Rekonsiliasi Politik Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Rekonsiliasi Politik Aceh

Rekonsiliasi Politik Aceh
Foto Rekonsiliasi Politik Aceh

Oleh Chairul Fahmi

PILKADA Aceh 2017 telah berlalu. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan pasangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022. Pasangan ini memperoleh 898.710 suara dari total 2,4 juta lebih suara sah pada Pilkada 15 Februari 2017 lalu. Sementara tandem terkuat yaitu pasangan Muzakir Manaf-TA Khalid memperoleh 766.427 suara atau selisih 5,48%.

Sebagai runner-up, pasangan ini menggugat hasil Pilkada ke MK. Namun, MK berpendapat gugatan tersebut tidak mempunyai legal standing. Karena berdasarkan pasal 158 UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada, maksimal selisih suara untuk dapat diproses hukum, yaitu 1,5%. MK juga tidak dapat menjadikan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai dasar hukum, karena tidak ada klausula dalam UUPA yang mengatur khusus tentang ambang batas tuntutan perselisihan hasil Pilkada. Sehingga MK berpendapat, bahwa dalam kasus ini, UUPA tidak dapat dijadikan sebagai lex specialis untuk memproses tuntutan tersebut.

Hasil Keputusan MK yang bersifat final dan mengikat ini kemudian dituangkan dalam Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh pada 7 April 2017 lalu dan mengesahkan Irwandi-Nova sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Aceh yang terpilih secara sah dan demokratis. DPRA melalui Rapat Paripurna 17 April 2017 juga telah menetapkan pasangan yang diusung oleh Demokrat, PNA, PDA, PKB dan PDIP, sebagai “pilot” bagi rakyat Aceh untuk 5 tahun berikutnya.

Meskipun pengesahan dalam paripurna tersebut tidak dihadiri oleh Gubernur terpilih karena sedang di Eropa, juga minus sejumlah anggota dari Partai Aceh (PA), tapi tidak menyurutkan semangat pengakuan secara defacto dan dejure untuk pasangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah sebagai pemimpin Aceh masa depan. Pengesahan ini juga merupakan episode akhir dari proses demokrasi Aceh. Pilkada telah berakhir dan pemimpin telah dilahirkan. Partai politik sebagai instrument politik harus menata kembali peran dan fungsinya dalam kerangka trias politica.

Sinyal positif
Sinyal positif dimunculkan oleh ketua Fraksi PA, Kautsar mengatakan agar politisi PA dan koalisinya untuk segera move on dan melupakan kekalahan kontestasi yang telah berlalu. Move on adalah satu frasa yang diartikan untuk bangkit kembali dan menatap masa depan yang lebih cerah, melupakan kekecewaan yang telah berlalu, dan tidak larut dalam kenyataan yang tidak diharapkan.

Dalam tatanan perpolitikan Aceh pascakonflik, PA merupakan instrument politik dan sarana aspirasi rakyat yang sangat esensial dan strategis. Sebagai partai yang lahir paska MoU Helsinki, dan representative dari kelompok “pejuang” kemerdekaan Aceh, PA tidak dapat dipisahkan dari wajah politik Aceh.

Namun penting untuk dievaluasi kembali, turunnya persentase keterwakilan PA di parlemen Aceh dan beberapa kabupaten/kota pada pemilu legislatif (Pileg) 2014 lalu, serta rontoknya sejumlah kandidat kepala daerah yang diusung oleh PA beserta sejumlah partai koalisinya, menunjukkan adanya krisis kepercayaan rakyat kepada partai lokal yang diimpikan dapat mengubah wajah Aceh menjadi lebih maju, dan lebih bermartabat.

Proses evaluasi tersebut merupakan bagian integral dari ide move on yang digulirkan oleh politisi muda PA yang sangat kritis dan konstruktif jika PA tetap ingin menjadi leading party atau partai penguasa di Aceh pada Pileg 2019 mendatang.

