DPRK Sahkan Penetapan Abusyik | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

DPRK Sahkan Penetapan Abusyik

DPRK Sahkan Penetapan Abusyik
Foto DPRK Sahkan Penetapan Abusyik

* Penetapan Saifannur Dihadiri 22 Anggota Dewan

SIGLI – DPRK Pidie mengesahkan penetapan calon Bupati/Calon Wakil Bupati Pidie periode 2017-2022 Roni Ahmad (Abusyik) dan Fadlullah TM Daud dalam rapat paripurna istimewa di DPRK Pidie, Rabu (12/4).

Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRK Pidie, Jamaluddin SP dihadiri unsur muspida, kepala dinas dan kepala SKPK. Sementara dari Pemkab Pidie diwakili oleh Sekda Pidie, H Amiruddin SE MSi.

Amatan Serambi, saat sidang paripurna tersebut ada sembilan kursi anggota dewan yang kosong. Namun dalam absensi tercatat hanya enam orang yang tidak membubuhkan tanda tangan. Serambi tidak berhasil mengetahui nama-nama keenam orang tersebut karena tidak diizinkan oleh sekretaris dewan.

Wakil Ketua DPRK Pidie, Jamaluddin SP, saat membuka sidang menyampaikan dasar dilaksanakannya sidang paripurna penetapan bupati terpilih. Pertama, pada 7 April 2017 lalu, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie telah menyerahkan hasil penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih 2017-2022.

Kedua, Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri nomor SE.120./2033/OTDA tanggal 22 Maret 2017 tentang pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota.

“Atas dasar itulah DPRK Pidie melaksanakan rapat paripurna istimewa untuk mengumumkan hasil penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih,” kata Jamaluddin.

Dia juga menjelaskan, rapat paripurna istimewa ini bukan rapat untuk mengambil keputusan, tetapi untuk mengumumkan hasil penetapan Calon Bupati Pidie dan Wakil Bupati Pidie terpilih yang telah ditetapkan oleh KIP Pidie.

Pada sidang itu juga diagendakan pengesahan akhir masa jabatan Bupati Pidie Sarjani Abdullah dan Wakil Bupati Pidie, M Iriawan. Dimana, berdasarkan Keputusan Mentri Dalam Negeri RI No: 131.11-374 tahun 2012 tanggal 6 Juni 2012 dan No 132.11-375 tahun 2012 tanggal 6 Juni 2012, maka akhir masa jabatan Sarjani Abdullah dan M Iriawan sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2012-2017 adalah pada tanggal 12 Juli 2017.

Di hari yang sama, DPRK Bireuen juga menggelar rapat paripurna penyampaian pengumuman hasil petetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bireuen terpilih 2017 dan penyampaian akan berakhirnya masa jabatan bupati 2012-2017.

Rapat paripurna dihadiri 22 anggota dari 40 anggota DPRK Bireuen. Hadir Ketua KIP Bireuen, unsur Forkopimda, kepala SKPK dan ratusan undangan lainnya. Sidang dipimpin Ketua DPRK Bireuen, Ridwan Muhammad SE Msi.

Sebagaimana diketahui, KIP Bireuen dalam rapat pleno di Gedung DPRK Bireuen, Kamis (6/4) lalu telah menetapkan pasangan H Saifannur-Muzakar A Gani sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bireuen periode 2017-2022.

Ketua DPRK Bireuen mengatakan, calon bupati terpilih segera diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Aceh untuk peresmian pengangkatannya.

Sementara itu, DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) dijadwalkan akan menggelar rapat paripurna penetapan Akmal Ibrahim SH dan Mulsizar MT sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2017-2022 pada Kamis (13/4), hari ini.

Setelah penetapan, pasangan ini selanjutnya diusulkan kepada Gubernur, diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dikeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan.

Wakil Ketua I DPRK Abdya, Romi Syah Putra, dihubungi Serambi, Rabu (12/4), membenarkan tentang jadwal sidang tersebut. “Undangan sudah diedarkan, rapat paripurna dijadwalkan pukul 9.00 WIB,” katanya.

Dalam rapat paripurna tersebut juga diumumkan tentang berakhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Abdya Periode 2012-2017.

Rapat paripurna DPRK tentang penetapan bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pilkada Abdya 2017, setelah DPRK Abdya menerima berita acara dan SK penetapan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati terpilih, Akmal Ibrahim-Muslizar MT oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Abdya.

Penetapan oleh KIP Abdya dilaksanakan dalam rapat pleno di ruang sidang DPRK Abdya, 6 April lalu, kemudian diserahkan kepada DPRK setempat. “Sekarang menjadi ranah DPRK,” kata Romi.(aya/yus/nun) (uri/ilviana/ebriyani/SF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id