Meulaboh, Calon Daerah Otonom | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Meulaboh, Calon Daerah Otonom

Meulaboh, Calon Daerah Otonom
Foto Meulaboh, Calon Daerah Otonom

PADA Sidang Paripurna Khusus DPRA, hari Jumat (28/4) bulan lalu, DPRA telah memberikan persetujuan rekomendasi untuk Kota Meulaboh sebagai Daerah Otonom Baru (DOB). Itu artinya, setelah Mendagri dan Presiden mengizinkan penambahan daerah otonom baru untuk kabupaten/ kota di Aceh dan DPR RI mengesahkan UU Pembentukan Kota Meulaboh, kota ini kelak tidak lagi sebagai Ibu kota Kabupaten Aceh Barat, melainkan sudah mekar menjadi sebuah daerah otonom baru.

“ DPRA memberikan rekomendasi untuk Kota Meulabohsebagai daerah otonom baru. Hasil kajian DPRA, Kota Meulabohsangat layak menjadi sebuah daerah otonom baru untuk percepatan pembangunan daerah pesisir pantai barat,”kata Wakil Ketua II DPRA Ir Irwan Johan yang didampingi Wakil Ketua I Drs Sulaiman Abda M.Si dan Wakil Ketua III Dalimi, dalam pidato pembukaan Sidang Paripurna Khusus DPRA, di gedung DPRA, Jumat (28/4) siang, pekan lalu.

Irwan Johan mengatakan, pembentukan daerah otonom baru akan menimbulkan berbagaikonsekwensi, terutama personil , pembiayaan, dan perlengkapan. Oleh karena itulah diharapkan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperhatikan kelangkapan persyaratan untuk permohonan usulan daerah otonom baru tersebut.

Dari pengalaman pemekaran daerah sebelumnya, ungkap Irwan Johan, dalam pelaksanaanpemekaran daerah banyak hambatan, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi. DPRA berpesan kepada Pemerintah Aceh, DPRK, dan Bupati Aceh Barat untuk benar-benar memperhatikan pemisahan aset milik Pemkab dan Pemko sebagai upaya pencegahan munculnya permasalahandi kemudian hari.

Secara umum, lanjut Irwan Johan, DPRA patut memberikan apresiasi kepada Panitia Pemekaran Kota Meulaboh yang sudah bekerja maksimal untuk mewujudkan harapan masyarakat wilayah Aceh Barat. Menurut Irwan Johan, usulanpemekaran daerah di Aceh bukan hanya dari Kabupaten Aceh Barat, tapi juga ada dari Kabupaten Aceh Besar, AcehSelatan, dan Simeulue.

Dia berharap panitia pemekaran di empat kabupaten/kota ituselalu bersatu dalam memperjuangkan pemekaran daerah otonom barunya ke Mendagri dan DPR RI. Tujuannya, kata Irwan Johan, jika ada pembiayaan dalam pengurusan pembentukan daerah otonom baru tersebut, bisa ditanggung renteng secara adil,sebagaimana perjuangan Panitia

Pemekaran Daerah Otonom sebelumnya. “Mereka tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan serentakbersama-sama memperjuangkan cita-citanya, sehingga pemerintah pusat sulit untuk menolak permohonan pemekaran daerah otonom baru,” tutur Irwan Johan.

Mempercepat Pembangunan
Kertua Komisi I DPRA Abdullah Saleh mengatakan, usulan rencana pembentukan Kota Meulaboh sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran dari Aceh Barat, sudah dikaji keuntungannya bagirakyat. Kabupaten Aceh Barat, menurut Abdullah Saleh, sudah melahirkan tiga daerah otonom baru, yaitu Simeulue, Aceh Jaya, dan Nagan Raya.

Pemerintah ketiga kabupaten itu telah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya, sesuai dengan kemampuan SDM dan keuangan yang dimiliki masing-masing daerah. Tujuan pembentukan daerah otonom baru, kata Abdullah Saleh, bukan semata-mata untuk membuka peluang kerja bagi pejabat baru seperti wali kota, DPRK, dan jajaran pejabat di bawahnya.