Setidaknya ada dua agenda penting yang harus direstorasi oleh elite PA. Pertama, PA harus menjadi partai yang lebih inklusif, yaitu sebuah partai yang lebih terbuka untuk semua elemen masyarakat dengan “menghilangkan” narsisme sebagai partai para “kombatan”. Narsisme yang disimbolisasi dengan potret Hasan Tiro, Abdullah Sjafi’ie, Bulan Bintang, MoU Helsinki, dan UUPA merupakan bagian dari cermin historis yang sepatutnya tersimpan baik dalam ingatan dan museum sejarah.

Yang perlu dilakukan oleh politisi PA yaitu melakukan aktualisasi dari cita-cita tokoh revolusi Aceh tersebut dan atau menerjemahkan norma-norma MoU Helsinki dan UUPA dalam kebijakan politiknya serta prilakunya dalam bermasyarakat.

Re-orientasi perilaku politisi menjadi faktor kedua, sesuai dengan cita-cita pendiri Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Tgk Hasan Tiro. Seperti pernah dinukilkan oleh Tgk Adli Abdullah dalam artikelnya “Sebuah Renungan dari Hasan Tiro”, ia mengingatkan bahwa sang Wali rela berkorban keluarga, harta, dan nyawanya untuk membangun kedaulatan Aceh, dan ia meninggal dalam ketiadaan harta benda.

Sepatutnya para kader, dan pengikut ideologis sang wali dapat menerjemahkan karakter ideolognya, bahwa kekuasaan dan jabatan yang diembannya bertujuan untuk kemakmuran, keadilan, serta kedaulatan Aceh dan rakyatnya. Bukan sebaliknya, seperti dikatakan oleh Edward Aspinall dalam tulisannya, Combatants to contractors: the political economy of peace in Aceh, yang mengambarkan relasi kekuasaan para kombatan dengan penguasa dijadikan sebagai instrument untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan melalui penguasaan proyek-proyek secara kolusi dan nepotisme.

Sangat penting
Di sisi lain, reposisi partai pengusung kandidat yang kalah pada Pilkada Aceh 2017 lalu menjadi penting guna menerjemahkan MoU dan UUPA untuk pembangunan Aceh ke depan yang lebih mapan. Sebagai bagian dari kekuasaan dalam sistem pemerintah, keberadaan partai, khususnya PA menjadi sangat penting bagi pemimpin yang terpilih, khususnya dalam hal perencanaan, penganggaran dan pengawasan kerja-kerja eksekutif.

Maka sinergitas partai penguasa di parlemen Aceh dengan eksutif dalam mewujudkan cita-cita MoU dan UUPA menjadi hal yang sangat esensial dan fundamental. Satu aspek untuk mewujudkan sinergitas tersebut harus diawali dengan proses rekonsiliasi.

Rekonsiliasi politik Aceh merupakan proses mengonsolidasi kembali cita-cita perjuangan bersama, meskipun dengan warna partai politik yang berbeda. Bahwa Irwandi Yusuf dengan Muzakir Manaf adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan pada masa perjuangan masa lalu. Mereka adalah sosok penting dalam mewujudkan “kedaulatan” Aceh, baik terhadap Jakarta maupun dunia. Maka bersinergi kembali untuk membangun Aceh ke depan adalah satu nostalgia yang diharapkan oleh rakyat hari ini.

Bagi rakat Aceh, kemenangan yang nyata bukanlah semata-mata menang dengan jumlah suara terbanyak dalam Pilkada, melaikan kekuasaan yang ada baik di eksekutif, maupun di legislatif mampu diterjemahkan untuk membangun Aceh yang lebih baik di masa depan, sesuai peran dan fungsinya masing-masing. Memberikan bukti nyata jauh lebih baik daripada hanya retorika yang tak bermakna. Wassalam.

* Chairul Fahmi, M.A., peneliti pada Jaringan Survey Initiative (JSI) Aceh. Email: [email protected] (uri/inaldy/eryance/RG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id