Koalisi Baru Politik Aceh, Mungkinkah? | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Koalisi Baru Politik Aceh, Mungkinkah?

Koalisi Baru Politik Aceh, Mungkinkah?
Foto Koalisi Baru Politik Aceh, Mungkinkah?

Oleh Taufiq Abdul Rahim

ANALISIS klasik dalam ilmu politik adalah satu pendekatan yang populer dan ramai pengikutnya. Hal ini sinergi dengan pendekatan teori strukturalisme, yang mendapat dukungan dari Parson, Merton dan Davies. Selanjutnya mendapat dukungan analisis dari Durkheim dan Malinovski, yaitu adanya sifat saling ketergantungan dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan. Kemudian, ada Almond sarjana yang mengemukakan model sistem dan menjelaskan peranan politik individu sebagai analisis organisme biologi. Hal ini memberikan penekanan kepada demikian pentingnya norma, peranan, fungsi, struktur, undang-undang, tekanan dan keseimbangan dalam sistem tersebut.

Ada kaitan sosial dan politik dipandang dari perubahannya menurut teori sistem. Masyarakat banyak berinteraksi serta berbuat berdasarkan norma dan peraturan yang berlaku. Kehidupan masyarakat dipercaya dapat berkelanjutan, karena hidup berpedoman nilai, adat, norma dan batasan yang ditetapkan oleh sistem sosial, yang kemudian berkembang sesuai sistem yang berlaku. Permasalahan inilah yang semestinya dijelaskan secara normatif seperti fungsionalisme, tekanan norma dan lain-lain dimana penekanannya kepada aturan sosial dan kepentingan sistem.

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tindakan dan perlakuan yang melanggar sistem dan berkonflik dengan norma, tetapi tidak disadari karena dilakukan secara halus bahkan dianggap seolah-olah wujud dalam sistem itu sendiri. Hal ini akan semakin terlihat jelas melalui pendekatan transaksional yang menekankan kepentingan dan mencari kesempatan terhadap kelemahan atau celah sistem itu sendiri.

Serba mungkin
Sifat politik dan persaingan dalam politik yang relevan dalam kehidupan sosial. Ini diibaratkan bahwa, politics is the art of possible membayangkan politik sebagai fenomena yang serba mungkin dan tidak ada yang mustahil, meskipun tidak terduga awalnya. Demikian juga pernyataan Partridge (1994), “dalam politik tidak ada teman atau musuh yang kekal, yang kekal adalah kepentingan”, ini menggambarkan kondisi serba mungkin, hari ini berteman baik dalam politik, kemudian tiba-tiba menjadi musuh bebuyutan esok hari atau sebaliknya.

Masalahnya, mengapa hal ini dapat terjadi? Demikian juga dalam politik individu mampu melakukan sesuatu yang tidak wajar, tidak menurut norma bahkan ada yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Analisis pendekatan transaksional antropologi politik berusaha memberikan penjelasan terhadap fenomena ini. Dari berbagai kajian politik, juga dapat dilihat melalui pandangan transaksional pada pelbagai diskusi, ini fenomena pembentukan dan perpecahan kesepakatan politik sebagai rujukan kajian.

Sewajarnya fenomena perubahan penggunaan kata kesepakatan, koalisi atau gabungan, ini memperlihatkan betapa kepentingan diri atau kelompok menjadi keutamaan bagi aktor politik. Di sini dilihat serta dijelaskan; bagaimana perilaku, keputusan yang dibuat seseorang didorong oleh kepentingan diri dan untuk mencapai tujuannya, melakukan berbagai upaya memutar-balikkan, malah menggunakan jalan pintas atau jalan belakang di luar batas norma, aturan dan ketentuan.

Berdasarkan tulisan Stanley Barret dalam Anthropoly: A Student’s Guide to Tgeory and Method (1996), pendekatan ini disebut sebagai social action atau interactional. Bahkan Bailey dalam bukunya Strategems and Spoils: A Social Anthropoloy of Politics (1970) dan Frederick Bath dalam tulisannya Models of Social Organization (1966) acapkali menggunakan konsep terhadap penjelasan masalah yang sama, dibandingkan dengan transaksional. Di mana model transaksional ini dapat ditelusuri dari pemikiran antropologi Manchester (Manchester School of Thought) dipengaruhi oleh pemikiran Max Gluckman. Walaupun model ini lebih populer sebagai rintisan Gluckman, tetapi dasarnya telah tampak dari beberapa tulisan awal.

