Demokrat dan Golkar tak Dapat Porsi Pimpinan AKD | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Demokrat dan Golkar tak Dapat Porsi Pimpinan AKD

Demokrat dan Golkar tak Dapat Porsi Pimpinan AKD
Foto Demokrat dan Golkar tak Dapat Porsi Pimpinan AKD

BANDA ACEH – Perubahan komposisi alat kelengkapan dewan (AKD) pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) selesai dilakukan, Selasa (2/5). Tapi dalam pembagian porsi pimpinan, ternyata dua partai politik peraih kursi terbanyak pada Pemilihan Legislatif 2014 malah tak mendapat satu pun jatah pimpinan AKD. Kedua parpol tersebut adalah Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Serambi, penetapan pimpinan komisi-komisi dan badan legislasi (banleg) dilakukan secara musyawarah di masing-masing komisi dan banleg. Di DPRA terdapat tujuh komisi dan satu banleg. Masing-masing perwakilan partai politik (parpol) menetapkan satu orang ketua, wakil ketua, dan sekretaris untuk masing-masing komisi, termasuk banleg.

Dari sejumlah partai peraih kursi di parlemen hasil Pileg 2014, hanya perwakilan dari Partai Golkar dan Partai Demokrat yang tak mendapat porsi pimpinan AKD. Semua jabatan tersebut diborong oleh partai yang tergabung dalam Koalisi Aceh Bermatabat (KAB) seperti Partai Aceh (PA), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya/Partai Keadilan Sejahtera (Gerindra/PKS), dan Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Padahal, sebelum dilakukan reposisi jabatan yang sudah berjalan 2,5 tahun itu, Partai Demokrat mendapat satu jatah komisi, yaitu Komisi VI Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan dengan ketuanya Iskandar Daod dan tiga wakil ketua, yaitu Wakil Ketua Komisi II, Jamidin Hamdani, Wakil Ketua Komisi III, Alaidin Abu Abbas, dan Wakil Ketua Komisi VII, Jamaluddin T Muku.

Sementara itu, Partai Golkar pada 2,5 periode sebelumnya memang tak mendapat jabatan apa pun dalam AKD. Kekosongan jabatan ini terus dirasakan oleh partai berlambang beringin ini hingga periode 2,5 tahun selanjutnya, kecuali posisi Wakil Ketua I DPRA yang diduduki Drs Sulaiman Abda MSi.

Selain dua partai itu, nasib yang sama juga dirasakan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Daulat Aceh (PDA), dan Partai Kedaulatan Bangsa (PKB). Partai-partai ini tak bisa memaksakan diri karena masing-masing partai ini hanya meraih satu kursi di DPRA.

Setelah semua komisi-komisi terisi, selanjutnya masing-masing komisi menyerahkan nama-nama yang sudah ditetapkan ke Ketua DPRA, Tgk Muharuddin untuk di-SK-kan.

“Terkuncinya” peluang kedua partai itu untuk mendapatkan posisi pimpinan AKD erat kaitannya dengan hasil pilkada gubernur/wakil gubernur Aceh Tahun 2017. Sebagaimana diketahui, pilkada lalu dimenangkan oleh Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah. Pasangan ini diusung Partai Nasional Aceh (PNA), Partai Demokrat, PDA, dan PDIP. Akibatnya, partai ini tak mendapat porsi strategis di AKD.

“Biasa itu, itu hal yang biasa dalam politik. Semua sangat tergantung pada konstelasi politik terkini. Kami menganggap ini adalah bagian dari konsekuensi pilihan politik Partai Demokrat pada Pilkada 2017 yang lalu,” kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Aceh, Iqbal Farabi SH dengan nada santai saat dihubungi Serambi kemarin.

Meski menganggap hal yang biasa, tapi Iqbal menyatakan bahwa pihaknya mempunyai skema politik lain yang sedang dirancangnya. Ia pun tidak mempermasalahkan partainya tidak mempunyai jatah pimpinan di AKD. “Ke depan yakinlah akan ada perubahan konstelasi politik lagi dalam waktu yang tidak begitu lama. Jadi, kita lihat saja perkembangannya,” ujar jebolan Fakultas Hukum Unsyiah ini.

Berbeda dengan Iqbal, Ketua DPD Partai Golkar Aceh TM Nurlif mengaku sedikit kecewa karena partainya tak mendapatkan jatah pimpinan AKD. Padahal, kata Nurlif, jauh-jauh hari ia sudah melakukan lobi politik kepada sejumlah partai politik peraih kursi dengan harapan mendapat jatah di komisi-komisi atau banleg.

“Saya kira (perasaan kecewa) itu relatif, kalaupun ada perasaan kecewa itu manusiawilah, tapi perasaan itu tidak menutup niat baik kami untuk membangun kerja sama dengan semua fraksi dan pemerintah. Kalau memang sudah ditentukan dan kita tidak mendapat pimpinan AKD, ya kita hargai dan hormati keputusan yang diambil, walaupun apa yang menjadi harapan kita tidak terpenuhi,” katanya. (mas) (uri/nton/ariana/AM)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id