“Drama 10 Maret” Belum Berakhir | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

“Drama 10 Maret” Belum Berakhir

“Drama 10 Maret” Belum Berakhir
Foto “Drama 10 Maret” Belum Berakhir

Mendagri Tjahjo Kumolo, 11 April 2017 menyurati lagi Gubernur Aceh terkait mutasi pejabat eselon II di jajaran Pemerintah Aceh. Surat kedua Mendagri itu memerintahkan Gubernur Zaini Abdullah untuk mencabut surat keputusan (SK)-nya yang mengangkat para pejabat eselon II pada 10 Maret lalu, karena tidak mendapat izin tertulis dari Mendagri.

Para awak media belum berhasil mendapatkan tanggapan dari Zaini Abdullah terkait surat itu. Tapi, surat dimaksud memang mengejutkan banyak kalangan, termasuk para pejabat yang dilantik 10 Maret itu. Sebab, seperti dikatakan Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Edrian SH MHum, isi surat tersebut bertolak belakang dengan pertemuan antara Gubernur Aceh dengan Mendagri pada 31 Maret 2017 di Jakarta. “Dalam pertemuan itu, Mendagri menyatakan penggantian pejabat struktural merupakan kewenangan Gubernur,” kata Edrian.

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, mengaku sudah menerima tembusan surat dari Mendagri yang diteken langsung oleh Tjahjo Kumolo. Menurut Muhar, melalui surat itu antara lain Mendagri memberi kesempatan kedua kepada Gubernur Aceh untuk memberbaiki kesalahannya dalam pelaksanaan mutasi 10 Maret. Mutasi yang bermasalah itu memberhentikan 20 pejabat eselon II dan memutasi, mengangkat, serta melantik 33 pejabat eselon II yang baru.

Dalam surat itu, Mendagri mengingatkan gubernur, dalam pelaksanaan mutasi, sedapat mungkin tidak mengakibatkan adanya pembebasan jabatan (nonjob) atau penurunan jabatan (demosi) bagi pejabat yang ada. Gubernur diingatkan untuk memedomani Permen PAN & RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Ya, begitulah kelanjutan “drama politik” mutasi 10 Maret 2017 yang belum berakhir bahkan kian seru. Sebab, pejabat-pejabat yang baru dilantik itu sebagian tidak memenuhi syarat serta tidak melalui prosedur yang tepat. Karena itulah, akan sulit bagi Gubernur untuk memperbaiki keputusannya seperti disyaratkan Mendagri.

Yang jelas, sejak mutasi itu menjadi konflik birokrasi Pemerintahan Aceh, ada banyak sisi yang sudah terganggu. Terutama program-program penyejahteraan rakyat tertunda akibat kendala pencairan APBA. Terutama karena adanya keragu-raguan kewenangan.

Justru itulah, kita sependapat dengan Mawardi Ismail MH yang mengatakan surat Mendagri 11 April 2017 sebenarnya merupakan surat peringatan kedua kepada Gubernur Aceh. Makanya, pakar hukum yang juga mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ini berharap Gubernur Zaini Abdullah jangan lagi “berbalas pantun” dalam menyikapi surat kedua tersebut.

Menurut Mawardi, Mendagri sangat bersikap bijak dengan tidak langsung membatalkan mutasi 10 Maret. Padahal, dalam Pasal 32 dan 33 UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Mendagri punya kewenangan lebih besar lagi untuk menyikapi mutasi bermasalah itu.

Kita juga setuju bahwa konflik ini tidak berpolemik lagi, tapi harus dieger diselesaikan, mengingat sekarang sudah pertengahan April. Jika terus berkepanjangan maka dipastikan pada akhir tahun nanti akan banyak proyek dan program APBA yang bermasalah atau tak rampung. (uri/omario/alah/RF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id