Anggota DPRK Singkil Minta Pimpinan tak Pimpin Sidang | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Anggota DPRK Singkil Minta Pimpinan tak Pimpin Sidang

Anggota DPRK Singkil Minta Pimpinan tak Pimpin Sidang
Foto Anggota DPRK Singkil Minta Pimpinan tak Pimpin Sidang

SINGKIL – Anggota DPRK Aceh Singkil, Frida Siska Sihombing, meminta Wakil Ketua I DPRK Aceh Singkil, Sunarso, tidak memimpin sidang. Hal itu disampaikan Siska dalam sidang paripurna istimewa ulang tahun ke-18 Aceh Singkil, Rabu (26/4) di gedung DPRK di Kampung Baru, Singkil Utara.

“Kami sudah melayangkan surat mosi tidak percaya. Kami minta saudara jangan memimpin sidang, sebelum BKD (Badan Kehormatan Dewan) mengambil sikap,” kata Siska.

Siska juga menyesalkan sikap Sunarso yang terkesan tidak memberikan kesempatan dirinya bicara. Padahal sejak sidang mau dimulai, Siska sudah menyampaikan intrupsi, tetapi tidak ditanggapi. Justru setelah sidang ditutup baru dirinya diberi kesempatan bersuara.

Azmi anggota DPRK Aceh Singkil lainnya, menyatakan, mosi tidak pecaya yang dilayangkan para wakil harus segera ditangani. Jangan dibiarkan berlarut sebab permasalahan tersebut telah terjadi berulang.

Sementara itu, Sunarso, yang memimpin sidang paripurna istimewa ulang tahun Aceh Singkil, menyatakan bahwa permasalahan yang disampaikan Siska akan dibahas dalam agenda lain. “Masalah apa, nanti saja itu bicarakan,” kata Sunarso sambil melanjutkan sidang.

Intrupsi tersebut mereda setelah Yulihardin Wakil Ketua II DPRK Aceh Singkil, mengatakan, akan menindaklanjuti mosi tidak percaya tersebut dengan membicarkannya di tingkat pimpinan. “Akan dibicarakan di tingkat pimpian, supaya persoalan ini segera selesai,” kata Yulihardin.

Sebagaimana pernah diberitakan, anggota DPRK Aceh Singkil, melaporkan Ketuanya Mulyadi serta Wakil Ketua DPRK Sunarso ke BKD. Mereka juga mengajukan mosi tidak peraya serta meminta kedua pimpinan dewan itu nonaktif dari jabatannya agar proses pemeriksaan di BKD tidak ada intervensi.

Pengaduan ke BKD ditandatangan 17 dari 25 anggota DPRK Aceh Singkil. Alasan laporan mayoritas anggota dewan itu, lantaran pimpinan dewan diduga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan. Anataralain minta lelang pekerjaan ditunda dan meminta KIP serta Panwasli melakukan pengitungan ulang saat Pilkada tanpa minta persetujuan anggota dewan.(de) (uri/ilati/sra/MU)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id