Koruptor Perlu Dihukum Berat | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Koruptor Perlu Dihukum Berat

Koruptor Perlu Dihukum Berat
Foto Koruptor Perlu Dihukum Berat

* Bisa juga Dihukum Mati

BANDA ACEH – Kasus korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang disandingkan dengan kasus terorisme dan narkoba. Kejahatan dari kasus ini bisa merusak tatanan kehidupan masyarakat karena bisa merugikan orang banyak, sehingga perlu diberi hukuman berat bagi pelakunya, bahkan bisa juga dihukum mati atas kasus tertentu.

Hal tersebut disampaikan Hakim Agung, Artidjo Alkostar (67) kepada wartawan, Selasa (2/5), di sela-sela melakukan tinjauan terhadap Pengadilan Negeri (PN)/PHI/Tipikor Banda Aceh bersama rombongan Mahkamah Agung (MA). Rombongan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Dr HM Syarifuddin SH MH.

Kehadiran rombongan MA ke Aceh dalam rangka melakukan rapat kerja dan pembinaan hakim, panitera, serta sekretaris semua pengadilan di Aceh seperti Pengadilan Negeri (PN), Mahkamah Syar’iyah (MS), Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN), dan Pengadilan Militer. Kegiatan itu dipusatkan di Sabang dari Selasa-Kamis (2-4/5).

“Korupsi itu kejahatan luar biasa, menjarah hak dasar rakyat yang sebetulnya makmur. Apalagi Aceh ini kaya raya sumber daya alamnya, tapi karena korupsi, tidak pernah sampai kepada rakyat. Untuk itu, saya kira perlu adanya pemidanaan yang setimpal sesuai dengan sifat berbahayanya,” kata Artidjo yang kini menjabat Ketua Muda Kamar Pidana MA.

Aceh termasuk salah satu dari provinsi yang terkorup di Indonesia. Hal ini, kata Artidjo, dilihat dari banyaknya perkara kasasi korupsi yang masuk ke MA. “Kasus korupsi dari Aceh termasuk banyak, juga ada kasus korupsi dari perguruan tinggi,” ujarnya sambil tertawa ketika menyebut perguruan tinggi. Kasus yang dimaksudnya adalah perkara korupsi dana beasiswa Jalur Pengembangan Daerah (JPD) 2009-2010 sebesar Rp 1,7 miliar yang menjerat mantan rektor Unsyiah, Prof Dr Darni M Daud.

Salah satu hakim agung yang paling ditakuti para koruptor adalah Artidjo Alkostar. Karena, semua kasus korupsi yang ditanganinya hampir semua berakhir dengan putusan yang amat tinggi. Terakhir kasus korupsi dari Aceh yang ditangani Artidjo, kasus korupsi dana Yayasan Politeknik Aceh tahun 2011-2012 senilai Rp 2,3 miliar dengan terdakwa Ramli Rasyid dan Zainal Hanafi selaku ketua dan direktur yayasan tersebut.

Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, keduanya divonis 1,6 tahun penjara. Sementara putusan kasasi naik menjadi enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara. Nah, apa yang membedakan putusan tingkat pertama dan kedua dengan putusan MA ketika perkara itu ditangani oleh Artidjo?

“Pasalnya berbeda. Biasanya di pengadilan yudef akta (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) itu biasanya kalau korupsi dengan kerugian di atas 100 juta kena Pasal 3. Pasal 3 itu minimal hukumannya satu tahun penjara. Padahal, Pasal 2 minimal hukumnannya 4 tahun,” katanya menjelaskan ketika ditanya alasan dirinya kerap menghukum koruptor dengan hukuman tinggi.

Pria kelahiran Situbondo, Jawa Barat, ini menjelaskan bahwa perbedaan Pasal 2 (primer) dan Pasal 3 (subsider) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sangat tipis. Perbedaannya, kata Artidjo, hanya antara kata ‘menguntungkan’ dan ‘memperkaya’.

“Di Mahkamah Agung sudah disepakati, kalau (kerugian korupsi) di atas 100 juta, itu dikategorikan memperkaya, sehingga kalau di Mahkamah Agung kalau 100 juta rupiah mesti diterapkan Pasal 2. Pertimbangannya matang, jadi bukan hanya sekadar ditambah (hukumannya), bukan begitu,” ungkap alumnus Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini.

“Itu kesepakatan bersama, supaya ada disparitas. Perbedaan yang saya putuskan itu beda pasalnya, bukan ini kurang lalu dinaikkan, bukan begitu,” katanya lagi sambil tertawa kecil.

“Begitu juga tentang suap, berbeda-beda. Ada kategori suap dengan cara orang duduk manis dikasih uang dan ada motifnya pemerasan. Itu antara Pasal 11 dan Pasal 12A itu berbeda,” tambah hakim yang terkenal sederhana ini.

Artidjo juga menyampaikan bahwa pelaku korupsi juga bisa dihukum mati. Kategori koruptor yang bisa dihukum mati ada dua yaitu, jelas Artidjo, apabila seseorang melakukan korupsi dana bencana dan mengulangi perbuatan korupsi. “Pertama apabila korupsi dilakukan bidang bencana alam, misalnya tsunami, dananya dikorupsi itu layak (dihukum mati). Kedua mengulangi perbuatannya, itu yang dapat hukuman mati,” demikian Artidjo. (mas) (uri/itri/elmeizar/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id