Bupati akan Proses Hukum KIP | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Bupati akan Proses Hukum KIP

  • Reporter:
  • Kamis, Mei 4, 2017
Bupati akan Proses Hukum KIP
Foto Bupati akan Proses Hukum KIP

* Jika tak Bayar Gaji Petugas PPS Agara

KUTACANE – Bupati Aceh Tenggara, Ir H Hasanuddin B MM mengeluarkan peringatan keras kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Agara, jika tak segera membayar gaji petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dia menegaskan akan membawa ke ranah hukum, jika hak-hak petugas PPS yang telah berhasil mensukseskan Pilkada serentak 15 Februari 2017 tidak juga diberikan.

“Gaji petugas PPS, apapun alasannya harus tetap dibayarkan KIP Agara, kalau tidak, akan diproses secara hukum,” ujar Hasanuddin kepada Serambi, Rabu (3/5). “Saya juga meminta diproses secara hukum, kalau gaji petugas PPS yang berjumlah ribuan orang tidak dibayarkan dalam waktu dekat ini,” tegasnya.

Dia menyatakan tidak akan menyetujui penambahan dana sebesar Rp 4 miliar lebih yang diajukan KIP kepada pihaknya beberapa waktu lalu. “Saya sudah keluarkan dana sebesar Rp 27,9 miliar ke KIP Agara termasuk honorer petugas PPS selama delapan bulan,” ujar Hasanuddin di pendopo Bupati Agara.

Hasanuddin menjelaskan gaji para petugas (PPS) menjadi tanggungjawab Sekretariat KIP Agara. “Kenapa harus dialihkan-alihkan dana itu, karena dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sudah jelas ditampung untuk pembayaran gaji petugas PPS selama delapan bulan,” katanya.

Dikatakan, dia tidak bisa mengeluarkan dana apapun lagi, karena kalau tidak ditampung di APBK, maka tidak bisa dibayarkan. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Hasanuddin memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja petugas PPS yang telah mensukseskan Pilkada Bupati/Wabup Agara dan Cagub/Wagub Aceh 15 Februari 2017.

Dilansir sebelumnya, seribuan petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 385 desa di 16 kecamatan melakukan demonstrasi ke Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tenggara (Agara) Selasa (2/5). Aksi itu sempat diwarnai kericuhan, saat pendemo berupaya mendobrak pintu pagar Kantor KIP, tetapi dihadang petugas polisi dan Satpol PP.

Aksi saling dorong itu menyebabkan pintu kantor KIP roboh, tetapi polisi tetap melarang demonstran memasuki kantor. Suasana kembali tenang setelah Koordinator Aksi, Pajriansyah mengendalikan kemarahan massa yang sudah memuncak, karena gaji belum juga dibayarkan, bahkan mereka meminta diproses secara hukum atas keterlambatan pembayaran jerih payah mereka.

Pajriansyah dalam orasinya menegaskan kedatangan petugas PPS ke KIP Agara ini untuk meminta gaji selama dua bulan agar segera dibayarkan. Disebutkan, selama ini, pihak KIP terus berjanji akan membayarkan gaji pada akhir April 2017, namun, sampai saat ini belum juga dibayarkan.

Seratusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 16 kecamatan juga melakukan demonstrasi ke Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Agara, Senin (10/4). Mereka menuntut pembayaran gaji yang belum juga dibayarkan selama dua bulan, Februari dan Maret 2017.

Sedangkan Sekretaris KIP Agara, Irwandi Ramud saat menanggapi pendemo yang juga petugas PPS pada Senin (10/4) mengatakan pihaknya tidak ada lagi dana untuk membayar gaji petugas PPS. “Bagaimana mau dibayar, kita saja tidak ada uang. Mau pakai apa dibayar,” tanyanya, seraya menambahkan telah mengusulkan tambahan anggaran, karena sudah tidak ada lagi.(as) (uri/hon//JK)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id