Pimpinan DPRK Dimosi Anggota | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pimpinan DPRK Dimosi Anggota

Pimpinan DPRK Dimosi Anggota
Foto Pimpinan DPRK Dimosi Anggota

SINGKIL – Anggota DPRK Aceh Singkil melaporkan Ketua DPRK Mulyadi serta Wakil Ketua Sunarso kepada Badan Kehormatan Dewan (BKD). Para anggota dewan juga mengajukan mosi tidak percaya serta meminta kedua pimpinan dewan dinonaktifkan dari jabatannya agar proses pemeriksaan di BKD tidak terjadi intervensi.

Laporan pengaduan ke BKD tersebut ditandatangan 17 dari 25 anggota DPRK Aceh Singkil atas dugaan telah terjadi penyalahgunaan wewenang jabatan. Antara lain, Sunarso mengeluarkan surat DPRK Nomor 051/081/DPRK/2017 tanggal 24 Januari 2017 dan surat Nomor 051/138/DPRK/2017 tanggal 31 Januari perihal Permohonan Penundaan Proses Pelelangan Pekerjaan APBK 2017 yang ditujukan kepada Plt Bupati Aceh Singkil.

“Dalam surat tersebut saudara Sunarso, telah mengambil keputusan sendiri dengan tidak mendiskusikan kepada Banggar,” kata Siska, juru bicara anggota DPRK Aceh Singkil yang mengajukan mosi tidak percaya.

Selanjutnya surat nomor 521/324/DPRK/2017 tanggal 24 Maret 2017 perihal Penyelesaian Sengketa Lahan Kelompok yang ditujukan kepada Kapolda Aceh. Isi surat yang ditandatangan Sunarso itu meminta Kapolda menindaklanjuti sengketa lahan di PT Delima Makmur Aceh Singkil. Sementara anggota dewan menilai penyelesaian sengketa lahan semestinya diselesaikan di tingkat perusahaan dengan mediasi pemerintah daerah, bukan langsung melaporkan kepada Kapolda Aceh.

Sedangkan dugaan penyalahgunaan kewenangan jabatan yang dilakukan Mulyadi yakni menyurati KIP dan Panwaslih meminta melakukan penghitungan ulang saat pilkada lalu. “Hal ini melanggar ketentuan sebab kewenangan ini ada di Bawaslu dan Panwaslih bukan kewenangan DPRK,” ujar Siska.

Kedua pimpinan DPRK yang dilaporkan ke BKD belum berhasil dikonfirmasi. Sementara Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil Yulihardin yang tidak ikut dilaporkan anggotanya membenarkan mayoritas anggota mengadukan dua pimpinan dewan. “Saya sudah mendisposisikan pengaduan tersebut ke BKD supaya ditindaklanjuti dan meminta Sekwan memberitahu yang bersangkutan,” kata Yulihardin.(de)

alasan mosi tak percaya

* Dugaan telah terjadi penyalahgunaan wewenang jabatan
* Permohonan penundaan proses pelelangan pekerjaan APBK 2017 yang ditujukan kepada Plt bupati
* Sunarso meminta Kapolda menindaklanjuti sengketa lahan di PT Delima Makmur Aceh Singkil
* Mulyadi menyurati KIP dan Panwaslih meminta melakukan penghitungan ulang saat pilkada lalu (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id