Isu Pemekaran Sudah Basi | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Isu Pemekaran Sudah Basi

Foto Isu Pemekaran Sudah Basi

* Terkait Aksi Penghadangan Anggota DPD RI

BANDA ACEH – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil (GM-PAS) menyayangkan aksi penghadangan terhadap Anggota DPD RI, Fachrul Razi, Minggu (6/3) lalu. Apalagi penghadangan itu dikaitkan dengan isu pemekaran Alabas (Aceh Leuser Antara Barat dan Selatan).

Senator asal Aceh tersebut sedianya akan mengisi acara Sosialisasi Pemuda dan Mahasiswa Se-Pantai Barat Selatan Aceh, yang berlangsung di lapangan bola kaki Keude Teunom, Aceh Jaya.

Namun batal terlaksana karena sekelompok massa yang mengklaim diri bergabung dalam Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) dan Pembela Tanah Air (PeTA), melakukan penghadangan di depan pintu masuk acara.

Menurut Koordinator GM-PAS, Syahrul Manik, penghadangan itu menunjukkan bahwa ternyata masih ada kelompok yang belum bisa terbuka dengan perbedaan.

“Masalah pro atau kontra terkait isu pemekaran seharusnya tidak membuat kita menolak kedatangan pihak-pihak yang ingin melihat daerah kita,” katanya dalam rilis yang diterima Serambi, Rabu (9/3).

Sebenarnya, lanjut Syahrul, pemekaran itu bukanlah harapan dari mayoritas masyarakat di barat selatan. Masyarakat justru merindukan adanya pembangunan dan kesejahteraan.

“Sudahlah, jangan lagi ribut dengan persoalan pemekaran. Kami masyarakat Aceh Singkil sudah lelah. Kami ingin membuka diri terhadap semua pihak yang beritikad membebaskan Aceh Singkil dari ketertinggalan,” ucapnya.

Ia juga meminta kepada semua pihak agar tidak membawa-bawa nama Aceh Singkil dalam isu pemekaran, sebab isu pemekaran itu merupakan isu basi yang dibawa oleh para elit politik ALA (Aceh Leuser Antara).

“ALA mau mekar, ya mekar saja sana. Bagi kami isu itu sudah hambar. ALA ngomong pemekaran, tetapi pembangunan daerah mereka terus berjalan, anggaran pembangunan terus mengalir, sementara Aceh Singkil dan Subulussalam hanya dibawa-bawa jadi jualan,” pungkasnya.

Oleh karena itu, ia mengharapkan kabupaten/kota lain di daerah barat selatan agar tidak ikut terjebak dengan isu basi tersebut. Terlebih Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga telah menegaskan bahwa untuk saat ini pemekaran masih moratorium.

“Cukuplah kami dari Aceh Singkil yang merasakan imbas dari permainan elit politik ALA. Kabupaten lain di Barat Selatan jangan sampai terkena imbas permainan itu lagi, jangan sampai terjebak di lubang yang sama,” kata dia mengingatkan.

Ia juga mengajak kepada semua pihak agar terus berjuang secara rasional dan dinamis untuk pembangunan daerah masing-masing. Jangan sampai barat selatan ribut, dan membuat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat menjadi terhambat.

“Jangan sampai ayam bertelur, musang punya nama. Mari kita welcome untuk semua pihak yang ingin memberikan perhatian untuk barat selatan tanpa terkecuali, jangan sampai ada sentimen yang merugikan rakyat dan menghambat laju pembangunan,” ujarnya bertamsil.

Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, pihaknya meminta agar dilakukan penyelidikan tentang kemungkinan adanya kepala SKPA dari wilayah barat selatan dan tengah tenggara yang terlibat dan mendukung secara diam-diam isu pemekaran tersebut. “Kalau terbukti ada, copot saja. Agar pemerintah Aceh tidak menyimpan duri dalam daging,” tukas Syahrul.

Di lain pihak, Serambi juga menerima rilis dari Front Pemersatu Aceh (FPA) yang juga menyayangkan aksi penghadangan terhadap Anggota DPD RI Fachrul Razi. Tindakan tersebut dinilai sebagai sebuah bentuk premanisme.

“Menghalang-halangi pejabat publik adalah tindakan pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi, juga melanggar HAM (Hak Asasi Manusia). Kita mendesak kepolisian bertindak tegas,” kata Koordinator FPA, Nazar Husaini, dalam siaran persnya kepada Serambi, Rabu (9/3).

Dari catatan FPA, bukan kali ini saja PeTA melakukan tindakan premanisme. Sebelumnya, kata Nazar, organisasi ini juga pernah bentrok dengan Satgas Partai Aceh di salah satu pelabuhan di Aceh Barat, dan berujung damai.

Selain itu, baru-baru ini, Forkab juga melakukan tindakan arogan dengan memukul Anggota DPRA, Bardan Sahidi, saat di Takengon. “Oleh karena itu kami meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak tinggal diam, agar segera mengusut praktik premanisme yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut di wilayah hukum Aceh,” pungkasnya.(yos) (uri/atrya/ratama/SP)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id