PT ASN Diduga tak Setor Pajak Rp 22 M | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

PT ASN Diduga tak Setor Pajak Rp 22 M

PT ASN Diduga tak Setor Pajak Rp 22 M
Foto PT ASN Diduga tak Setor Pajak Rp 22 M

* Terungkap dalam Pertemuan di DPRK

MEULABOH – DPRK Aceh Barat menemukan adanya dugaan PT Agro Sinergi Nusantara (ASN) tidak menyetor dana pajak jenis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) kepada Pemkab Aceh Barat. “Dari informasi yang kita peroleh dana yang tak disetor mencapai Rp 22 miliar,” kata Ketua DPRK Aceh Barat Ramli SE kepada Serambi, Kamis (27/4).

Ramli SE menyatakan itu setelah pertemuan dengan manajemen PT ASN di gedung dewan kemarin. Namun DPRK kembali menunda pertemuan karena yang hadir dari PT ASN adalah direktur, bukan direksi. Pertemuan itu turut juga dihadiri Asisten I Pemkab T Nofrizal SSTP, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Yuswandris SSos serta kepala BPN Aceh Barat.

“Karena tidak hadir direksi. Maka sidang akan kembali kita jadwalkan dalam waktu dekat ini,” kata Ramli SE. Menurutnya, PT ASN yang sebelumnya bernama PT Pir Batee Puteh adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari laporan yang diperoleh bahwa sejak 2013 hingga kini perusahaan itu tidak pernah melaporkan penuh kepada Pemkab sehingga ada dana jenis BPHTB yang harus dibayar ke Pemkab, tetapi diabaikan. “Yang dibayarkan hanya sedikit. Informasi kita dapati ada sekitar Rp 22 miliar yang tidak dibayarkan ke daerah,” kata Ramli SE.

Ia mengatakan pihakanya akan membentuk panitia khusus (Pansus) DPRK untuk menelusuri kasus ini karena menyangkut dengan pendapatan asli daerah (PAD). “DPRK akan meminta penjelasan khusus ini dari pimpinan direksi,” ungkapnya. Menurutnya apabila PT ASN yang merupakan perusahaan milik pemerintah, tidak membayar dana pajak tersebut, maka DPRK akan meneruskan kasus ini kepada penegak hukum.

Sekretaris BPKD Aceh Barat Zulyadi ditanyai kemarin mengatakan menyikapi hal ini Pemkab sudah beberapa kali menyurati pihak PT ASN. “Kita sudah surati. Intinya kita minta penjelasan. Tapi sejauh ini belum dilaporkan oleh PT ASN,” katanya. Menurutnya, bila benar sudah berganti nama perusahaan menjadi PT ASN dari sebelumnya PT Pir Batee Puteh, maka dalam aturan perusahaan itu harus membayarkan BPHTB kepada Pemkab Aceh Barat. “Karena itu kita harapkan dengan pertemuan di DPRK ini nanti akan menjadi jelas,” ujarnya.

Direktur PT ASN di Meulaboh Samsunan kepada Serambi kemarin membantah temuan DPRK bahwa pihaknya belum menyetor dana pajak BPHTB sebesar Rp 22 miliar kepada Pemkab. Menurutnya, perusahaan tidak mengabaikannya, tetapi sejauh ini masih dalam tahap menyelesaikan administrasi. Karena, kata, Samsunan, keberadaan kebun PT ASN tersebut bukan saja berada di Aceh Barat, tetapi juga di Aceh Jaya dan Nagan Raya. “Perusahaan tetap akan menghadiri pemanggilan DPRK. Terhadap belum hadir direksi karena adanya halangan dan ke depan tentu akan hadir,” katanya.(riz) (uri/evo/stuti/RA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id