Komisi I DPRA Temui Pansus RUU Pemilu | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Komisi I DPRA Temui Pansus RUU Pemilu

Komisi I DPRA Temui Pansus RUU Pemilu
Foto Komisi I DPRA Temui Pansus RUU Pemilu

JAKARTA – Komisi 1 DPRA yang membidangi politik, hukum, pemerintahan, dan keamanan, melakukan pertemuan dengan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum DPR RI di Jakarta, Rabu (12/4). Pertemuan itu sebagai langkah antisipatif agar diakomodirnya regulasi yang bersifat khusus untuk Aceh.

Informasi terkait pertemuan itu diketahui Serambi dari Anggota Komisi I DPRA, Iskandar Usman Alfarlaky. “Kita mau langkah cepat sehingga pusat ‘melek’ terkait regulasi bersifat khusus untuk Aceh, termasuk masalah lembaga-lembaga penyelenggara pemilu di Aceh. Seperti saat ini masih ada dua yakni Bawaslu dan Panwaslih, kewenangan khusus ini harus dimasukkan dalam klausul UU Pemilu nasional nanti,” kata Iskandar.

Politisi Partai Aceh ini mengungkapkan, upaya untuk melakukan pengawasan dan penyelematan UUPA harus terus dilakukan, termasuk bagaimana nanti Pemerintahan di Aceh secara bersinergis membentuk desk hukum memantau setiap perkembangan regulasi terkait Aceh.

“Jangan sudah diputuskan atau diundangkan baru kita sibuk, maka polanya harus diubah. Saat masih ancang-ancang, ada undang-undang terkait Aceh segera harus direspon,” ungkapnya.

Ia menambahkan, saat ini Pansus RUU Pemilu DPR RI sedang menggodok revisi regulasi pemilu nasional.

Pertemuan kemarin dipimpin Pimpinan Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy (F-PKB). Menurut Iskandar, Lukman Edy menyambut baik apa yang disampaikan oleh Komisi I DPRA. Adapun Anggota Komisi I yang hadir adalah, Tgk Abdullah Saleh (Ketua), Iskandar Usman Al-Farlaky, Tgk Harun, M Saleh, Musannif, Djasmi Hass.

Kepada Serambi, Iskandar juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Forbes DPR RI asal Aceh. Di mana sebelumnya melalui Ketua Komisi I Tgk Abdullah Saleh sudah berkomunikasi dengan pimpinan Forbes, Prof Bachtiar Aly, mengenai keinginan untuk bertemu dan menyampaikan persoalan regulasi khusus Aceh yang harus dikawal seiring digodoknya RUU Pemilu di DPR RI.

“Sampai dengan berakhirnya pertemuan dengan Pansus RUU Pemilu, kami tidak bisa bertemu. Janji konfirmasi kembali ke Tgk Abdullah Saleh juga tidak ada. Di tetelpon oleh Tgk Abdullah Saleh juga tidak diangkat lagi, untuk apa Forbes ini dibentuk kalau bukan untuk mengawal kepentingan Aceh,” pungkas Iskandar.

Seharusnya tambah dia, mereka di Forbes lebih pro aktif mengawal setiap perkembangan perubahan regulasi, termasuk yang bersinggungan dengan regulasi bersifat khusus di Aceh, agar tidak muncul konflik regulasi di kemudian hari.(dan) (uri/aradhia/ayanti/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id