“Itu merupakan sasaran lanjutan dari pembentukan daerah otonombaru. Yang lebih penting adalah mendekatkan pelayanan untuk percepatan pembangunan daerah,” kata Abdullah Saleh. Daerah otonom baru, menurut Abdullah Saleh, akan mempercepat proses pembangunan infrastruktur satu daerah. Buktinya, Nagan Raya.

Begitu menjadi daerah otonom baru, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, agama, olahraga, dan sosial budaya berkembang dengan pesat. Aceh Jaya pun demikian. Aktivitas kegiatan ekonomi di daerahnya terus begerak, sektor perkebunannya sudah mulai berjalan. Begitu juga Simeulu dan Aceh Barat. Wilayah Kota Meulaboh,sebut Abdullah Saleh, meliputi empat Kecamatan, yaitu Kecamatan Johan Pahlawan yang terdiri atas 21 gampong dengan luas wilayah 60,36 Km2, Kecamatan Kaway XVI yang terdiri atas 44 gampong dengan luas wilayah 196,40 Km2, Kecamatan Sama Tiga yang terdiri atas 32 gampong dengan luas wilayah 129,64 Km2, dan Kecamatan Meurebo yang terdiri atas 26 gampong dengan luas wilayah 124,40 Km2.

Berdasarkan hasil analisis kajian Tim Pemekaran KotaMeulaboh, menurut AbdullahSaleh, total skor yang diperoleh mencapai 394 poin, yang ermasuk kategori mampu sesuaidengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007. Pembentukan Kota Meulaboh, kata Abdullah Saleh, tidak akan membuat Kabupaten Aceh Barat jadi mundur, bahkan bisa menciptakan daerah pusat pertumbuhan baru. Bakal muncul pula daerah kota pemerintahan yang baru, dari tujuh wilayah kecamatan yang masih berada dalam wilayah Hukum Kabupaten Aceh Barat.

Berkas Permohonan ke Mendagri
Program pemekaran Kota Meulaboh dari Aceh Barat sebagai Daerah OtonomBaru (DOB) sudah lebih dulu mendapat dukungan dan respons dari Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah. “Permohonan untuk pemekaran Kota Meulaboh yangdiajukan Bupati Aceh Barat bersama DPRK sudah disampaikan Gubernur Aceh kepada Mendagri pada 21 Oktober 2016 lalu,” kata Kepala BiroTata Pemerintahan Setda Aceh, Frans Delian kepada Serambi, Minggu (1/5).

Menurut Frans Delian,ada beberapa pertimbangan dari Pemerintah Aceh mengapaKota Meulaboh dijadikan daerah otonom baru. Antara lain, dari aspek geografis merupakan wilayah yang sangat strategis di pesisir pantaibarat. Kota Meulaboh memiliki pelabuhan nasional dan pelabuhan penyeberangan, serta pelabuhan terminal khusus yang dapat dikembangkanuntuk akses wilayah maupun ke luar negeri.

Dari aspek sosial budaya merupakan pusat pendidikandengan terdapatnya tiga Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Teuku Umar (UTU), STAIN, dan AKN. Ada juga belasan kampus swasta lainnya.Dan dari aspek ekonomi, merupakan pusat kegiatan perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, dan perdagangan di wilayah pesisir pantai barat dan selatan Aceh.

Di wilayah Kota Meulaboh, terdapat pertambangan batu bara dari beberapa perusahaan swasta nasional. Dari aspek pertahanan, di Kota Meulaboh terdapat Makorem 012, Teuku Umar, Kodim 0105, Bataiyon GS 116, KompiC, Pos TNI Angkatan Laut, Koramil, Mapolres, Polsek dan Pos Airud. Sehingga sangatlah tepatKota Meulaboh diusulkan menjadi satu daerah otonom baru. Persetujuan rekomendasi yang diberikan DPRA, kata Frans Delian, merupakan salah satu tambahan persyaratan yang harus dilengkapi untuk pemekaran sebuah daerahdari induk kabupatennya. (uri/inaldy/eryance/RG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id