Pandangan Artidjo Harusnya Mendapat Dukungan Meluas | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pandangan Artidjo Harusnya Mendapat Dukungan Meluas

Pandangan Artidjo Harusnya Mendapat Dukungan Meluas
Foto Pandangan Artidjo Harusnya Mendapat Dukungan Meluas

Hakim Agung, Artidjo Alkostar (67) menyatakan, kasus korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang disandingkan dengan kasus terorisme dan narkoba. Kejahatan dari kasus ini bisa merusak tatanan kehidupan masyarakat lantaran merugikan orang banyak. Makanya, perlu diberi hukuman berat bagi pelakunya, bahkan bisa juga dihukum mati atas kasus tertentu.

“Korupsi itu kejahatan luar biasa, menjarah hak dasar rakyat yang sebetulnya makmur. Apalagi Aceh ini kaya raya sumber daya alamnya, tapi karena korupsi, tidak pernah sampai kepada rakyat. Untuk itu, saya kira perlu adanya pemidanaan yang setimpal sesuai dengan sifat berbahayanya,” kata Artidjo yang kini menjabat Ketua Muda Kamar Pidana MA.

Artidjo yang dikenal sebagai hakim MA paling tegas ini mengatakan, Aceh termasuk salah satu dari provinsi yang terkorup di Indonesia. Ini terlihat dari banyaknya perkara kasasi korupsi yang masuk ke MA. “Kasus korupsi dari Aceh termasuk banyak, juga ada kasus korupsi dari perguruan tinggi,” ujarnya.

Artidjo juga menyampaikan bahwa pelaku korupsi juga bisa dihukum mati. Kategori koruptor yang bisa dihukum mati ada dua. Yaitu orang mengorupsi dana bencana dan mengulangi perbuatan korupsi. “Misalnya tsunami, dana bantuannya dikorupsi, itu layak (dihukum mati). Kedua mengulangi perbuatannya, itu yang dapat hukuman mati,” kata Artidjo.

Ya, yang terakhir ini sangat menarik, yakni menghukum mati orang yang mengorupsi dana untuk penangangan korban bencana. Sebab, Aceh ini termasuk salah satu daerah di Indonesia yang sangat akrab dengan bencana. Dalam 15 tahun terakhir saja, Aceh telah dilanda oleh sekitar lima keli bencana besar, terutama gempa, tsunami, danm banjir.

Terkait dengan bencana mahadahsyat tsunami, ada sejumlah orang yang sudah masuk penjara karena terbukti menyelewengkan dana itu. Akan tetapi, hukumannya ringan-ringan saja. Artinya tak setimpal dengan kategori dana yang dikorupsinya.

Artinya, jika memang layak dihukum mati, maka apa yang dinyatakan Artidjo ini perlu disosialisasikan secara merasuk ke kalangan hakim mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga ke hakim MA. Sosialisasi ini penting bukan saja untuk memnyamakan persepsi, tapi juga agar para hakim punya keberanian yang sama dalam menghukum para koruptor itu.

Sekali lagi, kita ingin mengatakan, menghukum para koruptor dana bantaun bencana dengan hukuman yang paling berat atau hukuman mati, kita yakini akan menjadi “obat” pencegah kasus-kasus penyelewengan dana bencana. Dan, ini sangat diperlukan Aceh. Mengingat selama ini cukup banyak laporan masyarakat korban bencana yang mengaku mereka tak menerima bantuan. Atau bantuan disalur tidak merata.

Laporan-laporan seperti tersebut mengindikasikan ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan dana bencana. Ketidakberesan dimaksud bisa macam-macam, termasuk diselewengkan! Maka perlu hakim yang berani menghhukum berat bahkan menghukum mati si pelaku korupsi dana bencana! (uri/sih/ebrinaldy/AF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id