Pendidikan Minus Masyarakat | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pendidikan Minus Masyarakat

Pendidikan Minus Masyarakat
Foto Pendidikan Minus Masyarakat

Oleh Muhibuddin Hanafiah

SEIRING dengan perkembangan zaman, tatkala kesuksesan hidup diukur dari kuantitas kekayaan dan produktivitas kerja, akibatnya sebagian besar orang tua harus meninggalkan rumah dalam rentang waktu yang lebih lama. Sehingga peran dan kewajiban utama orang tua untuk mendidik dan memberikan perhatian kepada anak-anak harus didelegasikan kepada orang atau pihak lain. Menyahuti kondisi ini, komersialisasi pendidikan tumbuh dengan suburnya. Munculnya sekolah-sekolah full day (seharian penuh) dan sekolah berasrama (boarding school) menjadi satu pilihan favorit orang tua yang super sibuk.

Celakanya, dunia pendidikan menjadi barang elite, eksklusif dan kapitalistik. Pendidikan tampil tanpa ruh, tanpa jiwa, tanpa hati dan tanpa nurani yang manusiawi. Dalam keadaan seperti ini, orang tua digeneralisasi ke dalam satu jenis kotak saja, yaitu orang tua karier yang abai kepada anak-anaknya. Bagi orang tua yang seperti anggapan ini, sekolah berasrama merupakan solusi tepat untuk mengasingkan anak agar tidak menyita waktu mereka. Mindset inilah yang dipahami oleh penyelenggara sekolah berasrama sekarang yang notabene sebagian besar di bawah kepemilikan yayasan (swasta).

Apa yang terjadi kemudian dalam penyelenggaraan pendidikan adalah mereka menutup akses orang tua dan masyarakat dalam mengelola pendidikan. Bahkan pada level yang lebih parah, sekolah berasrama milik yayasan itu merenggut hak asuh anak dari orang tua dengan cara membatasi komunikasi dan perhatian orang tua terhadap anaknya sendiri. Tulisan ini berupaya mengkritisi penyelenggaraan pendidikan dengan sistem boarding yang menafikan peran dan keterlibatan orang tua dan masyarakat.

Padahal jika ditelusuri sejumlah perundang-undangan yang mengatur bagaimana penyelengaraan pendidikan yang sebenarnya, maka tidak ditemukan dasar hukum yang menyebutkan tidak perlunya peran dan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan pendidikan. Bahkan dalam filosofi pendidikan disebutkan bahwa pendidikan itu suatu kegiatan kolaboratif antara orang tua (keluarga), masyarakat dan pemerintah. Dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV, Bagian Ketiga pada Hak dan Kewajiban Masyarakat, tepatnya Pasal 8 menyebutkan; masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Peran masyarakat
Sementara itu penjelasan lebih detail tentang hal ini terdapat dalam Bab XV tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan, Pasal 54 ayat 1 dan 2 dinyatakan (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Sedangkan mengenai bentuk dukungan orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan dapat ditemukan pada Pasal 56 yang berhubungan dengan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah, ayat (1) menyebutkan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Ayat 2 berbunyi; Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. Dan pada ayat (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Bahkan dalam Qanun Aceh No.23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan BAB XVIII tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan, Pasal 31, ayat 1, 2, 3 dan 4 dinyatakan: (1) Pendidikan pada dasarnya menjadi tanggung jawab orang tua, pemerintah dan masyarakat; (2) Masyarakat berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah; (3) Di setiap Sekolah/Madrasah dibentuk Majelis Sekolah/Madrasah yang anggotanya terdiri dari Kepala Sekolah, guru, orang tua peserta didik dan tokoh masyarakat setempat; (4) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur dengan Keputusan Gubernur, atas pertimbangan Dinas Pendidikan dan Majlis Pendidikan Daerah (MPD).