Ini dilakukan oleh Bronislaw Malinovski ikut memberikan penjelasan unsur transaksional dan menonjolkan individu sebagai pemutar belit. Malinovski juga menonjolkan demikian pentingnya praktek reciprocity (kesalingan) antara individu dengan hubungan ini adalah faktor sosial yang sesungguhnya. Secara tidak langsung fenomena ini memperlihatkan wujud jurang perbedaan diantara persoalan yang diucapkan dengan masalah yang dilaksanakan. Persoalan ini sering diucapkan oleh masyarakat banyak selalu berdasarkan sistem, norma atau adab tetapi perilaku kesehariannya lebih banyak mencerminkan kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Dalam hal ini, sebelum terwujudnya pendekatan transaksional, pendekatan yang lebih mendapat perhatian para pakar ilmu sosial adalah, struktural fungsionalisme dan konflik. Beberapa fenomena masyarakat dari dua sudut pandang ini. Pandangan keseimbangan menurut struktural fungsionalisme melihat masyarakat sebagai selalu bersifat harmonis dengan kelangsungan peranan yang dimainkan anggotanya serta sumbangan yang mereka hasilkan untuk melanjutkan keseimbangan tersebut. Perubahan hanya terjadi jika peranan yang tertentu tidak dimainkan. Ketidakseimbangan ini walau bagaimanapun akan berakhir dengan keseimbangan awal setelah langkah-langkah penyesuaian dilakukan.

Sementara itu kondisi sebaliknya terdapat dalam pandangan konflik atas kelas. Pandangan konflik seringkali melihat apa yang sebenarnya wujud, bukan harmonis dan keseimbangan tetapi penindasan dan konflik. Kehidupan masyarakat terbagi kepada kelas yang bertentangan dan kelas yang berkuasa mewujudkan berbagai institusi dan agensi untuk mempertahankan kekuasaan dan dominasi mereka dengan kerja sama antarelite politik dan pengusaha.

Mereka tidak menguasai alat produksi dan modal, serta sangat tergantung dari upah/gaji dari pemilik modal (capitalist). Hubungan ini menjadikan mereka mudah dikuasai, ditindas, ditipu atau diperas untuk kepentingan pemilik modal, mempertahankan kekuasaan dan kepentingannya. Hanya saja setelah muncul kesadaran masyarakat kelas bawah, barulah terdapat kemungkinan mereka menuntut perubahan atau melakukan perjuangan, atau ada keinginan untuk bekerja sama antaraktor politik acapkali membawa nama rakyat.

Koalisi baru
Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan memiliki simpang siur dan perpecahan. Ada yang meneriakkan suatu pegangan hidup yang normatif, tetapi melakukan sesuatu yang bertentangan. Sifat ini tidak dapat dijelaskan oleh model fungsionalisme ataupun konflik. Ajakan pembentukan koalisi baru dalam dunia perpolitikan Aceh pasca Pilkada 2017 Aceh dari eksekutif (gubernur terpilih), mungkin akan memberikan suatu alternatif yang baik dan lebih realistis terhadap dunia sosial umumnya menjelaskan fenomena yang demikian khusus.

Bailey (1970) menggunakan pendekatan tersebut dalam tulisannya adalah, kajian tentang politik dan kekuasaan serta meliputi ruang yang sangat luas dari politik. Ini dilakukan di peringkat pedesaan di India hingga politik di England dan Perancis, malah membongkar fenomena kekuasaan di universitas. Mengulas fenomena ini Bailey menyatakan, “…kebanyakan dari kita dipengaruhi oleh kepentingan diri, berusaha mengelak dari ikatan norma untuk mendapatkan sebanyak mungkin faedah atau keuntungan…” Ini hakikat yang wujud dalam kehidupan sosial. Nilai harmonis sesungguhnya tidak selamanya ada, namun bila ada hanya menjelma dalam bentuk masyarakat yang stabil tetapisarat dengantipu daya, muslihat, nepotisme, tikam dari belakang dan jalan pintas seolah-olah baik dipermukaan.

Dalam dunia politik modern setelah pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesqueu bahwa eksekutif, legislatif dan yudikatif, sehingga posisi politik kekuasaan berada pada peringkat yang sama. Tidak bermakna eksekutif lebih tinggi kekuasaannya dari legislatif dan sebaliknya. Posisi tawar eksekutif (gubernur Aceh baru) yang memiliki keanggotaan legislatif pendukung di DPRA tidak dominan. Sehingga tawaran ini belum tentu berhasil, kepentingannya juga berbeda secara politik serta fungsi legislatif sebagai pengawasan belum tentu efektif untuk peranan sebagai legislator.

Kekuatan penyeimbang legislatif untuk menjalankan pemerintahan Aceh, bisa saja koalisi diterima atau ditolak. Politik kepentingan yang dijalankan oleh aktor politik Aceh pada eksekutif dan legislatif tetap mengatasnamakan rakyat, koalisi juga punya kepentingan.

* Dr. Taufiq Abdul Rahim, SE, M.Si., Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) dan FISIP UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, dan Ketua LP4M Unmuha. Email: [email protected] (uri/strid/lleonora/AE)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id