Stop Kegaduhan Politik di Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Stop Kegaduhan Politik di Aceh

Stop Kegaduhan Politik di Aceh
Foto Stop Kegaduhan Politik di Aceh

Oleh Sulthan Muhammad Yus

MAHKAMAH Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Putusan Nomor 31/PHP.GUB-XV/2017 yang dibacakan dalam sidang terbuka MK pada 4 April 2017 di Jakarta. Putusan tersebut mengukuhkan kemenangan pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih periode 2017-2022, sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sebelumnya.

Setiap pihak harus menghargai keseluruhan hak yang dimiliki oleh setiap peserta pilkada dalam menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyelesaikan seluruh tahapan pilkada Aceh, namun demikian kita juga harus menghormati putusan MK. Terlepas dari pro-kontra terkait landasan hukum yang digunakan MK dalam memutus perkara perselisihan hasil pilkada Aceh, Pasal 24C UUD Negara RI 1945 mengatakan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum lanjutan. Artinya, walau berat hati seluruh pihak harus menerima dan menghormati putusan tersebut.

Pasal 18 ayat (3) UUD Negara RI 1945 mengatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Untuk memahami maksud norma pasal dalam konstitusi tersebut Bab I Ketentuan Umum UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) Pasal 1 angka 4 mengatakan bahwa “Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD Negara RI 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.” Artinya Pemerintahan Aceh memiliki dua unsur pelaksana pemerintahan, ada Gubernur dan DPRA sebagai mitra.

Peran sentral
Kedua lembaga tersebut memiliki peran sentral dalam mewujudkan dan memastikan bahwa rakyat Aceh hidup dalam kesejahteraan. Mustahil mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh jika kedua pihak yang oleh UU diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, terjebak dalam dinamika “konflik politik” yang tak kunjung reda. Mari menolak lupa pada setiap peristiwa masa lalu, di mana Gubernur dan DPRA selalu terjebak pada konflik politik yang mengakibatkan hampir setiap APBA diketuk dalam keterlambatan. Efeknya adalah menyengsarakan rakyat.

Muhammad Hatta menjelaskan bahwa sumber demokrasi Indonesia ada tiga: Pertama, paham Sosialis Barat; Kedua, ajaran Islam; Ketiga, dasar kolektivisme masyarakat. Lebih lanjut Hatta menjelaskan bahwa Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat yang berakar pada kolektivisme dan berbeda dengan konsepi Rousseau yang bersifat individualisme. Hal ini menjadikan demokrasi Indonesia yang lebih dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi liberal khas negara barat.

Sistem pemerintahan Indonesia tidak serta-merta menganut ajaran Montesquie yang memisahkan kekuasaan antar eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lebih tepatnya, Indonesia menggunakan sistem pembagian kekuasaan. Di mana antara kekuasaan eksekutif dan legislatif memiliki kewenangan yang saling terikat satu sama lainnya. Hal ini dimaksudkan agar akar kolektivisme yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil setiap kebijakan dapat diterapkan dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, sehingga roh dari demokrasi ala Indonesia tidak bias makna.

Ada pengaturan yang berbeda dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, termasuk Aceh yang dalam sistem desentralisasi disebut desentralisasi asimetris. Artinya Aceh diatur dengan Undang-Undang yang berbeda dari daerah pada umumnya. Namun demikian, konsep pemerintahan daerah Aceh terkait kedudukan Gubernur dengan DPRA memiliki pengaturan yang sama dengan daerah lainnya, yaitu sama-sama disebut pemerintahan daerah.

Norma “pemerintahan daerah” tersebut memiliki konsekuensi bahwa Gubernur dengan DPRA bukanlah sebuah lembaga seperti posisi Presiden dengan DPR di tingkat Nasional, melainkan satu kesatuan yang sama. Bahkan, para ahli menyebut bahwa DPRD/DPRA tidak dapat digolongkan sebagai legislatif murni, melainkan pemerintah yang oleh undang-undang diberikan kewenangan legislasi, penganggaran dan pengawasan.

Kedudukan DPRA sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan Gubernur menempatkan DPRA berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dikarenakan penyelenggara pemerintahan daerah berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Artinya gubernur dan DPRA merupakan satu kesatuan yang disebut sebagai pemerintahan daerah. Oleh karena itu, sudah sepantasnya mengedepankan prinsip kolektivisme dengan mekanisme musyawarah untuk mufakat dalam menyelenggarakan pemerintahan Aceh.

Pilkada Aceh telah usai, kini saatnya seluruh stakeholder yang ada di Aceh saling bergandengan tangan guna membangun Aceh yang lebih baik ke depan. Kehendak yang dituju terkait posisi DPRA dan gubernur sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah adanya kebersamaan dalam menjalankan otonomi khusus yang telah diperjuangkan selama ini dengan darah dan air mata rakyat.

Tidak dikenal
Dalam konsep demokrasi Indonesia, tidak dikenal adanya istilah koalisi maupun oposisi, baik ditingkat nasional apalagi daerah. Oleh karena itu menjadikan sebagian partai-partai politik yang ada dalam DPRA sebagai barisan oposisi adalah kekeliruan teoritis.

Jangan lagi seret rakyat dalam arena konflik politik yang tidak bertujuan untuk membangun. Mengingat di antara tujuan negara yang tertulis dalam pembukaan UUD Negara RI 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu perlu adanya kondusivitas politik. Hanya dengan kondusivitas politik pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan investasi, saat investasi meningkat, angka pertumbuhan ekonomi juga ikut meningkat. Melalui investasi, angka pengangguran yang masih tinggi di Aceh dapat ditekan. Mustahil bicara pertumbuhan ekonomi jika kondusivitas politik belum tercapai. Mustahil bicara kesejahteraan rakyat jika roda pemerintahan daerah dijalankan dalam “cuaca” yang tidak menentu, akibat praktik saling sandera antara gubernur dengan DPRA. Ketika tarik-menarik anggaran nanti terjadi kembali di kemudian hari, akibat praktik sandera-menyandera kedua pemerintahan daerah tersebut, mayoritas pihak menggerutu sambil memaki atas nama rakyat. Kini upaya saling bergandengan tangan kedua pemerintahan daerah agar bisa membangun Aceh dalam kondusivitas politik juga disesali, dan lucunya lagi masih dengan pola lama, atas nama rakyat.

Saya pikir ini gara-gara tradisi PLN memadamkan listrik, sehingga banyak orang dipaksa berpikir dalam gelap. Oleh karena itu sudah saatnya gubernur bersama DPRA sebagai unsur dalam pemerintahan daerah saling bergandengan tangan untuk Aceh, agar selamat dari kegelapan. Jadi, stop kegaduhan politik!

* Sulthan Muhammad Yus, mahasiswa Magister Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Email: [email protected] (uri/inaldy/eryance/RG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id