Honor Aparatur Gampong 4 Bulan belum Dibayar | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Honor Aparatur Gampong 4 Bulan belum Dibayar

Honor Aparatur Gampong 4 Bulan belum Dibayar
Foto Honor Aparatur Gampong 4 Bulan belum Dibayar

BANDA ACEH – Honor aparatur gampong di Kota Banda Aceh sudah empat bulan belum dibayar. Tertundanya pembayaran honor itu karena gampong belum rampungnya Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (RAPBG) Tahun 2017. Dari 90 gampong yang ada, hanya Gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, yang telah merampungkan RAPG dan honor aparatur gampong juga telah dicairkan.

Keuchik Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Anas Bidin Nyak Syech yang ditanyai Serambi Kamis (20/4) mengatakan, kendala dalam menyusun RAPBG karena tidak adanya referensi baku yang bisa dipedomani aparat setiap gampong. “Ada banyak perbaikan di tingkat kecamatan, sehingga aparatur gampong harus mengurus berulang-ulang,”ujar Anas.

Dia menyayangkan rumitnya proses itu, yang dinilai tidak sejalan dengan semangat pemerintah dalam percepatan pembangunan desa. “Aparatur gampong adalah orang yang paling tahu kebutuhan gampong. Ini urusan mudah yang dipersulit,” kata dia bernada kecewa.

Menurut Anas, hingga saat ini puluhan aparatur gampong Lamdingin sudah empat bulan tak terima honor. Begitupun, aparatur gampong tetap bekerja seperti biasa untuk melayani masyarakat. “Saya berharap honor aparatur gampong bisa didahulukan, sehingga tak terkesan diperlambat,”ujarnya, dan menyebut tim 11 Gampong Lamdingin sudah berupaya optimal dalam menyusun RAPBG sesuai Perwal dan Permendagri.

Sementara itu, Camat Kuta Alam, Faisal SSTP mengatakan, pihaknya sudah membentuk Desk Dana Gampong sebagai klinik konsultasi aparatur gampong. “Dana gampong itu punya aturan, 30 persen untuk operasional aparatur dan 70 untuk pemberdayaan masyarakat,” kata Faisal.

Menurutnya, masalah yang dihadapi keuchik di Kuta Alam juga dirasakan oleh kecamatan lainnya di Banda Aceh. “Sebenarnya sistem ini bukan untuk mempersulit, tapi agar aparatur desa tidak tersandung masalah di kemudian hari,” ujar Faisal, dan mencontohkan bahwa dana itu tidak boleh dipakai untuk membeli aset gampong.

Namun demikian lanjutnya, dia berharap pemerintah kota membuat Perwal soal tipelogi gampong. Artinya gampong diklasifikasikan ke dalam gampong tertinggal, gampong berkembang, dan gampong maju. “Sehingga penggunaan dananya bisa disesuaikan dengan kebutuhan gampong tersebut,” harapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Banda Aceh, Zulkifli melalui staf teknisnya, Zulfahri menegaskan, dana gampong hanya bisa cair apabila proses penyusunan APBG di setiap gampong selesai.

“Dari 90 gampong yang ada, hanya Ceurih, Ulee Kareng yang telah menyelesaikan tanggung jawab itu, dan dananya juga sudah diberikan,” kata dia.Menurut Zulfahri, cepat-lambatnya pencairan itu tergantung pada aparatur gampong dalam menyusun anggaran. Dimintakan agar pada 30 April 2017 semua APBG dapat sdiselesaikan.(fit) (uri/itri/elmeizar/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id