, Beutong dan Desa Jambo Keupok, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan.

Ia menjelaskan, pemerintah Aceh tidak memiliki keseriusan membantu KKR, sehingga kinerja komisioner terkantung-kantung sejak dilantik. Sebelumnya, Gubenur Aceh dr Zaini Abdullah pernah menjanjikan penggunaan Kantor Dekranasda untuk KKR, tapi dibatalkan karena gedung itu masih digunakan oleh Ketua PKK, Ummi Niazah, istri Zaini.

Persoalan lain, tambah Fajran, dana operasinal kantor dan dana pelaksanaan beberapa program sosilisasi yang sudah dialokasikan dalam RKA sebanyak Rp 5 miliar juga terancam tidak bisa dicairkan. Alasannya hanya karena tidak ada perintah pencairan dana dari Tim TAPA yang diketuai oleh Dermawan yang juga Sekda Aceh.

“Kami sudah melakukan berbagai upaya lobi dan pendekatan dengan aparat pemerintah seperti Dinas Sosial, Biro Pemerintahan, Sekretaris Daerah dan Gubernur, namun kesan yang kami dapatkan seperti dipersulit dan diping pong ke sana ke mari,” ungkap Direktur The Aceh Institute ini.

Padahal, menurut dia, masalah ini akan sangat mudah bila Sekda Aceh bersikap kooperatif dan bertanggung jawab. “Bisa saja dalam bentuk inisiatif menerbitkan Pergub, atau memperbolehkan dinas dinas terkait untuk mengekseksui pencairan dana. Sayangnya Sekda seperti tidak mau ambil pusing dalam maslah ini,” tambahnya.

Keadaan seperti ini, membuat para komisioner geram karena disisi lain mereka dituntut harus berbuat lebih dalam mengurusi masalah kekerasan di masa lalu. “Masyarakat korban konflik berharap banyak, namun pada sisi lain, semua rencana kerja dan otoritas kami diamputasi oleh pemerintah,” tambah komisioner lain, Mastur Yahya.

Merasa dipermainkan oleh pemerintah Aceh, tujuh komisioner KKR bersepakat untuk mengembalikan surat keputusan (SK) pengangkatan kepada Gubenur Aceh dr Zaini Abdullah. Tetapi rencana itu sepertinya sudah sampai ke telinga Zaini, sehingga ketujuh komisioner diundang secara khusus ke Pendopo Gubernur, Jumat (5/5) hari ini.

“Rencana kita begitu, tetapi dari pihak gubernur menyampaikan besok (hari ini) pukul 09.00 Gubernur akan menerima komisoner di Pendopo untuk membicarakan semua masalah KKR, apa kendalanya. Sebenarnya sudah berbulan-bulan kita meminta solusinya,” katanya Wakil Ketua KKR Aceh, Muhammad MTA kepada Serambi, kemarin.

Ia menyatakan, pertemuan itu terwujud setelah adanya ancaman pengembalian SK dari semua komisioner KKR. Pemerintah dinilai tidak menghiraukan persoalan yang dihadapi KKR. “Tapi ketika kita panaskan di medsos dengan pro kontra yang begitu panas, baru ditanggapi untuk diterima setelah kita ancam kembalikan SK,” ujarnya.

MTA menjelaskan, pihaknya tidak ingin dikatakan makan gaji buta hanya gara-gara tidak bisa dicairkan anggaran kegiatan. Disisi lain, ekspektasi korban konflik terhadap KKR Aceh sangat besar. “Publik tidak mau tau itu (komisioner tidak bisa kerja karena tidak ada anggaran). Atas dasar itu kita serahkan saja SK, ngapain kita sibuk-sibuk diri,” kata dia.

Sebenarnya, kata MTA, kepastian berjalan KKR Aceh sebagaimana diharapkan ada pada pemerintah Aceh, baik dalam memberikan sekretariat maupun eksekusi anggaran. Sementara para komisioner hanya bekerja sesuai dengan mandat yang diterima atau sesuai amanat undang-undang atau qanun.

Pengamat Politik dan Hukum Aceh, Erlanda Juliansyah Putra, menilai, kurangnya dukungan Pemerintah Aceh terhadap kelembagaan KKR Aceh dalam hal penguatan kelembagaan adalah ancaman yang serius bagi keberlangsungan lembaga ini.

Menurut Erlanda, ketidakjelasan berbagai macam instrumen pendukung kelembagaan KKR, seperti kesekretariatan dan anggaran seharusnya sudah harus tersedia semenjak kelembagaan ini terbentuk.

“KKR ini kan bukan baru dua hari terbentuk, sejak sebelum pilkada sudah ada, kok malah sekarang semangatnya makin mundur ya? Komisionernya sudah lengkap baret namun amunisi anggarannya tidak ada, bagaimana KKR bisa bekerja maksimal kalau seperti ini?” ujar Erlanda bertanya.

Menurut Erlanda, KKR memiliki tanggung jawab yang berat karena harus mengungkapkan kebenaran dan melakukan rekonsiliasi terhadap para korban. Seharusnya, lanjut dia, sejak awal terbentuk lembaga ini sudah harus disokong dengan pendanaan dan instrumen pendukung yang baik. “Jangan karena alasan pilkada kemarin lembaga ini buru-buru dibentuk, sekarang terkesan hidup segan mati tak mau,” tukasnya.

Belum lagi dengan persoalan dasar hukum pendirian kelembagaan ini yang selalu dinafikan dengan pembentukan kelembagaan KKR Nasional yang tak kunjung dibentuk, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 229 UUPA yang juga belum sepenuhnya jelas diperjuangkan oleh Pemerintah Aceh ke Pemerintah Pusat juga menjadi masalah tersendiri bagai keberlangsungan keberadaan KKR Aceh.

Ini yang seharusnya juga dapat diperjuangkan oleh Pemerintah Aceh secara all out, disamping persoalan kebutuhan anggaran yang memang harus dipenuhi kelembaga KKR Aceh.

“Pemerintah Aceh sudah harus mensounding keberadaan KKR ini ke Pemerintah Pusat tanpa harus menunggu kelembagaan KKR Nasional terbentuk terlebih dahulu. Mau sampai kapan kita harus menunggu KKR Nasional? Sedangkan di Aceh sudah ada wujudnya. Kita tinggal menunggu action saja, ini yang menurut saya harus segera direspon oleh Pemerintah Aceh,” demikian Erlanda.(mas/yos) (uri/homas/ebriani/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id