Pemkab Siapkan Penasihat Hukum | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pemkab Siapkan Penasihat Hukum

Pemkab Siapkan Penasihat Hukum
Foto Pemkab Siapkan Penasihat Hukum

* Sikapi Tuntutan Nelayan Ditahan

MEULABOH-Pemkab Aceh Barat menyatakan akan menyiapkan pengacara untuk memberikan bantuan hukum kepada enam nelayan Aceh Barat yang ditangkap Polisi Pengairan (Polair) Polda Aceh terkait penggunaan alat tangkap yang kasusnya, Selasa (25/4), dilimpahkan ke Kejari Aceh Barat. Pendampingan dilakukan melalui kuasa hukum yang kerja sama dengan Pemkab Aceh.

Hal itu dikatakan Asisten III Pemkab Aceh Barat, Drs Tabrani Usman dan Kabag Hukum Setdakab, Tjut Yanti Polem, SH dalam pertemuan di gedung DPRK, Rabu kemarin. Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi B DPRK, Ali Hasyimi itu menghadirkan Kasatpolair Polres, Iptu Slamet, Danpos TNI-AL, Letda (P) Rahmadi, Kadis Kelautan dan Perikanan, M Ikbal SP dan pejabat terkait lainnya. Sementara dari nelayan, selain dihadiri perwakilan yakni Indra Jeumpa, Anwar, dan Idris Usman juga disaksikan ratusan nelayan lain.

Menurut Yanti, Pemkab dalam bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah melakukan kerja sama dengan tiga lembaga bantuan hukum. Sedangkan untuk persoalan nelayan ini sudah ada pembincangan akan dilakukan pendampingan melalui kuasa hukum Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA).

Sementara itu, Indra Jeumpa dan Anwar dari nelayan meminta adanya keadilan dalam kasus seperti ini, artinya nelayan kecil tidak selalu menjadi korban. Enam nelayan yang ditahan diharapkan agar dapat dibantu pembebasannya. Ratusan nelayan nelayan saat ini tidak melaut, resah akan ditangkap Polair. “Kami meminta enam nelayan yang ditahan itu dibebaskan. Kami meminta persoalan ini digunakan hukum adat laot,” kata Indra.

Anggota DPRK Aceh Barat, Sahurdi, dan Kadis DKP Aceh Barat, Ikbal menyatakan dirinya siap membantu menjadi penjamin dalam kasus ini. Artinya, selaku pemerintah di satu sisi hukum harus ditegakan, yakni alat tangkap nelayan yang dilarang supaya jangan digunakan lagi.

Namun, di sisi lain dalam undang-undang disebutkan nelayan kecil harus dibantu. “Kami siap menjadi jaminan dalam penangguhan penahanan,” kata Sahurdi.

Kadis DKP kembali mengingatkan nelayan agar ke depan tidak lagi menggunakan alat tangkap yang dilarang, segera gunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Saat ini masih tercacat sekitar 30 persen nelayan masih menggunakan alat tangkap yang dilarang, yakni jenis mini trawl dan pukat hela. “Kami sudah sering mensosialiasikannya,” kata Ikbal.

Kasatpolair Polres Aceh Barat, Slamet menyatakan, penegak hukum akan menertibkan dan meminta kepada nelayan untuk segera mengganti alat tangkap yang selama ini digunakan, yakni yang ramah lingkungan. “Operasi lebih besar akan kita lakukan setelah lebaran Idul Fitri ini,” kata Slamet.

Hal sama juga dikatakan Danpos TNI-AL, pihaknya hanya menjalankan aturan yang dibuat pemerintah. Artinya, bila ada pelanggaran tentu akan ditertibkan.

Amatan kemarin, pertemuan terkait tuntutan nelayan kemarin sempat memanas. Namun, akhirnya lahir sejumlah kesepakatan bersama, termasuk nelayan yang sudah beberapa hari mogok dengan memarkirkan boat mereka di Krueng Cangkoi kembali melaut mulai hari ini, Kamis (27/4). Setelah lebaran akan ditertibkan.

Seperti diberitakan, sebanyak 6 dari 16 nelayan Aceh Barat yang ditangkap Polair Polres Aceh Barat ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka enam nelayan (tekong/pawang) pada 28 Maret 2017 dalam kasus dugaan penggunaan alat tangkap jenis trawl. Mereka awalnya ditangkap pada 23 Maret, dan selama ini mendekam di sel Polair Polda Aceh di Banda Aceh.

Kajari Aceh Barat, Ahmad Sahruddin, MH melalui Kasi Pidum, Mawardi SH yang ditanyai Rabu kemarin mengatakan, enam nelayan yang dilimpahkan Polair Polda Aceh tersebut, saat ini sudah dititip di Lembaga Permasyarakatan (LP) Meulaboh.

Sejauh ini pihaknya sedang menyiapkan berkas untuk segera dilimpahkan ke pengadilan. “Terhadap permohonan penangguhan penahanan ada dimasukan ke kita. Kami tunggu petunjuk pimpinan,” kata Mawardi.

Koordinator YARA Aceh Barat, Hamdani kemarin mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan permohonan penangguhan penahanan ke Kejari Aceh Barat. “Keluarga berharap ditangguhkan,” kata Hamdani.(riz) (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id