Bertolak Belakang dengan Pertemuan di Jakarta | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Bertolak Belakang dengan Pertemuan di Jakarta

Bertolak Belakang dengan Pertemuan di Jakarta
Foto Bertolak Belakang dengan Pertemuan di Jakarta

KEPALA Biro Hukum Pemerintah Aceh, Edrian SH MHum yang dihubungi Serambi tadi malam mengaku heran dengan keluarnya surat dari Mendagri tanggal 11 April 2017 tersebut.

Menurutnya, isi yang tertuang dalam surat itu bertolak belakang dengan pertemuan antara Gubernur Aceh dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada tanggal 31 Maret 2017 di Jakarta.

“Dalam pertemuan saat itu, Mendagri telah menyampaikan bahwa mutasi penggantian pejabat struktural merupakan kewenangan Gubernur Aceh,” kata Edrian.

Oleh karenanya, setelah ada pernyataan Mendagri saat itu, menurut Edrian, maka mutasi yang telah dilakukan Gubernur Aceh tersebut sah-sah saja.

Saat itu, sambungnya, bahkan ketika diwawancarai wartawan, Mendagri menyebutkan bahwa adalah hak Gubernur Aceh untuk mengangkat pejabat eselon II dan sudah mendapat izin lisan dan tertulis dari Mendagri. “Kecuali pejabat eselon I, gubernur harus mengusulkan kepada Presiden melalui Mendagri,” sebutnya, mengulang inti wawancara Mendagri saat itu.

Hal itulah yang menjadi pertanyaan bagi pihaknya mengapa justru isi surat 11 April tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Mendagri saat itu. Bahkan, menurut Edrian, surat Mendagri tersebut juga disebutkan sebagai persetujuan tertulis persetujuan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Aceh.

Menurutnya, jika membaca substansi materi surat Mendagri Nomor 820/1809/SJ tanggal 11 April, secara hakikat dan filosofi, Mendagri pada prinsipnya memberi persetujuan tertulis kepada Gubernur Aceh untuk melakukan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh. “Dengan harapan, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan pemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) tersebut,” ujarnya.

Ia tambahkan, jika surat itu dikatakan sebagai persetujuan tertulis dari Mendagri, sesuai dengan amanah Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, maka rentang waktu diberikannya persetujuan tertulis oleh Mendagri sudah terlalu lama. “Soalnya, Gubernur Aceh pada tanggal 13 Februari 2017 telah menyampaikan surat kepada Mendagri untuk memohon persetujuan tertulis, guna melaksanakan mutasi penggantian pejabat struktural eselon II,” demikian Edrian. (dan) (uri/nton/ariana/AM)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id