Penjelasan khusus tentang Komite Sekolah sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat ditemukan dalam PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 196 menyebutkan: (1) Komite Sekolah/Madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. (3) Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan. (4) Komite sekolah/madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. (6) Komite sekolah/madrasah berkedudukan di satuan pendidikan. Pasal 197; (1) Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur: a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen); b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Sebagai pendorong
Peraturan ini lebih menegaskan lagi bagaimana strategisnya keberadaan komite ini dalam pendidikan, yaitu sebagai pendorong dalam peningkatan mutu proses atau layanan pendidikan. Harapan ini akan terwujud bila komite sekolah bekerja maksimal sesuai dengan tupoksinya sebagai pemberi pertimbangan, pengarah, penyokong, dan pengawas jalannya pendidikan. Komite juga mengemban tanggung jawab untuk menampung dan menindaklanjuti input dari masyarakat sebagai penerima layanan pendidikan (konsumen).

Sedemikian pentingnya komite ini, maka ia harus ada pada setiap satuan pendidikan manapun dari jenjang dasar hingga menengah. Dan orang tua siswa merupakan komponen paling besar jumlahnya yang harus mengisi komite itu, selain kompenen masyarakat lainnya. Pertanyaannya apakah semua lembaga pendidikan di Aceh mentaati amanah undang-undang ini? Sejauh pengamatan penulis, masih ditemukan institusi pendidikan yang belum merealisasikan ketetapan negara dalam pelaksanaan pendidikan ini. Masih terdapat lembaga pendidikan-khususnya yang berada di bawah yayasan–yang belum membentuk Komite Sekolah/Madrasah.

Tanpa keberadaan komite sekolah/madrasah pada sebuah satuan pendidikan akan berdampak (berpengaruh buruk) terhadap stakeholder pendidikan terutama kepada orang tua siswa yang memiliki kepentingan terbesar dalam kesuksesan pendidikan anak-anaknya. Apa saja dampak terhadap orang tua/wali siswa? Di antaranya adalah tertutupnya akses formal dengan sekolah, sehingga orang tua tidak dapat memberikan kontribusi positif apapun terhadap semua hal yang ditentukan oleh pihak sekolah.

Orang tua tidak memiliki kesempatan untuk ikut membidani arah kebijakan sekolah, menentukan visi misinya, merumuskan program unggulan, merancang strategi pembelajaran, menetapkan target pencapaian hasil belajar, dan penggodokan kode etik dan kedisplinan siswa. Konon lagi peran serta dan konstribusinya orang tua siswa dalam merencanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pendidikan tidak mendapat tempat yang semestinya. Tanpa keikutsertaan orang tua/wali siswa dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu sekolah memberi peluang yang sebesar-besarnya kepada pihak penyelenggara layanan pendidikan untuk berbuat semena-mena dan sesuka hati sehingga merugikan masa depan anak dan wewenang orang tua.

Sehubungan dengan ini, sebuah kasus baru-baru ini terjadi di sebuah sekolah pesantren (boarding) di wilayah Aceh Besar. Pihak sekolah telah mengambil satu keputusan sepihak yang merugikan siswa berupa tindakan mensekor siswa tersebut dari kegiatan belajar di sekolah sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Persoalannya cukup sederhana, siswa terlambat kembali ke asrama sekolah selama dua hari tanpa keterangan tertulis dari pihak yang bisa diterima pihak sekolah. Untuk pelanggaran ini siswa dihukum dengan mengenakan jilbab merah selama dua minggu. Namun siswa yang bersangkutan tidak dapat menerima hukuman semacam itu. Sebab menurutnya, perihal terlambat balik ke boarding merupakan pelanggaran ringan yang tidak semestinya dihukum dengan efek mempermalukan seperti itu.

Padahal dalam aturan yang tertulis, hukuman dikenakan jilbab merah hanya diperuntukkan bagi siswi yang melakukan pelanggaran berat seperti pacaran, mencuri, melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama teman di sekolah dan melakukan tindak asusila lainnya. Pelanggaran berat ini tertera secara jelas dalam peraturan tertulis yang dibuat secara sepihak oleh pihak sekolah. Sementara pelanggaran dalam kategori ringan dalam aturan tidak sampai harus mengenakan jilbab merah. Tetapi dalam kasus ini, sekolah memaksa siswa untuk mengenakan jilbab merah, padahal tidak tercantum dalam aturan tertulis yang ditandatangani orang tua/wali siswa pada saat awal masuk sekolah itu.

Muhibuddin Hanafiah, Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Email: [email protected] (uri/inaldy/eryance/RG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id