Empat AMP di Pijay belum Miliki Izin | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Empat AMP di Pijay belum Miliki Izin

Empat AMP di Pijay belum Miliki Izin
Foto Empat AMP di Pijay belum Miliki Izin

MEUREUDU – Empat unit usaha pencampuran aspal atau Asphalt Mixing Plant (AMP) di Pidie Jaya (Pijay) dilaporkan belum memiliki izin dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH). Padahal, keempat AMP itu telah menjalankan usaha sejak dua hingga selama sembilan tahun terakhir.

Keempat usaha AMP ini masing-masing berada di Gampong Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua, Gampong Kuta Pangwa Kecamatan Trienggadeng, Gampong Paru dan Gampong Musa Baroh di Kecamatan Bandarbaru.

Pihak Pemkab juga mengaku belum pernah menerbitkan izin Upaya Kelola Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk empat unit usaha AMP ini. Namun anehnya, AMP tersebut telah memperoleh izin gangguan (HO) yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten setempat. Padahal izin HO baru bisa diberikan setelah terbitnya izin UKL-UPL.

“Semestinya, izin lingkungan (UKL-UPL) merupakan prasyarat kegiatan usaha yang berdampak lingkungan, sebelum memperoleh izin lainnya agar usaha AMP tersebut bisa dijalankan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DKLH Pijay, Syukri Itam SPd, Rabu (26/4).

Dari empat AMP tersebut, dua di antaranya yakni AMP di Gampong Musa Baroh dan di Gampong Meunasah Bie baru beroperasi sejak dua tahun terakhir. Sementara, dua AMP lainnya sudah beroperasi sejak sembilan tahun lalu, dan hingga saat ini belum mengantongi izin.

Meski belum memiliki izin, Syukri Itam mengaku pihak DKLH terus melakukan pemantauan terhadap aktivifas empat AMP tersebut. Sebab, usaha AMP merupakan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan. Karena saat pengolahan material dengan mengunakan aspal, menyebabkan polusi udara yang masyarakat sekitar. Demikian juga pengambilan galian C untuk pencampuran aspal yang juga berdampak pada lingkungan. “Selama ini, pengelola AMP kurang kooperatif dengan petugas DKLH yang mendatangi AMP tersebut untuk menanyakan izin,” ungkapnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT), Marzuki MM kepada Serambi, Rabu (26/4) menyebutkan, untuk dua unit usaha AMP yang melakukan usaha di Pidie Jaya sejak dua tahun lalu, telah mendapat izin HO dari pihaknya, berkaitan dengan adanya pengerjaan jalan lintas Banda Aceh-Medan di kabupaten itu.

“Saat kami keluarkan izin HO-nya telah kami pertegas bahwa sebelum izin UKL-UPL keluar, usaha AMP ini belum boleh beroperasi,” ungkapnya.

Sementara, dua AMP yang melakukan usahanya sejak sembilan tahun lalu di Pidie Jaya, baik yang berlokasi di Kuta Pangwa maupun di Gampogn Paru, izin HO-nya telah kedaluarsa. “Saya sudah beberapa kali menyurati, namun mereka mengabaikannya,” jelas Marzuki.(c43) (uri/ilati/sra/MU)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id