Partai jangan Borong Jabatan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Partai jangan Borong Jabatan

Partai jangan Borong Jabatan
Foto Partai jangan Borong Jabatan

BANDA ACEH – Pergantian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRA dinilai oleh para pengamat sebagai sesuatu yang strategis karena erat kaitannya dengan hasil Pilkada 2017. Namun diharapkan partai politik di DPRA jangan memborong jabatan di komisi atau posisi lainnya di AKD.

Pengamat politik dari Unsyiah, Dr Effendi Hasan MA yang dimintai tanggapannya terhadap pergantian AKD di DPRA meyakini fraksi atau partai politik yang gagal memenangkan calonnya pada pilkada lalu akan berusaha maksimal untuk mendominasi sejumlah jabatan AKD di DPRA.

Seperti halnya jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi yang akan ditetapkan pekan depan, masing-masing fraksi atau partai politik tentu sangat mengincar posisi tersebut.

“Secara teori balance or power, seharusnya penyusunan AKD terutama penentutan ketua-ketua komisi di DPRA harus mewakili semua anggota partai yang ada di DPRA saat ini,” kata Effendi menjawab Serambi, Sabtu (29/4).

Seperti diketahui, dua hari lalu, dalam sidang paripurna khusus, fraksi-fraksi di DPRA mereposisi sejumlah anggotanya, termasuk pergantian tiga ketua fraksi yaitu dari Partai Aceh, NasDem, dan Golkar. Pekan depan, masing-masing fraksi atau partai juga akan menetapkan ketua komisi. Inilah yang kemudian diharapkan oleh Effendi Hasan tidak didominasi fraksi atau partai tertentu.

Menurut Effendi, jika partai tertentu memborong jabatan di ketua komisi, maka akan terciptanya single of power di DPRA. Tentunya hal itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang dilahirkan DPRA temasuk hubungan antara legislatif dan eksekutif. “Jika diborong atau didominasi partai tertentu, maka di DPRA akan melahirkan single of power bukan balance of power,” sebutnya.

Effendi menganalisa, untuk jabatan AKD terutama pada ketua-ketua komisi, tidak banyak akan terjadi perubahan, mengingat masih kuatnya koalisi lama di DPRA yaitu Koalisi Aceh Bermartabat (KAB). Tentunya, penentuan ketua-ketua komisi di DPRA akan sangat berpengaruh, terutama political will dari koalisi tersebut. “Ketika political will koalisi tidak ada niat melibatkan ketua-ketua komisi dari selain koalisi itu, maka tidak akan terjadi perubahan,” sebutnya.

Boleh jadi, lanjut Effendi, PA akan menduduki jabatan ketua komisi satu sampai empat, sedangkan untuk ketua-ketua komisi lain jatah PAN, NasDem, dan Gerindra/PKS. “Itu gambaran ketua-ketua komisi ke depan, jadi masih didominasi oleh KAB,” ujarnya.

Menurut Effenfi, penentuan ketua-ketua komisi akan terjadi balance of power dengan satu syarat, yaitu terjadi koalisi baru di DPRA yang dipelopori apakah oleh partai gubernur terpilih beserta partai pengusungnya, sehingga akan terjadi sharing of power dari koalisi yang telah ada. “Tentunya ini akan berpengaruh besar terhadap penentuan ketua-ketua komisi yang baru,” demikian Effendi Hasan.

Akademisi dari Unmuha Aceh, DR Taufik A Rahim SE MSi juga berharap penetapan ketua AKD di DPRA tidak didominasi satu partai saja. Menurutnya, iklim demokrasi di Aceh akan terbentuk apabila dalam penempatan ketua AKD ada pemerataan dari semua partai politik yang memiliki kursi di parlemen.

“Dengan adanya pemerataan maka kerja partai akan lebih bagus daripada kelompok dominan yang mengatur,” kata Taufik kepada Serambi, Sabtu (29/4). “Selama ini mereka (partai penguasa) juga mau dominan, tetapi mereka tidak punya kapasitas untuk bekerja secara maksimal di AKD itu,” tambahnya.

Harapan tersebut, kata Taufik perlu disuarakan karena selama ini pimpinan AKD di DPRA didominasi oleh satu partai yaitu Partai Aceh (PA), mulai tingkat komisi-komisi, badan legislatif (Banleg), dan Badan Kehormatan Dewan (BKD). Taufik berharap, reposisi kali ini adanya perubahan agar terciptanya politik yang dinamis di DPRA. 

Pria yang meraih gelar doktor bidang ilmu politik di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) itu berpendapat reposisi AKD yang terjadi saat ini harus jadi momen untuk kembali membangun kepercayaan publik terhadap lembaga dewan. Jangan jadikan reposisi tersebut sebagai dampak dari adanya persoalan partai pascapilkada 2017. 

“Silakan maksimalkan kinerja dewan untuk kepentingan rakyat. Berikan pembelajaran politik yang baik serta rasional, sehingga fungsi legislasi dan pengawasan DPRA dapat efektif serta maksimal membangun masyarakat Aceh dan kehidupannya yang lebih sejahtera. Kita harapkan seperti itu, tetapi kembali kepada mereka, apakah bisa seperti itu,” katanya.

Jangan sampai, tambah Taufik, dewan yang telah dipilih oleh rakyat hanya memperebutkan kursi jabatan dan hanya sekadar memanfaatkan fasilitas untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Karena, katanya, lembaga DPRA sebagai pengawas dan penyeimbang kerja pemerintahan masih dianggap sebagai lapangan kerja bagi aktor politik.

“Kerja-kerja DPRA masih seputar urusan bagi-bagi jatah serta pekerjaan dengan eksekutif. SKPA juga memanfaatkan dewan untuk kepentingan kerja sama proyek serta melakukan bargaining proyek untuk menambah pundi-pundi kekayaan. Di samping itu ada keuntungan timbal balik finansial politik jelang pileg 2019,” tandas Taufik. (dan/mas) (uri/syrafi/orat/AG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id