Kemungkinan Buruk dalam Pemutihan Perlu Dicegah | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Kemungkinan Buruk dalam Pemutihan Perlu Dicegah

Kemungkinan Buruk dalam Pemutihan Perlu Dicegah
Foto Kemungkinan Buruk dalam Pemutihan Perlu Dicegah

Pemerintah Aceh, mulai 1 Mei-30 September 2017 memutihkan (menghapuskan) tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) serta menggratiskan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) milik masyarakat serta meniadakan biaya mutasi kendaraan dari non-BL ke BL. Catatan penting dari kebijakan itu antara lain, pemutihan PKB tidak berlaku bagi kendaraan yang hendak dimutasi ke luar daerah.

“Masyarakat yang menunggak pajak kendaraan bermotor hanya diwajibkan membayar untuk tahun berjalan (2017). Sedangkan tunggakan PKB sebelum tahun 2017 diputihkan atau dihapus seluruhnya,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Jamaluddin MSi.Ak.

Kebijakan gubernur itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembebasan/Keringanan PKB. Lalu, Pergub Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pembebasan/Keringanan BBNKB serta untuk kendaraan bermotor yang akan dimutasi dari non-BL ke BL.

Pelaksanaan Pergub itu secara teknis diatur dengan SK Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Nomor 973/006/2017. Dalam SK tersebutn antara lain menegaskan, Pertama, pembebasan/keringanan PKB berdasarkan domisili. Apabila nama tidak sesuai dengan nama kepemilikan kendaraan, itu diwajibkan memutasikan kendaraannya (BBNKB) lebih dulu. Kedua, pemutihan PKB ini tidak berlaku bagi kendaraan dinas dan alat berat.

Ketiga, dipersyaratkan check list untuk kendaraan bermotor, buat surat permohonan dan pernyataan, lampirkan KTP asli dan fotokopi, fotokopi kartu keluarga (KK), notice pajak (SKPD) asli atau surat keterangan hilang dari instansi terkait dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli.

Wajib pajak yang kendaraannya menunggak PKB dan hendak melakukan pembebasan tunggakan PKB, diharuskan berurusan melalui loket informasi pemutihan untuk menandatangani surat permohonan dan pernyataan satu tanda tangan, sebagaimana lampiran pemutihan serta melengkapi berkas persyaratan pemutihan.

Bagi kita, kebijakan pemutihan ini sekaligus memperlihatkan bahwa Pemerintah Provinsi ini belum optimal memungut pajak kendaraan. Dan, jumlah yang menunggak pajak itu tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai hampir 300 ribu unit kendaraan. Oleh sebab itu, pemutihan ini jangan hanya dilihat sebagai upaya membantu masyarakat, tapi juga hendaknya menjadi tonggak baru bagi aparat untuk lebih aktif memungut pajak sehingga yang menunggak tak sampai “menggunung” seperti sekarang. Perlu diingat bahwa bagi Aceh, pajak kendaraan bermotor ini paling menjadi andalan untuk membiayai kebutuhan daerah.

Lalu, secara teknis pelaksaanaan pemutihan ini juga harus gencar sosialisasi agar masyarakat paham bagaimana membayar pajak kendaraannya di loket khusus pemutihan. Jika sosialisasi tidak maksimal, kita khawatir kebijakan pemutihan ini akan dimanfaatkan oleh para calo. Makanya, selain menggencarkan sosilisasi, Satgas Saber Pungli juga harus dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pemutihan PKB, BBNK, serta mutasi kendaraan non-BL ke BL di Samsat seluruh Aceh. (uri/nton/ariana/AM)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id