“Gubernur jangan Lagi Berbalas Pantun” | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

“Gubernur jangan Lagi Berbalas Pantun”

“Gubernur jangan Lagi Berbalas Pantun”
Foto “Gubernur jangan Lagi Berbalas Pantun”

PAKAR hukum yang juga mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Mawardi Ismail MH mengatakan, surat Mendagri, Tjahjo Kumolo, tanggal 11 April 2017 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, sebenarnya merupakan surat peringatan kedua Mendagri kepada Gubernur Aceh.

Mawardi berharap Gubernur Zaini Abdullah jangan lagi berbalas pantun dalam menyikapi surat kedua itu. “Cabut segera surat keputusan pengangkatan 33 pejabat eselon II oleh Gubernur Aceh pada 10 Maret 2017, karena melanggar aturan, baru diizinkan mutasi dengan keputusan baru yang dibuat sesuai aturan. Misalnya, tidak ada yang nonjob, tidak ada yang demosi. Selain itu, bagi pejabat yang berasal dari perguruan tinggi harus ada izin lebih dulu dari rektor dan ikut seleksi terbuka,” ujar Mawardi Ismail menjawab Serambi di Banda Aceh tadi malam.

Ia jelaskan bahwa surat Mendagri itu merupakan tanggapan atas surat Gubernur Aceh pada 29 Maret 2017 yang membalas surat pertama Mendagri, 24 Maret 2017 yang diteken Dirjen Otda, Soni Sumarsono.

Dalam surat itu, kata Mawardi, Mendagri sebenarnya hanya minta Gubernur Aceh patuh pada aturan hukum yang beraku, bukan memahami undang-undang (UU) sesuai dengan keinginannya.

Menurut Mawardi, dalam rangka mewujudkan asas umum pemerintahan yang baik, Gubernur Aceh sudah seharusnya ikut apa yang disampaikan Mendagri, karena itu maunya aturan hukum yang berlaku.

“Dari awal saya katakan bahwa keputusan Gubernur Aceh itu melanggar dua aturan, yakni Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Pilkada,” sebut Mawardi.

Begitupun, ulas Mawardi, dalam surat kedua itu, Mendagri memberikan kesempatan kedua kali kepada Gubernur dr Zaini Abdullah, atas kesilapan dan kesalahan pengambilan kebijakan mutasi yang dilakukannya 10 Maret 2017 yang memberhentikan 20 pejabat lama, kemudian mengangkat dan melantik 33 orang pejabat yang baru.

Yang dilanggar itu, menurut Mawardi, adalah isi Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada yang menegaskan bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Selain itu, kata Mawardi, Mendagri tidak langsung ingin membatalkan SK mutasi pejabat eselon II Pemerintah Aceh yang diterbitkan Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah pada 10 Maret 2017, karena menurut UU ASN, teguran dapat diberikan kepada pejabat pembina PNS di daerah, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota yang melakukan kesalahan dalam pelaksanaan mutasi pejabat di lingkungan pemerintahannya seperti itu. Hal itu diatur dalam Pasal 32 dan 33 UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Begitu juga sanksi dan pelaksana sanksinya bisa dilakukan presiden dan menteri untuk pembatalannya.

“Surat Mendagri yang kedua itu, menurut hasil analisis kami, merupakan win-win solution atau jalan tengah dalam menyelesaian masalah mutasi 10 Maret 2017 yang belum sesuai aturan perundang-undangan tersebut. Tidak ada yang kalah maupun yang menang. Gubernur harus menerimanya dengan lapang dada untuk kemaslahatan umat,” imbuh Mawardi Ismail. (dik/her) (uri/omario/alah/RF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id