Pelaku Penipuan atau Terjerat Kasus Suap? | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pelaku Penipuan atau Terjerat Kasus Suap?

Pelaku Penipuan atau Terjerat Kasus Suap?
Foto Pelaku Penipuan atau Terjerat Kasus Suap?

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie resmi menahan Asiah, wanita yang kini menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Pidie Jaya (Kasatpol PP dan WH Pijay). Perempuan yang selama ini dikenal tegas dan pemberani itu disangka terlibat serangkaian penipuan terhadap sejumlah kontraktor.

Asiah sejak Rabu (3/5) malam ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Wanita di Gampong Tibang, Kecamatan Pidie, sebagai titipan jaksa. Ia dikerangkeng setelah berkas dari pihak Reskrim Polres Pidie dinyatakan lengkap dalam kasus dugaan penipuan itu. “Kami menahan terdakwa selama 20 hari sebelum perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sigli,” kata Kajari Pidie, Efendi SH MH.

Menurut laporan ke polisi, Asiah menjanjikan proyek pembangunan Gedung Kantor Satpol PP dan WH Pijay kepada korban-korban yang semuanya kontraktor. Ada tiga orang yang memberikan uang ke Asiah dengan nilai total sekitar Rp 500 juta. Setelah sekian lama, ternyata proyek itu tak ada. Dan, Asiah tak mengembalikan uang mereka secara utuh. Makanya korban-korban melaporkan Asiah ke polisi dengan tuduhan menipu.

Okelah laporan seperti itu, yakni sebagai tersangka penipu. Tapi, kita juga bertanya, apakah status korban tidak bisa dijadikan sebagai penyuap pejabat?

Kita tidak tahu kenapa pun kasus itu disederhanakan sebagai kasus penipuan. Padahal, jika dilihat dalam konteks pejabat dan kontraktor, kasus ini sebetulnya tidak sesederhana itu. Tapi, biarlah nanti para kalangan hukum yang menanggapinya.

Yang penting ingin kita sampaikan bahwa hingga kini kasus suap menyuap terkait dengan proyek-proyek pemerintah di daerah ini, kelihatan masih berlangsung. Para pengamat malah mengatakan, walau aturan hukum telah mengemas tata cara mendapatkan proyek pemerintah (pusat dan daerah) melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap saja banyak proyek pemerintah yang terjerembah ke “kubangan” korupsi.

Satu riset yang dilaksanakan beberapa tahun lalu menjelaskan, dana segar proyek pemerintah sangat menggoda koruptor untuk ikut menggerogotinya. Seperti keju di atas nampan, tikus mencuri-curi celah dan kesempatan.

Ada banyak penyebab mudahnya proyek pemerintah disusupi koruptor. Antara lain, jumlah dana yang besar ternyata dilengkapi dengan pengurusan rencana proyek pemerintah yang tak jelas dan tertutup. Di sini, kekuasaan si pejabat seolah menjadi mutlak.

Misalnya, penentuan persyaratan untuk mendapatkan proyek pun berada di genggaman pejabat pemerintah. Kekuasaan untuk menentukan syarat apa yang perlu dibawa oleh calon kontraktor dimonopoli sepihak oleh sang pejabat. “Oknum pejabat pemerintah dan panitia pengadaan proyek barang/jasa pemerintah menjelma jadi koruptor yang mengatur ritme mengenai siapa mendapat apa,” tulis hasil riset.

Yang jelas, sejak awal proyek itu sudah direncang untuk dengan angka-angka yang digelembungkan alias mark up. Dan, celakanya, oknum-oknum pengusaha banyak yang tahu hal itu. Makanya, mereka berani gila-gilaan menyuap oknum pejabat untuk agar bisa menjadi rekanan proyek. Kalau kemudian berhasil mendapat proyek, sang kontraktor akan diam. Tapi, jika kemudian gagal mendapatkan proyek, mereka akan ribut-ribut bahkan sampai mengadu ke polisi. Nah?! (uri/gie/iyadie/OR)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id