Tunggakan PKB ‘Diputihkan’ | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Tunggakan PKB ‘Diputihkan’

Tunggakan PKB ‘Diputihkan’
Foto Tunggakan PKB ‘Diputihkan’

* Berlaku 1 Mei-30 September 2017

BANDA ACEH – Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah melalui Badan Pengelola Keuangan Aceh, mulai 1 Mei-30 September 2017 memberikan keringanan kepada wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) berupa pemutihan (penghapusan) pajak kendaraan yang tertunggak di bawah tahun 2017.

“Wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor hanya dikenakan pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk tahun berjalan (2017), sedangkan tunggakan PKB di bawah tahun 2017 diputihkan atau dihapus seluruhnya,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Jamaluddin MSi.Ak kepada Serambi di ruang kerjanya, Senin (1/5) pagi.

Kebijakan gubernur itu, lanjut Jamaluddin yang didampingi Kabid Pendapatan, Sofyan, dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembebasan/Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Untuk pelaksanaan Pergub Nomor 23 Tahun 2017 itu di lapangan, kata Sofyan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh telah menerbitkan SK Nomor 973/006/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembebasan/Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Dalam SK tersebut, pada poin keduanya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menetapkan Kepala UPTB/Seksi Pungutan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh berkewajiban melakukan sosialisasi pelaksanaan pembebasan/keringanan pajak kendaraan bermotor di seluruh wilayah kerjanya dengan menggunakan perangkat gampong dan jaringan kerja yang sudah ada.

Berikutnya, memberikan pembebasan/keringanan PKB berasaskan domisili bagi seluruh kendaraan yang melakukan pembayaran pajak di masa pelaksanaan pemutihan PKB dengan ketentuan: Pertama, apabila nama tidak sesuai dengan nama kepemilikan kendaraan diwajibkan memutasikan kendaraannya (BBNKB); Kedua, pemutihan PKB ini tidak berlaku bagi kendaraan dinas dan alat berat;

Ketiga, dipersyaratkan check list untuk kendaraan bermotor, buat surat permohonan dan pernyataan, lampirkan KTP asli dan fotokopi, fotokopi kartu keluarga (KK), notice pajak (SKPD) asli atau surat keterangan hilang dari instansi terkait dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli.

Wajib pajak yang kendaraannya menunggak PKB dan hendak melakukan pembebasan tunggakan PKB, diharuskan berurusan melalui loket informasi pemutihan untuk menandatangani surat permohonan dan pernyataan satu tanda tangan, sebagaimana lampiran pemutihan serta melengkapi berkas persyaratan pemutihan.

Pemutihan PKB ini tidak berlaku bagi kendaraan yang hendak dimutasi ke luar daerah. Diatur juga, kata Jamaluddin, bahwa dalam proses pengurusan pembayaran PKB yang tertunggak harus dilakukan di Kantor Bersama Samsat Induk kabupaten/kota, dan tidak berlaku pada layanan unggulan Samsat, berdasarkan asas domisili sesuai dengan alamat.

Selain itu, lanjut Jamaluddin, kepada aparatur UPTB/seksi pungutan seluruh kabupaten/kota diimbau agar memutakhirkan/memperbarui secara real time database pembebasan/keringanan PKB dalam aplikasi samsat on line, dan melaporkan data realisasi pembebasan/keringanan PKB dengan mencetak melalui Aplikasi Samsat On Line dan disampaikan setiap bulannya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh melalui Bidang Pendapatan. (her) (uri/ndra/ndrianto/IA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id